A. Peristiwa Penting Menjelang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
Peristiwa yang terjadi di Jepang yaitu di bombardirnya Hiroshima tanggal 6 Agustus 1945 dan Hiroshima 9 Agustus 1945 oleh Sekutu dibawah pimpinan Amerika Serikat ternyata membawa dampak yang besar bagi perjuangan Indonesia. Pintu kemerdekaan semakin terbuka, Jepang tidak dapat menyembunyikan kekalahannya, walupun berusaha ditutupi. Kondisi inilah kemudian dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pejuang Indonesia yang sudah lama mencari waktu yang tepat dan ditunggunya.
Realisasi Indonesia akan menjadi negara yang merdeka bukan isapan jempol belaka seperti apa yang sudah dijanjikan oleh Perdana Mentri Koiso (7 September 1944) dan sudah dipersiapkan oleh BPUKI tidak sia-sia. Ini dibuktikan dengan dipanggilnya tokoh-tokoh nasionalis Indonesia seperti Soekarno, Hatta, Radjiman Wedeo-diningrat pada tanggal 9 Agustus 1945 ke Dalat, Saigon (Vietnam). Kedatangan ini dalam rangka memenuhi panggilan Panglima Angkatan Perang Jepang di Asia Tenggara Marsekal Terauchi. Dua hari sebelum ketangannya ke Dalat, Saigon terjadi peristiwa penting di tanah air yaitu pada tanggal 7 Agusus 1945 terjadinya perubahan nama dari BPUPKI menjadi PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Peristiwa ini hendaknya dicermati, karena perubahan tersebut sangat terkait dengan berbagai kesan kemerdekaan Indonesia dihadapan negara lain terutama Jepang.
Perubahan BPUKI menjadi PPKI merupakan proses Indonesia-nisasi dari segala buatan Jepang di tanah air. PPKI tidak sama dengan BPUPKI, karena keanggotaannya tidak melibatkan Jepang (Icebangashe tidak lagi ada di dalamnya). Konsep dasar negara Pancasila, Rancangan Undang-Undang Dasar walaupun merupakan produk BPUPKI, tetapi secara yuridis formal disahkan oleh PPKI. Dari sini dapat dilihat bagaimana manisnya permainan politik yang dilakukan oleh perintis kemerdekaan sampai tujuan untuk kemer-dekaan tercapai.
Dua hari setelah keberangkatan Soekarno-Hatta dari tanah air, tepatnya pada tanggal 11 Agustus 1945 sampai di Dalat, Saigon pukul 11.40 pagi hari. Pada saat itu Marsekal Terauchi menerima pemimpin Indonesia dengan suatu upacara dilangsungkan dengan pelantikan Soekarno-Hatta sebagai ketua dan wakil ketua PPKI. Terdapat dua agenda penting dalam pertemuan itu yaitu (1) tentang waktu Indonesia merdeka dan (2) pembahasan kembali tentang batas-batas wilayah Indonesia sebagai negara merdeka yaitu bekas jajahan Hindia-Belanda seperti yang pernah dibahas sebelumnya pada sidang BPUPKI. Setelah diadakan pembahasan lebih jauh disetujuilah bahwa kemerdekaan akan diumumkan secara resmi segera setelah sidang PPKI yang direncanaka pada tanggal 18 Agustus 1945 (Anderson, 1988:85).
Pada tanggal 14 Agustus 1945 rombongan tiba di tanah air, terdengar oleh golongan pemuda desas-desus bahwa Jepang sudah menerima ultimatum dari Sekutu untuk menyerah tanpa syarat dan akan membuat pengumuman resmi beberapa jam lagi. Berita itu dengan cepat tersebar dikalangan pemuda sehingga pada pukul 4 sore Sjahrir menjumpai Hatta, menceritakan keadaanya tentang cerita itu dan mendesak supaya membuat proklamasi diluar kerangka PPKI (Anderson, 1988:88). Pada tanggal 15 Agustus 1945 Kaisar Hirohito mengumumkan penyerahan Jepang di terima melalui siaran radio di Jakarta. Siaran ini terutama didengar oleh para pemuda yang termasuk orang-orang Menteng Raya 31 seperti, Chaerul Saleh, Abubakar Lubis, Aidit, Darwis, Djohar Nur, Wikana dan sebagainya.
Perbedaan waktu, kapan proklamasi kemerdekaan dilaksanakan menyebabkan terjadinya peristiwa Rengasdengklok. Golongan tua (karena usianya antara 45-50 tahun) tetap pada perjanjiannya dengan Terauchi yaitu setelah rapat PPKI (tanggal 18 Agustus 1945), sedangkan golongan muda (karena umurnya rata-rata 25 tahun) menghendaki secepatnya, paling lambat tanggal 16 Agustus 1945. Ini artinya tanggal 17 Agustus 1945 adalah diluar kehendak ke dua golongan tersebut. Suasana emosional pun terjadi diantara kedua golongan tersebut.
Para pemuda itu kembali rapat dan membahas tindakan-tindakan yang akan dibuat sehubungan dengan penolakan Soekarno-Hatta. Pertemuan ini masih dipimpin oleh Chaerul Saleh yang tetap pada pendiriannya bahwa kemerdekaan harus tetap diumumkan dan itu harus dilaksanakan oleh bangsa Indonesia sendiri, tidak seperti yang direncanakan oleh Jepang. Orang yang dianggap paling tepat untuk melaksanakan itu adalah Soekarno-Hatta. Karena mereka menolak usul pemuda itu, pemuda memutuskan untuk membawa mereka ke luar kota yaitu Rengasdengklok, letaknya yang terpencil yakni 15 km ke arah jalan raya Jakarta-Cirebon. Menurut jalan pemikiran pemuda jika Soekarno-Hatta masih tetap di Jakarta maka kedua tokoh ini akan dipengaruhi dan ditekan oleh Jepang serta menghalanginya untuk memproklamirkan kemerdekaan ini dilakukan.
Pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 04.30 (waktu Jepang) atau pukul 04.00 WIB penculikan (menurut golongan tua) dilaksanakan. Tidak diketahui secara jelas siapakah yang memulai peristiwa ini. Ada yang mengatakan Sukarni-lah yang membawa Soekarno-Hatta dini hari ke Rengasdengklok. Menurut Soekarno Sjahrir-lah yang menjadi pemimpin penculikan dirinya dengan Hoh. Hatta. Soekarno mengatakan dia berbuat curang, tidak ada yang dia kerjakan selain mengkritiknya, dan selama hidup-nya Sjahrir tidak pernah bertindak terus terang seperti yang dilakukan oleh Soekarno. Dia tidak pernah maju ke garis depan pertempuran. Dialah orang yang harus bertanggungjawab terhadap segala peristiwa yang terjadi kemudian di malam itu. Di Rengasdengklok inilah Bung Karno akan didesak untuk memproklamirkan kemerdekaan.
Walaupun sudah diamankan ke Rengasdengklok, Soekarno-Hatta masih tetap dengan pendiriannya. Sikap teguh Soekarno-Hatta itu antara lain karena mereka belum percaya akan berita yang diberikan pemuda kepada mereka, dan berita resmi dari Jepang sendiri belum diperoleh. Seorang utusan pemuda yang bernama Yusuf Kunto dikirim ke Jakarta untuk melaporkan sikap Soekarno-Hatta dan sekaligus untuk mengetahui persiapan perebutan kekuasaan yang dipersiapkan pemuda di Jakarta. Achmad Subardjo sibuk mencari informasi kebenaran tentang penyerahan Jepang kepada Sekutu yang tiba-tiba dikagetkan dengan hilangnya Soekarno-Hatta. Keberadaan Soekano-Hatta akhirnya diketahui dari Wikana, ketika itu juga Achmad Subardjo datang ke Rengasdengklok dan berhasil menyakin-kan para pemuda bahwa proklamasi pasti akan diucapkan keesokan harinya pada tanggal 17 Agustus 1945. Sehingga pada tangal 16 Agustus 1945 malam hari Soekarno-Hatta dibawa kembali ke Jakarta.
Peranan Achmad Subardjo sangat penting dalam peristiwa ini, karena mampu mempercayakan para pemuda bahwa proklamasi akan dilaksanakan keesokan harinya paling lambat pukul 12.00 WIB. Ini dapat dikabulkan dengan jaminan nyawanya sebagai taruhannya. Akhirnya Subeno komandan kompi Peta setempat bersedia melepas-kan Soekarno-Hatta ke. Achmad Subardjo adalah seorang yang dekat dengan golongan tua maupun muda, bahkan dia juga sebagai penghubung dengan pemuka angkatan laut Jepang Laksamana Madya Maeda. Moh. Hatta meminta Ahmad Subardjo menelpon Hotel Des Indes untuk mengada-kan rapat, tetapi ditolak karena sudah pukul 12.00, berdasarkan ijin dari Jepang sebelumnya itu dapat dilaksanakan sebelum jam 10.00. Dan melalui dia, Maeda menawarkan rumahnya sebagai tempat yang aman dan terlindung untuk menyusun naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik yang sudah lama ditunggu-tunggu.
Bertitik tolak dari keadaan yang demikian, kedudukan Maeda baik secara resmi maupun pribadi menjadi sangat penting. Dan justru dalam saat-saat yang genting itu, Maeda telah menunjukkan kebe-saran moralnya. Berdasarkan keyakinan bahwa kemerdekaan merupa-kan aspirasi alamiah dan yang tidak terhindarkan dukungannya kepada tujuan kebebasan Indonesia. Dengan demikian mengorbankan kedudukannya bahkan menyabung nyawanya untuk itu, karena Sekutu bisa saja mengatakan dan menuduhnya melanggar status quo yang diberikan kepada. Di tempat kediaman Maeda Jalan Imam Bonjol No. 1 Jakarta teks proklamasi ditulis.
Proklamasi Kemerdekaan yang telah diikrarkan oleh Soekarno-Hatta belumlah final untuk terbentuknya Indonesia sebagai negara. Karena itu ada beberapa langkah yang dilakukan oleh PPKI dalam rangka untuk menyempurnakan Indonesia sebagai negara dengan pemerintahan yang sah.