Jakarta, Tugas dokter dan tenaga kesehatan adalah memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Namun jumlah yang tidak merata, terutama di daerah terpencil, membuat kesehatan menjadi hal yang memprihatinkan di beberapa daerah, salah satunya Papua. Karena itu, di Papua orang biasa bisa menjelma menjadi 'dokter dadakan'.

Kabupaten Jayawijaya di Papua merupakan salah satu kabupaten dengan angka kematian balita tertinggi di Indonesia. Kurangnya tenaga kesehatan menjadi salah satu penyebab. Solusinya, Kementerian Kesehatan dan Pemda Kabupaten Jayawijaya bekerja sama dengan Unicef dan Wahana Visi Indonesia (WVI) mengujicoba Program Manajemen Terpadu Balita Sakit berbasis Masyarakat (MTBS-M) di Jayawijaya pada 2011-2012.

Selain Jayawijaya, program ini juga telah diujicoba di 6 Kabupaten di 5 Provinsi, yaitu Papua, Aceh, Kalimantan Timur dan NTT.

Program MTBS-M berfokus pada pemberdayaan masyarakat dalam perawatan bayi baru lahir, deteksi dini penyakit balita, pengobatan terbatas kasus bayi muda dan balita sakit (diare, pneumonia, malaria dan masalah bayi baru lahir), serta meningkatkan rujukan yang tepat waktu.

"Jadi karena di sana tidak ada tenaga kesehatan, kita memanfaatkan peran kader untuk bisa mengurangi angka kematian balita. Kader dilatih untuk melakukan deteksi dini, perawatan bahkan memberikan obat (untuk kasus diare, pneumonia, malaria dan masalah bayi baru lahir). Tapi jika di sana ada dokter, maka kader tidak memiliki wewenang lagi," jelas dr. Jane Soepardi, Direktur Bina Kesehatan Anak, Kementerian Kesehatan RI.

Hal ini disampaikannya dalam acara temu media 'Manajemen Terpadu Balita Sakit' di Gedung Kemenkes, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Jumat (19/7/2013).

Kader yang menjadi 'dokter dadakan' ini merupakan warga daerah setempat yang memiliki komitmen tinggi untuk dapat mengurangi jumlah kematian balita di daerahnya. Sebagian besar kader adalah pria, mengingat tantangan geografis yang harus dihadapi saat memberikan pelayanan kesehatan.

"Tidak ada syarat latar belakang pendidikan, yang penting bisa baca tulis. Kader juga tidak boleh meminta imbalan kepada klien, tidak boleh memberikan obat pada balita yang tidak diperiksa, dan tidak mendapatkan gaji. Jadi betul-betul pengabdian untuk daerahnya," jelas dr Eni Gustina, Kasubdit Bina Kelangsungan Hidup Anak Balita dan Pra Sekolah Kemenkes RI.

Untuk mendukung program ini, daerah-daerah yang berkomitmen melaksanakan program MTBS-M memiliki Peraturan Gubernur (Pergub) khusus untuk melindungi setiap kader yang memberikan pelayanan kesehatan.

"Tidak semua penyakit boleh ditangani oleh kader, hanya penyakit yang menjadi penyebab utama kematian balita, yaitu diare, pneumonia, malaria dan demam. Di luar ini kader harus merujuk ke Puskesmas dengan segera," lanjut dr Eni.

Menurut dr Jane, program ini telah berhasil menjangkau anak balita sakit di wilayah yang sangat sulit. Tanpa dedikasi dari para kader MTBS-M dan kerja sama yang baik dengan tenaga kesehatan, sebagian besar anak balita di wilayah yang sulit ini tidak mendapatkan akses ke layanan pengobatan yang bisa mencegah kematian anak balita.

"Ini sudah berhasil mengurangi angka kematian balita di Jayawijaya. Harapan kita program ini bisa ditiru oleh daerah-daerah lainnya yang sulit tenaga kesehatan. Sayangnya, masih ada Pemda yang menolak dan tidak mau memberdayakan kader. Tapi seringkali yang menolak karena kurangnya informasi atau tidak jelas. Jadi kita akan terus sosialisasi," tutur dr Jane.

(mer/vta)

[URL="http://health.detik..com/read/2013/07/19/142653/2308099/763/di-papua-orang-biasa-bisa-menjelma-jadi-dokter-dadakan?l992202755"]Here..[/URL]