Kenapa permasalahan relokasi PKL Tanah Abang sampai begitu rumit? Sejak awal Gubernur DKI Jakarta Jokowi dan wakilnya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sudah mengatakan bahwa masalah PKL Tanah Abang yang sudah berusia lebih dari 20 tahun itu memang kompleks. Memerlukan kerja ekstra keras untuk menyelesaikannya, karena di sana ada preman besar yang membekinginya.

Jokowi sempat mengatakan bahwa dia sudah bertemu dan berbicara dengan preman(-preman) itu, dia telah menjelaskan program-program Pemprov DKI mengenai relokasi PKL Tanah Abang itu, setelah itu apa pun yang terjadi Pemprov DKI akan mengambil tindakan. Bahkan Jokowi juga mengaku, dia telah melaporkan preman pembeking PKL Tanah Abang itu ke Kapolda Metro Jaya.

Haji Lulung







Waktu itu publik umumnya belum tahu, siapa yang dimaksud preman besar oleh Jokowi dan Ahok itu. Ketika wartawan memancing Ahok dengan pertanyaan, apakah tokoh pembeking PKL Tanah Abang yang dimaksud adalah oknum anggota DPRD DKI Jakarta, Ahok menjawab, jika ada oknum anggota DPRD yang menjadi pembeking PKL Tanah Abang itu, maka dia itu adalah orang yang tolol, dan tidak tahu Perda. Media pun menulis, Ahok bilang ada oknum DPRD DKI Jakarta yang menjadi pembeking PKL Tanah Abang, yang menyebabkan Pemprov kesulitan untuk melaksanakan relokasi PKL tersebut.

Meskipun tidak ada nama yang disebutkan, oknum DPRD DKI Jakarta dimaksud itu pun terpancing. Tanpa diminta dia menampakkan dirinya sendiri. Dia adalah Abraham Lunggana (Haji Lulung), Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PPP. Merasa dirinyalah yang dimaksud Ahok, Haji Lulung pun mengungkapkan rasa ketersinggungan dan amarahnya. Dia mengadu ke Jokowi untuk menegur Ahok, tetapi Jokowi menjawab, dia tidak bisa menegur Ahok, karena memang sudah begitu karakter Ahok.

Haji Lulung bilang, Ahok itu sakit jiwa karena suka bicara sembarangan, sembari membela dirinya dan menyangkal kalau dia adalah preman pembeking PKL Tanah Abang. Maka, perseteruan antara Ahok dan Lulung pun dimulai, semakin lama semakin panas. Maka, publik pun menjadi tahu siapa tokoh yang dimaksud oleh Jokowi dan Ahok sebagai pembeking PKL Tanah Abang itu. Publik menjadi semakin tahu seluk beluk dunia preman di Tanah Abang.

PPP pun ikut-ikutan membela Haji Lulung dengan melaporkan “ulah” Ahok ke Mendagri. Sekretaris DPW PPP DKI Jakarta Abdul Aziz, mengharapkan Mendagri menjatuhkan sanksi kepada Ahok karena berperilaku tidak pantas, tidak beretika. Namun, lagi-lagi tidak mendapat respon dari Mendagri.

Substansi masalah pun membias. Yang dipersoalkan kini adalah karakter Ahok. Padahal jika memang tidak ada apa-apa di belakang masalah PKL Tanah Abang itu, tentu akan dengan mudah Pemprov DKI mengatasinya. Jokowi, Ahok, dan Kapolda Metro Jaya pun sebelumnya sudah mengatakan memang ada preman pembeking PKL Tanah Abang sampai mereka bisa sedemikian bebas berjualan di badan jalan di kawasan Tanah Abang itu, membuat lalu-lintas di sana ruwet, semrawut dan macet selama bertahun-tahun. Premannya pun bukan orang sembarangan, dia didukung oleh ormas-ormas tertentu yang selama ini menguasai kawasan Tanah Abang itu.

Di Metro TV sempat dimunculkan salah satu PKL Tanah Abang yang identitas dirinya dikaburkan, dia mengaku memang ada preman di Tanah Abang yang memungut bayaran biaya sewa lapak-lapak PKL liar yang berjualan di jalanan selama ini.

Seorang PKL Tanah Abang memberi kesaksiannya di Metrio TV, yang membenarkan adanya praktek premanisme selama ini di Tanah Abang
Mengokupasi jalan raya untuk berdagang tentu saja sudah sangat salah. Di seluruh dunia itu salah. Yang namanya jalan raya itu diperuntukkan untuk lalu-lintas kendaraan bermotor, bukan tempat orang berjualan. Tetapi, kenapa sudah terjadi selama puluhan tahun di Tanah Abang itu, gubernur-gubernur DKI sebelumnya tidak pernah atau tidak serius menanganinya? Lalu, apa pula peran DPRD DKI Jakarta selama ini? Kenapa ketika Pemprov yang sekarang, Jokowi-Ahok hendak dengan serius mengatasinya, menghentikan kesalahan yang sudah dipelihara selama puluhan tahun itu, mereka malah tidak mendukungnya? Dengan sengaja membiaskan persoalan ke hal-hal yang bukan substansial.

Pelanggaran (hukum) yang sudah berurat-berakar selama lebih dari 20 tahun itu tentu saja memerlukan kerja yang lebih keras untuk mengatasinya. Tidak ada lagi basa-basi, tindakan atau ucapan yang lemah-lembut. Karena itu semua pasti percuma. Apalagi ada premannya di sana. Oleh karena itu cara keras Ahok mengatasi persoalan ini pada prinsipnya sudah benar. Termasuk dengan ucapan-ucapannya yang dianggap sebagian orang sebagai terlalu kasar. Padahal sebenar tidak. Keras, iya, tetapi kasar tidak. Apalagi kalau itu dinilai sebagai tidak beretika, itu tidak tepat.

Tidak ada yang salah, misalnya, ketika Ahok mengatakan, PKL yang menolak ditertibkan, dan ngeyel untuk tetap berjualan di sana, akan dipidanakan. Apanya yang salah? Kenapa ada beberapa PKL yang lebay dengan mengrespon seolah-olah Ahok mengatakan mereka itu penjahat? Bukankah memang demikian seharusnya, siapa saja yang melanggar hukum, harus siap menerima konsekuensi hukumnya? Termasuk dipidana.

Terbukti kekerasan Ahok itu berhasil memancing keluar para pembeking PKL Tanah Abang itu, membuat publik mengetahui siapa mereka sebenarnya. Persoalan pun menjadi lebih jelas di mata publik. Dukungan publik pun semakin besar kepada Jokowi-Ahok. Selama ini sangat jarang masyarakat mendukung pemerintah dalam hal melakukan penggusuran/relokasi terhadap PKL.

Para PKL itu pun terbuka matanya akan niat baik Pemprov DKI Jakarta itu. Terbukti mereka pun mulai semakin banyak yang bersedia direlokasi, mendukung program Jokowi-Ahok itu. Bahkan diperkirakan relokasi ke Blok G Pasar Tanah Abang itu akan membludak melebihi kapasitas. Terbukti pula pernyataan Haji Lulung bahwa para PKL itu menolak direlokasi ke Blog G itu tidak benar.