Awal kisah Freeport menggangsir kekayaan Papua



Kisah Freeport di bumi Papua ini dimulai dari petualangan penjelajah Belanda, Jean Jacques Dozy. Pada 1936 dia bergabung dengan perusahaan minyak, Nederlandsch Nieuw Guinee Petroleum Maatschappij (NNGPM). Dozy kemudian melakukan pendakian di gunung Papua untuk mencari ladang baru eksplorasi minyak.

Penjelajahan Dozy dilakukan beberapa bulan setelah New York Time menulis artikel Belanda tentang gunung tembaga (Etsberg) di sepanjang pantai selatan Papua. Dozy kemudian menjelajah Etsberg, dan melaporkan temuanya ke NNGPM, yang sekarang berubah menjadi Exxon Mobil atau Chevron.

Namun laporan penemuan itu terbengkalai di perpustakaan Belanda selama perang dunia ke II, dan dilaporkan hingga berdebu. Maklum saat itu kondisi dunia tidak mendukung, menjelang berkecamuknya Perang Dunia II yang melibatkan banyak negara, termasuk Belanda.

Seperti tulis Lisa Pease, wartawan Majalah Probe Amerika dengan judul artikel: "JFK, Indonesia, CIA & Freeport Sulphur", edisi Maret-April 1996. Waktu itu pertengahan 1959, revolusi mengatasnamakan rakyat berkecamuk di Kuba dipimpin Fidel Castro. Fidel berhasil merebut Kota Havana hingga memaksa rezim diktator Batista hengkang.

Kebijakan berubah paska Castro berkuasa. Dia segera menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di Kuba, termasuk Freeport Sulphur yang kala itu siap mengapalkan biji nikel produksi perdana.

Pada Agustus 1959, berlangsung pertemuan antara Forbes Wilson, direktur dan pakar ahli pertambangan Freeport dengan Jan van Fruisen, Direktur Pelaksana East Borneo Company. Dalam rapat itu, Jan van Fruisen bercerita kepada Wilson isi buku Dozy ditemukan dalam kondisi berdebu. Wilson kemudian tertarik dengan laporan Dozy soal gunung tembaga itu.

Wilson dan rombongannya pada februari 1960 mengunjungi lokasi seperti ditulis Dozy. Rombongan ekspedisi ini dibantu oleh suku setempat untuk menjelajahi wilayah pegunungan itu. Hasil penelusuran dituangkan dalam buku "Conquest of Copper Mountain". Persis Dozy, Wilson menuliskan kekagumannya akan hamparan mineral tidak pernah dia lihat sebelumnya.

Saat mencapai Erstberg, dia terperanjat dengan hamparan bijih tembaga di atas permukaan tanah.Wilson menyebut wilayah itu sebagai tempat terjadinya mineralisasi tidak lazim di atas ketinggian dua ribu meter dari permukaan laut. Dia memperkirakan kandungan logamnya mencapai 40-50 persen bijih besi, tiga persen tembaga, dan masih terdapat emas dan perak di dalamnya.

Dia melaporkan lewat kabel temuan itu kepada Presiden Freeport Bob Hills di New York, Amerika Serikat. Dia menyebut dari areal 14 hektar, hanya satu hektar tanpa bijih tembaga. Sedangkan kedalaman baru mencapai seratus meter.

Setelah menganalisis laporan Wilson, konsultan tambang Freeport memperkirakan akan mendapat 13 juta ton di atas permukaan dan 14 ton di bawah tanah dengan kedalaman seratus meter. Perlu sekitar USD 60 juta dolar untuk mengeksplorasi kawasan itu.

Ongkos produksi juga ditaksir mencapai USD 16 sen per pon dan harga jual USD 35 sen saban pon. Dengan begitu, Freeport menduga modal investasi akan balik dalam tiga tahun. Laporan ini kini tersimpan di National Archieve, Washington DC, Amerika Serikat.

National Archieve adalah lembaga independen menyimpan dokumen catatan sejarah dan dokumen. Lembaga ini bertanggung jawab memelihara dan menerbitkan salinan hukum asli dan otoritatif dikeluarkan oleh kongres, pernyataan presiden dan perintah eksekutif, serta federal.

Pimpinan Freeport begitu gembira dengan kemungkinan keuntungan bakal diperoleh. Namun, saat proyek tambang akan dimulai, hubungan Belanda dan Indonesia kian memanas memperebutkan Irian Barat. Akhir 1961, Presiden Soekarno memerintahkan pendaratan pasukan di wilayah itu.

Freeport kian jengkel dengan sikap Presiden John Fitgerald Kennedy karena lebih memihak Indonesia. Belum lagi dengan sikap Amerika menghentikan bantuan pemulihan ekonomi Eropa setelah Perang Dunia Kedua (rencana Marshal) untuk Belanda. Freeport sebenarnya lebih cemas kepada Soekarno yang gencar dengan prinsip nasionalisme dan antikolonialisme.

Perserikatan Bangsa-Bangsa lalu turun tangan dan akhirnya memutuskan membentuk pemerintahan transisi di Irian Barat. Kemudian diadakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969, untuk memutuskan apakah rakyat Papua akan memilih bergabung dengan Indonesia atau Belanda.

Dalam laporan Lisa, dua tahun sebelum Pepera, Freeport sudah mendapat Kontrak Karya Pertama pada 50 April 1967. Perjanjian bisnis ini berlaku 30 tahun dan bisa diperpanjang. Lisa juga menemukan Freeport melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan izin dan perpanjangan kontrak karyanya.

Sejak 1967 hingga kini Freeport masih menggangsir bumi Papua, menambang emas, perak, dan tembaga. Selama hampir setengah abad itu telah muncul pelbagai masalah, terutama menyangkut jatah penerimaan negara karena kurang optimal. Masalah lain ihwal minimnya peran negara, terutama Badan Usaha Milik Negara, untuk ikut mengelola tambang dikuasai Freeport McMoran di daerah Mimika, Papua, itu.

Rupa-rupa persoalan itu mengakibatkan desakan terhadap pemerintah melakukan renegosiasi kontrak karya agar lebih menguntungkan negara dan rakyat Papua. Menurut Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (Iress) Marwan Batubara, Freeport merasa dirinya digdaya karena di bawah bendera Amerika Serikat.

Dia menjelaskan setelah Freeport McMoran menikmati keuntungan besar, mereka seperti emoh membagi keuntungan lebih banyak dengan pemerintah. Kontrak karya itu pertama kali ditandatangani pada 1967 berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pertambangan.

Berikutnya pada 1991 kontrak karya kedua kembali diteken dan berlaku 30 tahun mendatang, dengan opsi perpanjangan dua kali, masing-masing 10 tahun. Pemerintah sempat meminta renegosiasi kontrak karya itu. Sebab beleid baru tentang pertambangan sudah lahir, yakni Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentan Minerba.

Namun Freeport tidak mau mengubah kontrak sesuai akta itu. "Mereka mengancam bakal memperkarakan ke pengadilan arbitrase internasional. Jadi persoalannya lebih pada arogansi kekuasaan. Di sisi lain, pemimpin kita pengecut," kata Marwan kepada merdeka.com beberapa waktu lalu.

http://www.merdeka.com/peristiwa/awa...aan-papua.html

Dalam laporan Lisa, dua tahun sebelum Pepera, Freeport sudah mendapat Kontrak Karya Pertama pada 5 April 1967. Perjanjian bisnis ini berlaku 30 tahun dan bisa diperpanjang. Lisa juga menemukan Freeport melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan izin dan perpanjangan kontrak karyanya.

Kalau Soekarno-JFK masih hidup, Freeport tak akan keruk Papua




John Fitzgerald Kennedy (JFK), presiden Amerika Serikat ke-35 ini merupakan sahabat dekat Soekarno. Kedua pemimpin ini cocok bergaul. Hubungan Indonesia dan AS yang sempat renggang pada masa presiden Eisenhower, kembali membaik saat Kennedy berkuasa.

Saat Soekarno datang ke AS, Kennedy menyambutnya dengan hangat. Bahkan Kennedy memberi Soekarno kenang-kenangan sebuah helikopter. Kennedy pun berjanji akan mengunjungi Indonesia tahun 1964. Soekarno begitu gembira melihat tawaran persahabatan dari JFK.

Soekarno bahkan membangun sebuah paviliun khusus di Istana Negara. Bangunan itu rencananya akan dijadikan tempat Kennedy menginap saat di Jakarta. Sayang, Kennedy tak pernah menempati bangunan itu.

Presiden Kennedy tewas ditembak pada 22 November 1963. Berakhirlah hidup politikus cerdas itu. Kematian Kennedy masih menjadi misteri hingga saat ini.

"Kennedy berpikiran progresif. Ketika aku membicarakan masalah bantuan kami, dia mengerti. Dia setuju. Seandainya Presiden Kennedy masih hidup tentu kedua negara tak akan berseberangan sejauh ini," kata Soekarno menyesali tragedi ini dalam biografinya yang ditulis Cindy Adams.

Sebagian pihak menilai pembunuhan Kennedy penuh nuansa politis. Apa hubungan Kennedy dengan penggalian emas PT Freeport?

Lisa Pease membeberkan hal itu dalam artikel berjudul 'JFK, Indonesia, CIA, and Freeport' di majalah Probe tahun 1996. Tulisan ini juga disimpan dalam National Archive di Washington DC.

Freeport ternyata sudah lama mengincar Papua. Tahun 1959, perusahaan Freeport Sulphur nyaris bangkrut karena tambang mereka di Kuba dinasionalisasi oleh Fidel Castro. Dalam artikel itu disebut berkali-kali CEO Freeport Sulphur merencanakan upaya pembunuhan terhadap Castro, namun berkali-kali pula menemui kegagalan.

Di tengah kondisi perusahaan yang terancam hancur itu pada Agustus 1959, Forbes Wilson yang menjabat sebagai Direktur Freeport Sulphur menemui Direktur Pelaksana East Borneo Company, Jan van Gruisen.

Gruisen bercerita dirinya menemukan laporan penelitian di Gunung Ersberg (Gunung Tembaga) di Irian Barat yang ditulis Jean Jaques Dozy di tahun 1936. Disebutkan tembaga di gunung ini tak perlu susah-susah digali. Ibarat kata tinggal meraup, karena tembaga berada di atas tanah.

Wilson tertarik dan mulai mengadakan survei ke Papua. Dia setengah gila kegirangan karena menemukan gunung itu tak hanya berisi tembaga tapi emas! Ya, dia menemukan gunung emas di Papua.

Tahun 1960, suasana di Papua tegang. Soekarno berusaha merebut Papua dari Belanda lewat operasi militer yang diberi nama Trikora. Freeport yang mau menjalin kerjasama dengan Belanda lewat East Borneo Company pun belingsatan. Kalau Papua jatuh ke Indonesia bisa runyam urusannya. Mereka jelas tak mau kehilangan gunung emas itu.

Wilson disebutkan berusaha meminta bantuan John F Kennedy. Tapi si Presiden AS itu malah kelihatan mendukung Soekarno. John pula yang mengirimkan adiknya Bob Kennedy untuk menekan pemerintah Belanda agar tak mempertahankan Papua. JFK juga yang mengancam Belanda akan menghentikan bantuan Marshall Plan jika ngotot mempertahankan Irian Barat. Belanda yang saat itu memerlukan bantuan dana segar untuk membangun kembali negerinya dari puing-puing kehancuran akibat Perang Dunia II, terpaksa menurut.

Agaknya Belanda pun tak tahu ada gunung emas di Papua sehingga mereka menurut saja disuruh mundur oleh AS.

Kontrak Freeport pun buyar. Apalagi Soekarno selalu menolak perusahaan asing menancapkan kaki mereka di Papua. Pada perusahaan minyak asing yang sudah kadung beroperasi di Riau, Soekarno meminta jatah 60 persen untuk rakyat Indonesia.

Kekesalan mereka bertambah, Kennedy akan menyiapkan paket bantuan ekonomi kepada Indonesia sebesar 11 juta AS dengan melibatkan IMF dan Bank Dunia.

Sebutir peluru menghentikan langkah Kennedy. Kebijakan pengganti Kennedy langsung bertolak belakang. Indonesia pun makin jauh dari AS dan semakin mesra dengan Blok Timur yang berbau komunis.

Tragedi September 1965 menghancurkan Soekarno. Dia yang keras menolak modal asing, digantikan Soeharto.

Setelah dilantik, Soeharto segera meneken pengesahan Undang-undang Penanaman Modal Asing pada 1967. Freeport menjadi perusahaan asing pertama yang kontraknya ditandatangani Soeharto.

Ironisnya, pemerintah Indonesia hanya dapat jatah 1 persen. Kontras sekali dengan apa yang diperjuangkan Soekarno.

Kalau JFK dan Soekarno masih ada, tak akan ada Freeport di Papua.

http://www.merdeka.com/peristiwa/kal...ruk-papua.html

Cuma dapat royalti 1 persen



Tragedi longsornya terowongan pusat pelatihan Big Gosan PT Freeport Indonesia di Tembagapura, Papua, yang menewaskan 28 orang pekerjapekan lalu, telah menyita perhatian publik.

Tragedi yang diakui oleh Duta Besar AS untuk Indonesia Scot Marciel sebagai kecelakaan terburuk ini seolah ingin mengingatkan pemerintah untuk mendesak Freeport agar taat akan aturan main di Indonesia. Tidak hanya soal keselamatan dan jaminan kerja bagi pekerja perusahaan tambang emas itu saja, tapi juga soal andilnya Freeport untuk Indonesia yang selama ini kekayaan alamnya telah dikuras habis.

Keberadaan dan operasional Freeport Indonesia sejak 1967 hingga kini tak ubahnya mesin pencetak uang bagi perusahaan induknya, yakni Freeport McMoran di Amerika Serikat.

Bagaimana andil Freeport untuk Indonesia, negara yang kekayaan alamnya sudah dikeruk hampir setengah abad? Kewajiban Freeport terhadap Indonesia bisa dilihat dari royalti dan dividen. Freeport hanya memberikan royalti satu persen dari hasil penjualan emas dan 3,75 persen masing-masing untuk tembaga dan perak. Kewajiban yang terbilang sangat rendah dibanding keuntungan yang dikantongi Freeport.

Kontrak Karya Freeport Indonesia di tambang Garsberg akan habis pada 2021. Tapi, Freeport masih mendapat kesempatan memperpanjang kontrak dua kali 10 tahun setelah durasi kontrak pertama, 30 tahun, berakhir. Freeport mendapatkan hak kelola tambang di Mimika pada 1991.

Sejak pertengahan 2010, wacana renegosiasi kontrak karya Freeport terus bergulir. Salah satu poin utama adalah soal andil Freeport terhadap Indonesia dalam bentuk royalti dan dividen.

Dua menteri di jajaran Kabinet Indonesia Bersatu jilid II yakni Menko Perekonomian Hatta Rajasa dan Menteri ESDM Jero Wacik adalah yang terlihat paling ngotot mendesak Freeport ke meja perundingan.

Pemerintah menginginkan royalti Freeport sepuluh persen. Dari ujung timur Indonesia, Freeport menyatakan siap berunding, namun belum sepakat mengenai besaran royalti. Setelah lebih dari dua tahun berunding, hasilnya bisa ditebak. Pemerintah tak berdaya menghadapi kuatnya Freeport.

Tragedi longsornya tambang Freeport memaksa presiden direktur Freeport McMoRan Copper & Gold Incorporated Richard C Adkerson mendarat di Indonesia. Pemerintah terpaksa memanggil petinggi Freeport ke Jakarta lantaran ditolak ketika hendak meninjau langsung lokasi longsor ke Jayapura. Pertemuan tertutup berlangsung lebih kurang satu jam. Namun, tidak sedikitpun bicara soal renegosiasi royalti dan kontrak karya Freeport.

Jero Wacik yang bertemu langsung dengan bos Freeport tak berdaya ketika menyinggung soal royalti dengan Freeport. "Renegosiasi itu sulit, diucapkan saja sulit, apalagi mengerjakan. Tapi kita berjalan terus dengan Freeport, Newmont, Vale, dan tambang-tambang lain," kata Jero yang berdiri tepat di sebelah kanan Richard.

Hal serupa juga terjadi pada Hatta. Hatta lebih irit bicara ketika wartawan bertanya soal Freeport. Terlebih jika ditanya soal progress perundingan kontrak karya dan royalti Freeport. Hatta memilih bungkam dan tidak berkomentar.

Selain royalti, Freeport juga berkewajiban memberikan dividen ke negara. Sebab, pemerintah memiliki 9,36 persen saham Freeport Indonesia. Tapi, lagi-lagi Freeport berulah. Tahun lalu saja, dari kewajiban memberi dividen Rp 1,5 triliun, setoran Freeport kurang Rp 350 miliar.

Tidak ada yang bisa memastikan kapan pemerintah berhasil memaksa Freeport ikut aturan main di Indonesia. Padahal, idealnya negara tidak boleh kalah dari kepentingan asing yang telah menguras kekayaan alam Indonesia.

http://www.merdeka.com/uang/cuma-dap...-freeport.html