MENYIKAPI RENCANA KENAIKAN HARGA BBM JUNI 2013
Kenaikan harga BBM menjadi momok yang mengkawatirkan bagi masyarakat indonesia. Bagaimana tidak kenaikan ini dapat menambah beban pengeluaran kebutuhan hidup pokok masyarakat indonesia kususnya masyarakat kecil. Kebijakan untuk menaikkan harga BBM yang akan di ambil dan di putuskan oleh pemerintah pusat bersama dengan DPR RI tidak merepresentasikan kehendak rakyat. Argumentasi yang mendasari penolakan kenaikan BBM tersebut berangkat dari pemikiran Konsepsi Negara Kesejahteraan yang juga tren dianut oleh negara-negara di dunia saat ini. Dalam konsepsi negara kesejahteraan negara di tuntut tidak hanya diam untuk melihat rakyatnya, tapi bagaimana Negara pro aktif untuk bisa memberikan perlindungan kesejahteraan untuk semua warganegaranya. Konsepsi Negara Kesejahteraan tersebutlah yang menjadi salah satu tujuan negara Republik indonesia yang termaktub dalam bunyi teks konstitusi rakyat Republik Indonesia/UUD 1945. Itulah yang seharusnya dapat di perjuangkan oleh pemerintah dengan tanpa membebani rakyaknya dengan kenaikan harga BBM dengan segala alasan pembenarannya.

MASALAH PENGELOAAN ENERGI NASIONAL
Kenaikan harga BBM tentu tidak terlepas dari adanya masalah terhadap pengelolaan BBM di di negara ini. Bagaimana tidak negara yang kaya akan sumber daya minyak dan gas tetapi terjadi kekurangan disana-sini dan belum lagi begitu mahalnya harga minyak dan gas yang di bebankan kepada rakyatnya. Hal tersebut sudah memposisikan negara ini tidak bisa mandiri untuk mengurusi negaranya kususnya dalam hal pengelolaan minyak dan gas. Kedaulatan Negara terhadap pengelolaan kekayaan alam minyak dan gas menjadi pertanyaan yang tidak berujung yang selama ini selalu di alamatkan terhadap negara karena melihat ketidak punya visian negara untuk memberikan terobosan pengelolaan kekayaan alamnya, bahkan lebih parahny sebenarnya negara secara tidak langsung telah melacurkan kedaulatan tersebut kepada negara-negara tertentu yang mengeruk dan mengesplorasi perut bumi indonesia ini. Ketidak sanggupan pemerintah untuk menutupi kebutuhan masyarakat indonesia akan minyak dan gas menjadi tanggungan negara yang akan di bebankan sendiri kepada rakyatnya dengan menaikkan harga BBM. Sungguh naif dan tidak populisnya kebijakan tersebut sehingga masyarakat harus di tambahi bebannya yang tidak di barengi dengan adanya peningkatan gaji dan pendapatan perkapita di masyarakat. Hal tersebut secara tidak langsung adalah upaya memiskinkan rakyatnya yang di lakukan oleh pemerintah secara struktural. Semangat perjuangan terhadap negara kesejahteraan belum bisa berjalan dengan baik di negara ini, karena negara gagal mengambil perannya sebagai pelindung yang dapat menjamin kesejahteraan untuk rakyatnya.

DOMINASI MOTIF POLITIK DALAM MENGELOLA APBN
Subsidi energi tidak tepat sasaran sebagai salah satu argumentasi pembenaran kenaikan harga BBM, yang pada hakikatnya sebenarnya negara sudah mempertontonkan ketidak sanggupannya untuk mengelola subsidi dan sekaligus mengawasinya agar tepat sasaran keda orang-orang kecil atau masyarakat kecil indoesia. Momentum ini sepertinya ajang kesempatan para kompetitor partai politik untuk melakukan pencitraan terhadap publik dengan menggelontorkan dana bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang sekaligus juga merupakan pembodohan terhadap rakyat karena dana bantuan tersebut juga berasal dari APBN yang jumlahnya juga tidak sedikit. Sebagai bukti pertanda bahwa eksekutif dan legislatif tidak punya visi yang kuat untuk bagaimana indonesia kedepan dengan memperhatikan kesejahteraan rakyatnya sebagai wujud dari implementasi perjuangan amanat Konstitusi Indonesia. Tentunya bangsa ini berharap besar kedepan negara ini bisa mandiri dan berdaulat untuk menentukan pengelolaan minyak dan gasnya demi semata mata untuk jaminan masa depan kesejahteraan rakyat.

BAGAIMANA GMKI MENYIKAPINYA

LANDASAN TEOLOGIS GMKI
- GMKI berpihak pada kepentingan masyarakat terpinggirkan yang menderita karena System dan kesewenang-wenangan penguasa sebagaimana diteladankan dan diajarkan sang Kepala Gerakan saat memulai pelayanannnya di Galilea
- GMKI menganggap keberpihakannya terhadap kaum lemah sebagai manifestasi cinta kasih kepada Kepala Gerakan. Karena Yesus Kristus sendiri telah mempersonifikasikan dirinya sebagai kaum yang lemah

LANDASAN FILOSOFIS
- GMKI adalah bagian dari kekuatan masyarakat sipil di Indonesia yang menjadi kekuatan alternatif melakukan kontrol sosial terhadap penyelenggara negara
- Menjadi tanggungjawab sosial GMKI selain mempersiapkan pemimpin dan penggerak yang ahli juga sadar akan panggilan lingkungannya yang dinamis dan membutuhkan kehadiran mahasiswa

Dua landasan TEOLOGIS dan FILOSOFIS diatas memposisikan GMKI untuk menolakkenaikan harga BBM karena tidak memberikan dampak yang baik terhadap jaminan kesejahteraan warganegara, karena negara terlalu mengedepankan terhadap alasan pembenaran secara politis yang tidak pro terhadap aspirasi rakyat.