Inilah Pernyataan Pejabat-pejabat Indonesia yang Terkesan Mau Lari dari Tanggung Jawab, dan hanya Memanaskan Situasi itu

• [URL="http://news.detik..com/read/2013/06/22/132143/2281064/10/menteri-lh-8-perusahaan-malaysia-di-riau-terindikasi-bakar-lahan?9911012"]Menteri LH: 8 Perusahaan Malaysia di Riau Terindikasi Bakar Lahan[/URL]
  
• [URL="http://news.detik..com/read/2013/06/21/164317/2280473/10/asap-ganggu-singapura-marty-nilai-indonesia-tidak-perlu-minta-maaf?9922022"]Asap Ganggu Singapura, Marty Nilai Indonesia Tidak Perlu Minta Maaf[/URL]
  
• [URL="http://news.detik..com/read/2013/06/20/131257/2278927/10/menko-kesra-soal-asap-suka-mengeluh-singapura-jangan-kekanak-kanakan?9922032"]Menko Kesra Soal Asap: Suka Mengeluh, Singapura Jangan Kekanak-kanakan[/URL]
  
• Menteri JeroWacik : Protes asap, Malaysia dan Singapura bukan tetangga baik
  [*][URL="http://www.tempo.co/read/news/2013/06/20/118489847/Soal-Asap-Indonesia-Tolak-Bantuan-Singapura"]Menko Kesra Agung Laksono: Soal Asap, Indonesia Tolak Bantuan Singapura[/URL]
  

Tragedi Kabut Asap, SBY Sindir Pejabat yang 'Panaskan' Suasana
Senin, 24/06/2013 20:47 WIB

Jakarta - Presiden SBY menyindir para pejabat negara yang mengeluarkan pernyataan 'panas' terkait hubungan Indonesia dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura soal kabut asap. Presiden SBY melarang para pejabat untuk mengeluarkan pernyataan yang tidak akurat. "Ada satu hal yang ingin saya sampaikan, dari apa yang saya pantau setiap hari ada pernyataan dari sejumlah pejabat yang menurut saya tidak semestinya disampaikan seperti itu. Di samping belum tentu sama satu sama lain, bisa juga belum dicek kebenarannya, ketika diungkapkan jadi persoalan," ungkap Presiden SBY dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jl Veteran, Jakarta, Senin (24/6/2013).

Menurut SBY, hal itu memicu pejabat Malaysia dan Singapura untuk menanggapi masalah kebakaran tersebut. Sebab, pernyataan para pejabat itu berbeda antara pejabat satu dan lainnya. "Jajaran pemerintah Indonesia, saya instruksikan untuk tidak memberikan statemen yang tidak semestinya. Kalau ada perusahaan lalai, apakah itu perusahaan Indonesia, apalagi menyebut namanya jelas tidak diperlukan seperti itu, sama halnya menyebutkan perusahaan asing yang dimiliki tetangga kita, itu juga tidak diperlukan," tegasnya.

Yang terpenting saat ini, lanjut SBY, adalah upaya untuk mengatasi bencana asap dan kebakaran tersebut. SBY menginstruksikan tim yang dipimpin oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) segera menyelesaikan kebakaran tersebut. Sebelumnya Menteri Lingkungan Hidup Baltasar Kambuaya menyebut adanya indikasi 8 perusahaan Malaysia melakukan pembakaran lahan di Riau. Jika sudah cukup bukti, kedelapan perusahaan itu akan diajukan ke pengadilan. "Di area konsesi mereka ditemukan kebakaran. Ini yang akan kita selidiki lebih lanjut. Tim penyidik kita masih berada di lokasi saat ini untuk melakukan investigasi lebih lanjut," kata Menteri LH Balthasar Kambuaya dalam jumpa pers di Lanud Pekanbaru, Sabtu (22/6/2013). Balthasar menjelaskan 8 perusahaan itu adalah PT Langgam Inti Hiberida, PT Bumi Rakksa Sejati, PT Tunggal Mitra Plantation, PT Udaya Loh Dinawi, PT Adei Plantation, PT Jatim Jaya Perkasa, PT Multi Gambut Industri, dan PT Mustika Agro Lestari.
[url]http://news.detik..com/read/2013/06/24/204705/2282980/10/tragedi-kabut-asap-sby-sindir-pejabat-yang-panaskan-suasana?9911012[/url]



Presiden Sebut Penanganan Asap di Riau Terlambat
Senin, 24 Juni 2013 , 20:16:00

JAKARTA--Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menyayangkan penanganan bencana asap akibat kebakaran lahan dan hutan di Riau, yang dianggapnya agak terlambat. Akibatnya, dampak polusi asap dari kebakaran itu juga melanda negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. "Terus terang di tingkat Provinsi Riau saya nilai agak terlambat dalam mengantisipasi penanganan secara awal. Tapi sudah tidak perlu saling menyalahkan. Kita lebih baik segera mengatasi bencana asap dan kebakaran lahan ini," ujar Presiden dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Senin, (24/6). Presiden dalam hal ini meminta masyarakat dan pemerintah daerah Riau untuk bekerjasama maksimal bersama pihak terkait untuk menyelesaikan masalah asap itu. Ia mengaku terus mengawasi penuntasan bencana asap tersebut.

Selain itu, Presiden juga mengingatkan pemerintah daerah dari provinsi lainnya yang juga memiliki titik api untuk bertindak lebih cepat dalam penanganannya. Di antaranya Provinsi Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Hal ini, agar tidak membawa dampak yang luas. "Kekuatan satuan tugas darat akan ditingkatkan. Utamanya personil TNI dan lain yang bisa ikut memadamkan dengan peralatan yang dimiliki untuk atasi kebakaran," kata Presiden
http://www.jpnn.com/read/2013/06/24/...iau-Terlambat-

Presiden Minta Maaf pada Singapura dan Malaysia
Terkena Dampak Polusi Asap dari Riau
Senin, 24 Juni 2013 , 20:20:00

JAKARTA--Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta maaf pada negara tetangga Singapura dan Malaysia atas bencana asap yang berasal dari kebakaran lahan dan hutan di Provinsi Riau. Hal ini diungkapkan Presiden dalam jumpa pers usai rapat terbatas bersamaa sejumlah menteri di kantornya, kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin, (24/6). "Atas apa yang terjadi ini, selaku Presiden saya meminta maaf dan pengertian saudara-saudara kami di Singapura dan Malaysia. Tidak ada niat Indonesia atas apa yang terjadi ini," kata Presiden. Menurut Presiden kebakaran ini terjadi karena dua faktor. Di antaranya faktor tindakan manusia yang dengan sengaja membakar lahan dan faktor cuaca yang mempengaruhi sehingga hembusan angin dan asap sampai pada dua negara itu.

Presiden menyatakan saat ini Pemerintah Indonesia tengah berupaya untuk meredakan bencana asap yang mengganggu itu. Terutama dengan membuat hujan buatan. Oleh karena itu, kedua negara tetangga diharapkan pengertiannya. "Kami bertanggung jawab terus untuk mengatasi apa yang sedang terjadi sekarang ini," kata Presiden.
http://www.jpnn.com/read/2013/06/24/...-dan-Malaysia-




Wall Street Journal:
Kabut Asap: Siapa Yang Salah?
June 21, 2012, 6:54 PM
oleh Celine Fernandez

Kabut asap kembali menggantung di atas hutan-hutan Sumatra dan Kalimantan. Sekali lagi, asap menyebar ke Malaysia dan Singapura. Negara-negara tetangga itu pun kembali mengeluh.

Tapi para pakar di negeri jiran kini tak sepenuhnya menimpakan kesalahan ke Indonesia. Asap itu memang berasal dari pembakaran hutan di Sumatra dan Kalimantan, diduga untuk kepentingan perkebunan kelapa sawit. Kabut asap itu kemudian berhembus ke utara dan menutupi Singapura serta Malaysia. Pihak berwenang menyatakan tengah melakukan yang terbaik untuk memecahkan masalah ini.

Tapi apakah pembakaran itu sepenuhnya tanggung jawab Indonesia? Pertanyaan itulah yang diajukan Anthony Tan, direktur eksekutif Centre for Environment, Technology & Development Malaysia.

“Kabut asap datang dari [perkebunan di] Sumatra dan Kalimantan. Perusahaan mana yang memiliki perkebunan itu? Malaysia dan Singapura, tak hanya Indonesia,” ujarnya. “Perusahaan Malaysia dan Singapura di Indonesia juga harus bertanggung jawab atas pembakaran yang berlangsung di lahan perkebunan milik mereka.”

Tan menambahkan, “Pemerintah masing-masing negara mesti bisa mendorong perusahaan-perusahaan itu agar mau bertindak. Jangan lepas tangan hanya karena perusahaan itu beroperasi di luar negeri.”

Pemerintah Malaysia tampaknya mengakui masalah kabut asap ini bukan sepenuhnya tanggung jawab Indonesia. Departemen Lingkungan Hidup Malaysia mencoba mencerahkan situasi dengan melarang aktivitas pembakaran di negara jiran itu. Warga Kuala Lumpur dan Selangor tak boleh menyalakan api terbuka, kecuali untuk kepentingan agama dan memasak.

Meski demikian, larangan itu tidak berpengaruh bagi perusahaan Malaysia yang beroperasi di Indonesia. Menurut data KBRI Malaysia, 25% perkebunan kelapa sawit di Nusantara dimiliki perusahaan Malaysia. Lahan perkebunan di negara jiran mulai langka dan perusahaan perkebunan besar di sana harus berekspansi ke luar negeri.

Beberapa perusahaan kelapa sawit besar Malaysia, termasuk Sime Darby, IOI Corp., dan Kuala Lumpur Kepong (KLK), adalah anggota Roundtable On Sustainable Palm Oil (RSPO). Asosiasi ini dibentuk untuk mengarahkan produksi minyak sawit agar lebih ramah lingkungan. RSPO bersikap anti-pembakaran dan menerapkan zero burning policy. Para analis pun berpendapat perusahaan-perusahaan besar tak akan melibatkan diri dalam aktivitas pembakaran, karena bisa membahayakan reputasi mereka.

Tapi tahun lalu, Environmental Investigation Agency (London) bersama Telapak, LSM mitranya dari Indonesia, menyatakan memiliki bukti bahwa PT Menteng Jaya Sawit Perdana, anak usaha KLK, melakukan pembakaran lahan. KLK membantah tuduhan itu. Roy Lim, direktur perkebunan KLK menyatakan perusahaannya “sudah lama meninggalkan pembakaran untuk keperluan pembukaan lahan, baik untuk penanaman baru atau penanaman kembali. Kebijakan yang kami praktekkan adalah zero burning untuk aktivitas semacam itu.”

Bagaimanapun, pihak berwenang berkata pengawasan industri yang mencakup lahan begitu luas ini tidak mudah. Mereka mencurigai ada beberapa perusahaan yang membakar lahan, atau membeli lahan dari penduduk yang membakar lahan sendiri.

Suryana Sastradiredja, Kepala Bidang Penerangan, Sosial, dan Budaya di KBRI Malaysia menyatakan tidak terkejut jika penduduk pemilik lahan membakar lahan mereka sendiri. “Pembakaran adalah metode tradisional,” ujarnya. “Ini cara termurah untuk membuka lahan baru.”
http://realtime.wsj.com/indonesia/20...pa-yang-salah/

Indonesia Bantah Gagal Atasi Masalah Kabut Asap
Rabu, 19 Juni 2013 23:02 wib

JAKARTA - Indonesia dikritik karena tidak juga meratifikasi Traktat Lintas Batas ASEAN. Belum diratifikasinya traktat itu dianggap menjadi salah satu halangan Indonesia mengatasi masalah kabut asap. Kabut asap memang masalah yang melintasi batas negara. Kabut asap disebabkan kebakaran hutan di Sumatera, namun dampaknya terasa sampai Singapura dan Malaysia. "Indonesia adalah negara dengan demokrasi yang sangat kompleks. Kita harus mendapatkan persetujuan dari DPR sebelum traktat itu diratifikasi," ujar Menlu Marty Natalegawa di Jakarta, Selasa (19/6/2013). "Namun belum diratifikasinya traktat itu bukan berarti kita tidak bisa mengatasi masalah kabut asap," lanjutnya.

Marty menjelaskan, pada prakteknya, negara ASEAN justru dapat efektif bekerja sama mengatasi masalah kebakaran hutan. Hanya saja tahun ini skala kebakarannya memang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. "Saya dengar di Singapura sendiri sudah 16-17 tahun sejak kejadian (skala) serupa terjadi. Harus diakui dan digarisbawahi langkah-langkah Indonesia selama ini sudah membuahkan hasil," tuturnya.
http://international.okezone.com/rea...lah-kabut-asap

-----------------------

Punggawa SBY di KIB II itu umumnya memang payah-payah dalam menyikapi dan memberikan komentar dalam setiap ada krisis. Kesannya sering ingin cuci tangan, cari selamat sendiri-sendiri dan lari dari tanggung jawab, bahkan cenderung menyalahkan pihak lain agar dirinya terkesan bersih. Contohnya dalam kasus asap kali ini, yang sudah masuk katagori insiden internasional. Seharusnya, mereka bicara itu satu bahasa, dan terkoordinir, tidak terkesan bicara sesuai keinginannya masing-masing sehingga terkesan ngomong asal 'njeplak. Gara-gara sikap mereka seperti itu, akhirnya sang Presiden jua yang harus menanggung malu. Dan baru pertama kali ini (sejak bertahun-tahun peristiwa sama terjadi), harus meminta maaf secara terbuka ke dunia internasional.

Bagaimanapun karena kebakaran hutan dan asap itu itu terjadinya di wilayah hukum NKRI, maka otomatis negara yang memiliki yurisdiksi hukum itu adalah Indonesia, bukan Malaysia atau Singapore. Maka lucu juga terdengarnya ketika para menteri-menteri itu serta merta menyalahkan perusahaan-perusahaan asing kelapa sawit dimana kebakaran itu terjadi di lahan operasi perusahaannya. Kalau emmang mereka salah, meski PMA, yaaa seharusnya diambil tindakan hukum yang tegas, kalau perlu dicabut izinnya (tindakan hukum seperti itu seharusnya sudah dilaksanakan sejak bertahun-tahun lalu, ketika model sistem membakar hutan untuk membuka ladang sawit, mereka terapkan). Kasus Singapore menuntut Indonesia dalam kasus asap kali ini, sama pula halnya seperti ketika kita dulu pernah menuntut Singapura untuk mengektradiksi dan jangan memberikan perlindungan bagi koruptor asal Indonesia yang bersembunyi di negerinya. Kita hanya bisa menuntut, tapi tak bisa berbuat apa-apa, sebab para koruptor asal Indonesia itu berada di wilayah yurisdiksi hukum negara Singapura.