JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, Pemprov DKI tak mempermasalahkan kebijakan pemerintah terkait penjualan mobil murah. Meskipun, menurut dia, penyebab terbesar kemacetan di Jakarta adalah karena besarnya penggunaan mobil pribadi.

Awal Juni ini pemerintah berencana mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang kendaraan yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Peraturan itu antara lain menyebutkan tentang keringanan pajak bagi penjualan mobil hemat energi.

Hal ini memungkinkan produsen mobil menjual mobil di bawah Rp 100 juta.Dengan peraturan itu, mobil dengan kapasitas di bawah 1.200 cc dan konsumsi bahan bakar minyak paling sedikit 20 km per liter dapat dipasarkan tanpa PPnBM.

"Ya, tidak apa-apa. Silakan saja kalau mau jalan karena itu peraturan pemerintah pusat," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Rabu (19/6/2013).

Sebelum peraturan itu jalan, kata dia, Pemprov DKI harus segera menjalankan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar. Dengan pemberlakuan ERP, mantan Bupati Belitung Timur itu meyakini dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi di Ibu Kota dan dapat beralih ke transportasi massal.

Kendati demikian, saat ini, Pemprov DKI masih belum dapat menjalankan ERP. Sebab, DKI masih menunggu persetujuan dan koordinasi dengan pihak bank.

"Tergantung, bank lagi siapkan. Target kita sih tahun depan bsa jalan. Kemungkinan bank yang akan kerja sama dengan kita itu Bank Mandiri atau Bank Rakyat Indonesia (BRI)," ucap Basuki.


Sumber