TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Banyak dugaan yang bisa dialamatkan kepada DPRD DKI Jakarta terkait mudahnya menggertak eksekutif dengan mengancam membuat Panitia Khusus (Pansus) pada setiap kebijakan pembangunan seperti monorel.

“Saya kiri ini bisa saja karena ingin cari sensasi, bentuk kemarahan merasa ditinggali atau scenario politik untuk menjelekan Jokowi,” ujar Pengamat Perkotaan Yayat Supriyatna dalam keterangan persnya, Rabu (17/7/2013).

Yayat menjelaskan rencana membuat pansus monorel patut dipertanyakan. Pasalnya, pembangunan pansus tidak mengunakan dana ABPD, melainkan swasta murni. Seandainya DPRD DKI ingin melakukan monitoring terkait sejumlah dasar hukum pembangunan monorel, katanya, maka hal itu bisa dilakukan seiring pembangunan berjalan.

Namun jika pansus jadi dibuat dan keputusannya menunda pembangunan monorel, maka DPRD DKI bisa dikatakan menghambat pembangunan pelayanan publik. “Kalau sampai mengubah jadwal pembangunan, itu namanya menghambat pembangunan pelayanan publik,” tuturnya.

Ia menjelaskan tujuan dari pansus yakni hak bertanya bagi DPRD DKI. Namun tidak bisa dielakkan adanya kepentingan politik dalam setiap berjalannya pansus tersebut. Karena itu, ia tegas mempertanyakan tujuan politik dari setiap pansus tersebut.

“Apakah ini untuk menghambat popularitas Jokowi? Jadi kalau gagal, bisa dikatakan, nah kan Jokowi gagal,” cetusnya.

Ia menyarankan kepada eksekutif dan legislatif untuk memperbaiki komunikasinya sehingga tidak selalu setiap kebijakan berujung pada pembuatan pansus.
Anggota DPRD DKI Jakarta Prasetyo Marsudi juga menilai kebijakan pembuatan pansus terlalu berlebihan. “Kita memang punya hak monitoring, tapi tidak selalu harus jadi pansus, itu berlebihan namanya. Kita komunikasikan dengan baik,” ujarnya.

Sedangkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai pembuatan pansus supaya DPRD DKI mendapatkan honor dobel. “Saya kan pernah di DPR, pansus kan ada honornya, jadi dapat dobel deh," ucapnya.

Sebelumnnya, Menteri Perekonomian Hatta Rahajarsa dalam pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Jokowi dan konsorsium monorel di Balaikota, berjanji akan menyikat birokrasi yang menghambat monorel.

http://www.tribunnews.com/metropolit...a-cari-sensasi

bosen dan muak bgt liat sikap DPRD DKI yang sering hambat kinerja jokowi-ahok... mending kalo kaya gni caranya, kita bubarkan saja tuh DPRD DKI... toh adanya DPRD DKI jg tdk berguna.. lagian pemerintahan jokowi-ahok itu bersih dari korupsi & pro rakyat jadi tidak perlu adanya lembaga penyeimbang kekuasaan sperti DPRD DKI...

salam Jakarta
"Kita menyaksikan sebuah peristiwa, yang saya harapkan jangan terulang lagi. Membuat MoU lagi untuk hal yang sama. Pokoknya bersama Pak Gubernur, hal-hal yang menghambat kita pangkas bersama-sama," kata Hatta.