TEMPO.CO, Jakarta - Pengusiran terhadap penganut Syiah seperti terjadi di Sampang, Jawa Timur, atau terhadap pengikut Ahmadiyah yang terjadi di berbagai daerah tampaknya tidak bakal terjadi di Wonosobo, Jawa Tengah. Padahal, di wilayah kaki Pegunungan Sindoro dan Sumbing itu, ada 6.000 jiwa anggota jemaah Ahmadiyah, 200 anggota jemaah Alif Rebo Wage (Aboge), dan sekitar 250 penganut Syiah--yang biasanya jadi bulan-bulanan. “Warga Ahmadiyah berhak hidup di Indonesia karena mereka juga membayar pajak,” kata Bupati Wonosobo Kholiq Arif.

Mantan wartawan Jawa Pos yang menjadi bupati sejak 2005 itu terus menyerukan persamaan hak bagi seluruh warga. Itu sebabnya, warga Ahmadiyah yang tersebar di sembilan dari 15 kecamatan bisa hidup tenang. Begitu juga kelompok minoritas lainnya.

Kholiq mengklaim, selama kepemimpinannya, kaum minoritas aman di Wonosobo. Bahkan, berdasarkan riset Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPOD), posisi keamanan Wonosobo melompat ke posisi 2 pada 2009 dibanding posisi 400 pada tahun-tahun sebelumnya.

Dia membandingkan, pada 2005 kelompok minoritas memiliki aktivitas sangat terbatas di Wonosobo dan tidak banyak terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan. Namun, kini mereka dilibatkan dalam banyak kegiatan, termasuk melalui Forum Komunikasi Umat Beragama Kabupaten Wonosobo.

Forum ini melibatkan pemuka agama dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Ahmadiyah, Syiah, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, Tao, dan kelompok penghayat kepercayaan Aboge. Forum ini menjadi ruang dialog yang mempertemukan warga berbeda kepercayaan.

Penasihat Pengurus Syiah Wilayah Jawa Tengah, Mohammad Arman Djauhari, mengakui bahwa Kholiq memberi ruang bagi warga Syiah untuk berdialog dengan kelompok lain lewat berbagai forum diskusi keagamaan.

Mubalig Ahmadiyah untuk wilayah Banjarnegara dan Wonosobo, Nurhadi, merasa nyaman dengan kepemimpinan Kholiq sebagai bupati. “Pak Kholiq lebih perhatian kepada kami dibanding bupati-bupati sebelumnya,” kata Nurhadi.

Ember