Detroit, Amerika Serikat menjadi kota yang nyaris mati setelah bangkrut. Kota ini kini sepi dengan rumah-rumah tidak berpenghuni serta tingkat kriminalitas tinggi.

Detroit terlilit utang menumpuk. Penegakan hukum juga bermasalah. Banyak permukiman penduduk mengalami kerusakan, sampah bertebaran, kriminalitas berada di titik-titik kota yang miskin.

Situasi di Detroit tentu diharapkan tidak terjadi di Indonesia. Bukan tidak mungkin, kota-kota di Indonesia mengalami kebangkrutan seperti Detroit.

"Di Indonesia tentu sangat berpotensi seperti Detroit, apabila pemerintah daerah tidak dapat mengelola keuangan daerahnya secara akuntabel dan efisien, sehingga tidak dapat memberikan pelayanan publik yang baik," ujar Direktur Eksekutif Komite Pelaksana Pemantau Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endi Jeweng kepada merdeka.com, Selasa (30/7).

Potensi bangkrut muncul jika APBD sebagian besar dipergunakan untuk belanja pegawai, bukan pembangunan daerah. Berdasarkan kajian Fitra, ada sekitar 291 wilayah kota maupun kabupaten yang sebagian besar APBD digunakan untuk belanja aparatur, 11 di antaranya anggaran untuk belanja aparatur sebanyak 70 persen lebih dari APBD.

11 daerah salah satu contohnya Kudus di Jawa Tengah dan Lamongan di Jawa Timur. Kedua daerah tersebut membelanjakan APBD untuk biaya aparatur daerah.

Menurut Robert, kepala daerah harus dapat mengatur APBD secara akuntabel dengan memprioritaskan instrumen fiskal untuk pembangunan ekonomi dan pelayanan publik. Kemudian, kepala daerah diperlukan memiliki jiwa kewirausahaan, sehingga tidak terpatok untuk mengeksploitasi APBD dalam menjalankan pembangunan daerah.

"Contoh saja seperti di Kota Sawah Lunto itu mantan wali kotanya Arman sekarang sudah tidak menjabat telah melakukan inovasi dengan mengubah lubang-lubang bekas galian tambang menjadi objek wisata. Ini tentu, dia dapat melihat potensi di daerah yang dipimpin, tentu saja akan menciptakan pajak dan retribusi baru kan," ungkapnya.

Menurutnya, efisiensi anggaran harus dibarengi dengan reformasi birokrasi. Maksudnya, jangan melakukan perekrutan pegawai baru apabila dibuat untuk pemborosan anggaran.

"Efisiensi anggaran harus dibarengi untuk reformasi birokrasi, jangan asal rekrutmen pegawai baru terus tapi boros pada akhirnya kan," ungkapnya.

Selain itu, dia mengungkapkan peran masyarakat di setiap daerah diperlukan untuk mengawasi APBD. Begitu pula pemerintah pusat dalam hal ini Mendagri tidak harus cuci tangan dalam melakukan pengawasan otonomi daerah.

"Selama ini mendagri tidak berperan efektif dan substansial mengawasi daerah, ya walaupun sudah ada kebijakan otonomi daerah tetapi peran pengawasan pemerintah pusat tetap dibutuhkan," jelasnya.