Alokasi anggaran Kementerian Pertahanan sebesar Rp 83,4 Triliun yang disebutkan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya dihadapan Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (16/7) dinilai tidak berimbang, dibandingkan dengan anggaran Kepolisian sebesar Rp 41,5 Triliun.

Pasalnya anggaran Kementerian Pertahanan Rp 83,7 Triliun tersebut untuk lima unit organisasi yaitu Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU.

Penilaian tersebut disampaikan Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq usai mengikuti Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Sidang I Tahun Sidang 2013-2014 dan Pidato Presiden RI dalam rangka penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2014 di Gedung DPR RI, Jumat (16/7).

"Di pengantar nota keuangan ini memang Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi anggaran terbesar. Tetapi yang harus dipahami, anggaran Rp 83,7 Triliun itu untuk lima unit organisasi yaitu Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU," papar Mahfudz.

"Semuanya itu bukan untuk Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista). Itu untuk Alut Sista, Modernisasi, Belanja Rutin termasuk Gaji personil," tambahnya.

Yang dibutuhkan sekarang adalah Tunjangan Khusus untuk prajurit yang ditugaskan di daerah-daerah terpencil atau tugas-tugas khusus, karena memang kebutuhan mereka itu jauh melampaui tunjangan minimal yang mereka dapatkan. Jadi ini yang masih harus dieksplorasi lagi.

"Sebenarnya melihat anggaran Kepolisian sebesar Rp 41,5 Triliun itu hanya untuk satu unit Polri, ya memang tidak berimbang, tetap Polisi jauh lebih tinggi proporsinya dibandingkan TNI," kata politisi PKS ini.

Jika kita lihat pidato kenegaraan tadi pagi (Sidang Bersama DPR dan DPD RI), kata Mahfudz, point keempat yang ditekankan SBY adalah memastikan keutuhan kedaulatan NKRI dari potensi ancaman-ancaman yang sekarang ini menguat.

Dan salah satu fungsi menjaga kedaulatan NKRI sebenarnya fungsi pertahanan. “Saya berharap nanti saat pembahasan antara pemerintah dengan DPR masih diexercise lagi peluang-peluang untuk penambahan alokasi anggaran TNI terutama untuk wilayah-wilayah perbatasan,” tegasnya.

Hal itu dilakukan untuk menyeimbangkan proporsi belanja alut sista dan kesejahteraan yang mana sudah disuarakan DPR sejak dua tahun lalu, tetapi memang alokasi anggaran yang belum memadai yang membuat proporsi kesejahteraan ini masih jauh dari modernisasi alut sista, tapi ini yang masih akan terus dikaji, kita cari peluang-peluangnya, papar Mahfudz.

“Mestinya anggaran ini berimbang, modernisasi alutsista berjalan tapi kesejahteraan prajurit tertinggal ini terjadi demoralisasi juga. Karena kesejahteraan itu menyangkut tunjangan dan menyangkut sarana perumahan. Dan sarana perumahan prajurit ini yang sangat memprihatinkan terutama di daerah,” jelasnya mengakhiri.