- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
[BeritaLama] Jawaban Teka-teki (alm.) TK Mengapa Setengah Tiang?
TS
-a|DriN-
[BeritaLama] Jawaban Teka-teki (alm.) TK Mengapa Setengah Tiang?
Inilah Korupsi Taufik Kiemas Versi Wikileaks
Pantas stengah tiang.. lolos jeratan soalnya
coba kalo ketangkep, ga akan ada stengah tiang - stengah tiang-an..
mang top markotop presiden kita
prestasi!
posisi alm. penting sekali ternyata, sampai2 SBY dan parlemen melindungi layaknya the untouchables, memang layak dapat gelar pahlawan
ane turut berduka cita atas meninggalnya alm.
ane ga jelek2in alm., hanya berusaha mengingatkan kembali..
dan, ane beneran ga kenal dan ga paham apa yg alm. telah lakukan utk bangsa dan negara..
setelah ane googling, yg ketemu malah 0% kehadiran di DPR,
suami dari mantan presiden kita,
dewan pembina dari partai istrinya,
lalu,
4 pilar? P4 jaman orba bukannya lebih bagus ye?
sorry kalo ada yang tersinggung, cuma opini TS aja
TS ga ada maksud untuk disrespect alm.
Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Ismunadi
Quote:
Original Posted By berita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Intervensi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kasus yang menjerat Ketua MPR RI Taufik Kiemas merupakan aksi pertamanya usai menduduki kursi orang nomor satu di Indonesia pada tahun 2004. Lalu apakah kasus yang mengancam Taufik?
Bocoran kabel Kedutaan Amerika Serikat seperti diberitakan Asia Sentinel, Jumat (11/3/2011), menyebutkan bahwa Taufik terlibat korupsi dalam beberapa proyek infrastruktur besar. Di antaranya adalah proyek Jakarta Outer Ring Road, pengadaan rel kereta api ganda Merak-Banyuwangi, proyek Jalan Raya Trans-Kalimantan, dan proyek jalan raya trans-Papua.
Taufik diyakini mendapat keuntungan dari proyek Jakarta Outer Ring Road senilai 2,3 miliar dolar AS. Sementara itu jumlah yang lebih besar juga diperoleh dari proyek pengadaan rel kereta api ganda Merak-Banyuwangi senilai 2,4 miliar dolar AS.
Untuk Proyek Jalan Raya Trans-Kalimantan, suami mantan Presiden RI Megawati Soekarnoputri itu diduga mendapat keuntungan dari nominal proyek yang mencapai 2,3 miliar dolar AS. Ditambah lagi dengan proyek serupa, yaitu jalan raya trans-Papua dengan nilai proyek sebesar 1,7 miliar dolar AS.
Taufik bisa lolos dari jeratan pidana setelah penasihat senior Presiden SBY, TB Silalahi menyarankan Jaksa Agung Hendarman Supandji menghentikan penyelidikan. Padahal, Hendarman disebut sudah memiliki cukup bukti untuk menahan Taufik
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Intervensi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kasus yang menjerat Ketua MPR RI Taufik Kiemas merupakan aksi pertamanya usai menduduki kursi orang nomor satu di Indonesia pada tahun 2004. Lalu apakah kasus yang mengancam Taufik?
Bocoran kabel Kedutaan Amerika Serikat seperti diberitakan Asia Sentinel, Jumat (11/3/2011), menyebutkan bahwa Taufik terlibat korupsi dalam beberapa proyek infrastruktur besar. Di antaranya adalah proyek Jakarta Outer Ring Road, pengadaan rel kereta api ganda Merak-Banyuwangi, proyek Jalan Raya Trans-Kalimantan, dan proyek jalan raya trans-Papua.
Taufik diyakini mendapat keuntungan dari proyek Jakarta Outer Ring Road senilai 2,3 miliar dolar AS. Sementara itu jumlah yang lebih besar juga diperoleh dari proyek pengadaan rel kereta api ganda Merak-Banyuwangi senilai 2,4 miliar dolar AS.
Untuk Proyek Jalan Raya Trans-Kalimantan, suami mantan Presiden RI Megawati Soekarnoputri itu diduga mendapat keuntungan dari nominal proyek yang mencapai 2,3 miliar dolar AS. Ditambah lagi dengan proyek serupa, yaitu jalan raya trans-Papua dengan nilai proyek sebesar 1,7 miliar dolar AS.
Taufik bisa lolos dari jeratan pidana setelah penasihat senior Presiden SBY, TB Silalahi menyarankan Jaksa Agung Hendarman Supandji menghentikan penyelidikan. Padahal, Hendarman disebut sudah memiliki cukup bukti untuk menahan Taufik
Quote:
Pantas stengah tiang.. lolos jeratan soalnya
coba kalo ketangkep, ga akan ada stengah tiang - stengah tiang-an..
mang top markotop presiden kita
Spoiler for berita tambahan:
Quote:
Original Posted By Agus Condro Gagal Laporkan Taufik Kiemas Terkait Ketidakhadiran sebagai Anggota DPR
Keinginan Agus Condro melaporkan Taufik Kiemas ke Badan Kehormatan (BK) DPR tak mendapat respons. Lembaga pengawas etika wakil rakyat itu menilai, Condro tidak melalui pintu yang benar.
''Anggota DPR tidak boleh melaporkan anggota yang lain langsung ke BK. Pintunya harus melalui pimpinan DPR,'' jawab Wakil Ketua BK Gayus Lumbunn di gedung DPR kemarin.
Agus Condro yang sudah dipecat PDIP dari DPR kemarin kembali mendatangi BK. Selain mendesak BK untuk memeriksa dirinya dengan tujuan untuk mengusut dugaan skandal suap pemilihan Deputi Gubernur BI Miranda Goeltom, dia berniat mengadukan Taufik Kiemas. Suami Megawati itu dilaporkan karena selama menjadi anggota DPR jarang hadir dalam sidang-sidang komisi.
Menurut Gayus, pelanggaran atas ketidakhadiran anggota DPR dalam rapat-rapat DPR tidak memerlukan pengaduan dari masyarakat. Hak untuk melaporkan pelanggaran absensi oleh para wakil rakyat berada di tangan Sekretariat DPR.
''Jadi, setjen yang berhak mempersoalkan. Silakan laporkan ke setjen, nanti dicek. Kalau terbukti, biar Setjen yang menyampaikan ke BK. Baru kami bisa menindaklanjuti,'' tegasnya.
Gayus menuding sikap Agus mengindikasikan adanya kepentingan pribadi menyangkut konfliknya dengan PDIP. ''BK akan objektif dan profesional. Kami tidak mau menjadi alat sengketa anggota dengan parpolnya,'' katanya dengan nada tinggi.
Bagaimana reaksi petinggi DPP PDIP? Sejumlah fungsionaris PDIP yang dihubungi Jawa Pos tadi malam tak mau mengomentari komplain Agus Condro terhadap Taufik Kiemas. Wasekjen PDIP Sutradara Ginting, misalnya. ''Saya tidak ingin menanggapi itu. Silahkan saja dipuas-puaskan mencerca. Nanti, masyarakat akan menilai,'' katanya. Komentar senada juga datang dari Sekjen PDIP Pramono Anung. ''Saya nggak perlu mengomentari itu,'' tandasnya.
Sementara itu, Agus Condro kemarin ditemui sejumlah staf sekretariat. Khusus terkait persoalan Taufik Kiemas yang disebutnya sering mangkir dari sidang-sidang DPR, Agus disarankan untuk membuat pengaduan tertulis kepada pimpinan DPR.
Setelah mendapat penjelasan itu, Agus secara spontan langsung menuju ke gedung Nusantara III, tempat ruang pimpinan DPR. Namun, dia gagal menemui salah seorang pimpinan DPR. Sebab, Ketua DPR Agung Laksono tengah berada di Eropa untuk mengikuti rapat IPU (Inter Parliamentary Union) atau Organisasi Kerja Sama Antarparlemen Sedunia.
''Mbah Tardjo (Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno, Red) sedang sakit. Sedangkan Pak Muhaimin (Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, Red) tengah menerima Dubes Australia. Ya udah, aku pulang dulu saja,'' ujarnya, lantas tersenyum.
Mengapa ngotot mendesak BK mengusut Taufik Kiemas yang di DPR tercatat duduk di komisi VII? ''Saya ini tidak ada motif macam-macam. Apalagi, sampai menantang Pak Taufik, ya nggak berani,'' katanya.
Agus menjelaskan, sewaktu membongkar skandal suap traveler's cheque, dirinya berharap agar kasusnya menjadi entry point untuk memperbaiki PDIP dan parlemen.(pri/tof)
Sumber: Jawa Pos, 16 Oktober 2008 ]
Keinginan Agus Condro melaporkan Taufik Kiemas ke Badan Kehormatan (BK) DPR tak mendapat respons. Lembaga pengawas etika wakil rakyat itu menilai, Condro tidak melalui pintu yang benar.
''Anggota DPR tidak boleh melaporkan anggota yang lain langsung ke BK. Pintunya harus melalui pimpinan DPR,'' jawab Wakil Ketua BK Gayus Lumbunn di gedung DPR kemarin.
Agus Condro yang sudah dipecat PDIP dari DPR kemarin kembali mendatangi BK. Selain mendesak BK untuk memeriksa dirinya dengan tujuan untuk mengusut dugaan skandal suap pemilihan Deputi Gubernur BI Miranda Goeltom, dia berniat mengadukan Taufik Kiemas. Suami Megawati itu dilaporkan karena selama menjadi anggota DPR jarang hadir dalam sidang-sidang komisi.
Menurut Gayus, pelanggaran atas ketidakhadiran anggota DPR dalam rapat-rapat DPR tidak memerlukan pengaduan dari masyarakat. Hak untuk melaporkan pelanggaran absensi oleh para wakil rakyat berada di tangan Sekretariat DPR.
''Jadi, setjen yang berhak mempersoalkan. Silakan laporkan ke setjen, nanti dicek. Kalau terbukti, biar Setjen yang menyampaikan ke BK. Baru kami bisa menindaklanjuti,'' tegasnya.
Gayus menuding sikap Agus mengindikasikan adanya kepentingan pribadi menyangkut konfliknya dengan PDIP. ''BK akan objektif dan profesional. Kami tidak mau menjadi alat sengketa anggota dengan parpolnya,'' katanya dengan nada tinggi.
Bagaimana reaksi petinggi DPP PDIP? Sejumlah fungsionaris PDIP yang dihubungi Jawa Pos tadi malam tak mau mengomentari komplain Agus Condro terhadap Taufik Kiemas. Wasekjen PDIP Sutradara Ginting, misalnya. ''Saya tidak ingin menanggapi itu. Silahkan saja dipuas-puaskan mencerca. Nanti, masyarakat akan menilai,'' katanya. Komentar senada juga datang dari Sekjen PDIP Pramono Anung. ''Saya nggak perlu mengomentari itu,'' tandasnya.
Sementara itu, Agus Condro kemarin ditemui sejumlah staf sekretariat. Khusus terkait persoalan Taufik Kiemas yang disebutnya sering mangkir dari sidang-sidang DPR, Agus disarankan untuk membuat pengaduan tertulis kepada pimpinan DPR.
Setelah mendapat penjelasan itu, Agus secara spontan langsung menuju ke gedung Nusantara III, tempat ruang pimpinan DPR. Namun, dia gagal menemui salah seorang pimpinan DPR. Sebab, Ketua DPR Agung Laksono tengah berada di Eropa untuk mengikuti rapat IPU (Inter Parliamentary Union) atau Organisasi Kerja Sama Antarparlemen Sedunia.
''Mbah Tardjo (Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno, Red) sedang sakit. Sedangkan Pak Muhaimin (Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, Red) tengah menerima Dubes Australia. Ya udah, aku pulang dulu saja,'' ujarnya, lantas tersenyum.
Mengapa ngotot mendesak BK mengusut Taufik Kiemas yang di DPR tercatat duduk di komisi VII? ''Saya ini tidak ada motif macam-macam. Apalagi, sampai menantang Pak Taufik, ya nggak berani,'' katanya.
Agus menjelaskan, sewaktu membongkar skandal suap traveler's cheque, dirinya berharap agar kasusnya menjadi entry point untuk memperbaiki PDIP dan parlemen.(pri/tof)
Sumber: Jawa Pos, 16 Oktober 2008 ]
prestasi!
Quote:
Original Posted By Wikileaks : SBY Salahgunakan Kekuasaan
Surat kabar Australia edisi Jumat 11 Maret 2011 memuat headline perihal sejumlah aksi penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Berjudul "Yudhoyono Abuse Power’", tulisan ini terpampang di halaman utama koran The Age dengan kajian ekslusif koran The Age. Disebutkan, bersumber dari bocoran dari Wikileaks yang diperoleh koran The Age, Yudhoyono ternyata pada tahun 2004, pernah memerintahkan Hendarman Supandji, yang saat itu menjabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus untuk menghentikan penyidikan kasus korupsi yang melibatkan Taufik Kiemas, suami mantan Presiden Megawati Soekarno putri sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDI Perjuangan. Bocoran Wikileaks ini diperoleh dari sumber-sumber diplomat.
Bukan hanya itu, SBY juga pernah diam-diam memerintahkan Kepala Badan Intelijen Negara Syamsir Siregar memata-matai anak buahnya di kabinet, yakni Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra. Pengintaian dilakukan saat Yusril tengah menjalani perjalanan rahasia ke Singapura untuk bertemu Pebisnis Cina.
Tidak hanya itu, menurut Wikileaks, diplomat-diplomat Amerika di Jakarta menyebut kemenangan SBY dalam pemilihan presiden dengan suara besar tidak menjamin dukungan politik secara mempuni. Akibatnya, pemerintahan bakal berjalan lumpuh.
Yang mengejutkan, dikabar The Age dokumen Wikileaks juga menyebut cawe-cawe Ibu Negara Ani Yudhoyono di Istana. Ani Yudhoyono disebutkan memanfaatkan posisi politiknya untuk mengeruk uang.
Berikut, kutipan berita yang ada di halamn depan koran Australia The Age mengenai SBY:
Bagaimana komentar Taufik Kiemas ?
Ketua MPR RI Taufik Kiemas menegaskan tuduhan dari beberapa media luar seperti The Age, Sidney Morning Herald yang menyebut adanya intervensi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kasus korupsi yang menjerat dirinya sehingga Taufik lolos dari jeratan pidana adalah sangat spekulatif.
"Sumber itu sangat spekulatif," tegas Taufik Kiemas di kediamannya jalan Teuku Umar no 27 A, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (11/3/2011).
Alhasil, mantan Ketua Dewan Pertimbangan DPP PDIP ini dengan terang-terangan tidak mau menanggapi tuduhan yang tak jelas asal muasalnya.
"Saya tidak mau menanggapi, kecuali sumber yang kredibel," tandasnya.
Surat kabar Australia edisi Jumat 11 Maret 2011 memuat headline perihal sejumlah aksi penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Berjudul "Yudhoyono Abuse Power’", tulisan ini terpampang di halaman utama koran The Age dengan kajian ekslusif koran The Age. Disebutkan, bersumber dari bocoran dari Wikileaks yang diperoleh koran The Age, Yudhoyono ternyata pada tahun 2004, pernah memerintahkan Hendarman Supandji, yang saat itu menjabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus untuk menghentikan penyidikan kasus korupsi yang melibatkan Taufik Kiemas, suami mantan Presiden Megawati Soekarno putri sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDI Perjuangan. Bocoran Wikileaks ini diperoleh dari sumber-sumber diplomat.
Bukan hanya itu, SBY juga pernah diam-diam memerintahkan Kepala Badan Intelijen Negara Syamsir Siregar memata-matai anak buahnya di kabinet, yakni Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra. Pengintaian dilakukan saat Yusril tengah menjalani perjalanan rahasia ke Singapura untuk bertemu Pebisnis Cina.
Tidak hanya itu, menurut Wikileaks, diplomat-diplomat Amerika di Jakarta menyebut kemenangan SBY dalam pemilihan presiden dengan suara besar tidak menjamin dukungan politik secara mempuni. Akibatnya, pemerintahan bakal berjalan lumpuh.
Yang mengejutkan, dikabar The Age dokumen Wikileaks juga menyebut cawe-cawe Ibu Negara Ani Yudhoyono di Istana. Ani Yudhoyono disebutkan memanfaatkan posisi politiknya untuk mengeruk uang.
Berikut, kutipan berita yang ada di halamn depan koran Australia The Age mengenai SBY:
Quote:
Original Posted By Cables accuse Indonesian
President of corruption
EXCLUSIVE
By PHILIP DORLING
THE
WIKILEAKS
FILES
SECRET US diplomatic cables have implicated Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono in substantial corruption and abuse of power, puncturing his reputation as a political cleanskin and reformer. The cables say Dr Yudhoyono has personally intervened
to influence prosecutors and judges to protect corrupt political figures and pressure his adversaries, while using the Indonesian intelligence service to spy on political rivals and, at least once, a senior minister in his own government.
They also detail how Dr Yudhoyono’s former vicepresident reportedly paid millions of dollars to buy control of Indonesia’s largest political party, and accuse the President’s wife and her family of seeking to enrich themselves through their political connections.
The revelations come as Indonesian Vice-President Boediono visits Canberra today for talks with acting Prime Minister Wayne Swan and discussions with officials on administrative change to reform Indonesia’s corrupt bureaucracy.
The US diplomatic reports— obtained by WikiLeaks and provided exclusively to The Age — say that soon after becoming President in 2004, Dr Yudhoyono intervened in the case of Taufik Kiemas, husband of former president Megawati Sukarnoputri. Mr Taufik reportedly had used his continuing control of his wife’s Indonesian Democratic Party, then the second largest party in Indonesia’s parliament, to broker protection from prosecution for what the US diplomats described as ‘‘legendary corruption duringhis wife’s tenure’’.
In December 2004, the US embassy in Jakarta reported that one of its most valued political informants, senior presidential adviser T.B. Silalahi, had advised that then assistant attorney-general Hendarman Supandji, who was leading the new government’s anticorruption campaign, had gathered ‘‘sufficient evidence of the corruption of former first gentleman Taufik Kiemas to warrant Taufik’s arrest’’.
But Mr Silalahi, one of Dr Yudhoyono’s closest political confidants, told the US embassy the President ‘‘had personally instructed Hendarman not to pursue a case against Taufik’’. No legal proceedings were brought against Mr Taufik, an influential political figure who is now Speaker of the People’s Consultative Assembly, a largely ceremonial body. The US embassy also reported that then vice- president Jusuf Kalla allegedly paid ‘‘enormous bribes’’ to win the chairmanship of Golkar, Indonesia’s largest party, during a
December 2004 party congress.
The President’s wife and relatives feature prominently in the US embassy’s political reporting, with American diplomats highlighting efforts of the President’s family ‘‘particularly first lady Kristiani Herawati . . . to profit financially from its political position’’. As early as …(berita bersambung ke halaman yang tidak ditampilkan di web)_
EXCLUSIVE
By PHILIP DORLING
THE
WIKILEAKS
FILES
SECRET US diplomatic cables have implicated Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono in substantial corruption and abuse of power, puncturing his reputation as a political cleanskin and reformer. The cables say Dr Yudhoyono has personally intervened
to influence prosecutors and judges to protect corrupt political figures and pressure his adversaries, while using the Indonesian intelligence service to spy on political rivals and, at least once, a senior minister in his own government.
They also detail how Dr Yudhoyono’s former vicepresident reportedly paid millions of dollars to buy control of Indonesia’s largest political party, and accuse the President’s wife and her family of seeking to enrich themselves through their political connections.
The revelations come as Indonesian Vice-President Boediono visits Canberra today for talks with acting Prime Minister Wayne Swan and discussions with officials on administrative change to reform Indonesia’s corrupt bureaucracy.
The US diplomatic reports— obtained by WikiLeaks and provided exclusively to The Age — say that soon after becoming President in 2004, Dr Yudhoyono intervened in the case of Taufik Kiemas, husband of former president Megawati Sukarnoputri. Mr Taufik reportedly had used his continuing control of his wife’s Indonesian Democratic Party, then the second largest party in Indonesia’s parliament, to broker protection from prosecution for what the US diplomats described as ‘‘legendary corruption duringhis wife’s tenure’’.
In December 2004, the US embassy in Jakarta reported that one of its most valued political informants, senior presidential adviser T.B. Silalahi, had advised that then assistant attorney-general Hendarman Supandji, who was leading the new government’s anticorruption campaign, had gathered ‘‘sufficient evidence of the corruption of former first gentleman Taufik Kiemas to warrant Taufik’s arrest’’.
But Mr Silalahi, one of Dr Yudhoyono’s closest political confidants, told the US embassy the President ‘‘had personally instructed Hendarman not to pursue a case against Taufik’’. No legal proceedings were brought against Mr Taufik, an influential political figure who is now Speaker of the People’s Consultative Assembly, a largely ceremonial body. The US embassy also reported that then vice- president Jusuf Kalla allegedly paid ‘‘enormous bribes’’ to win the chairmanship of Golkar, Indonesia’s largest party, during a
December 2004 party congress.
The President’s wife and relatives feature prominently in the US embassy’s political reporting, with American diplomats highlighting efforts of the President’s family ‘‘particularly first lady Kristiani Herawati . . . to profit financially from its political position’’. As early as …(berita bersambung ke halaman yang tidak ditampilkan di web)_
Bagaimana komentar Taufik Kiemas ?
Ketua MPR RI Taufik Kiemas menegaskan tuduhan dari beberapa media luar seperti The Age, Sidney Morning Herald yang menyebut adanya intervensi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kasus korupsi yang menjerat dirinya sehingga Taufik lolos dari jeratan pidana adalah sangat spekulatif.
"Sumber itu sangat spekulatif," tegas Taufik Kiemas di kediamannya jalan Teuku Umar no 27 A, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (11/3/2011).
Alhasil, mantan Ketua Dewan Pertimbangan DPP PDIP ini dengan terang-terangan tidak mau menanggapi tuduhan yang tak jelas asal muasalnya.
"Saya tidak mau menanggapi, kecuali sumber yang kredibel," tandasnya.
posisi alm. penting sekali ternyata, sampai2 SBY dan parlemen melindungi layaknya the untouchables, memang layak dapat gelar pahlawan
ane turut berduka cita atas meninggalnya alm.
ane ga jelek2in alm., hanya berusaha mengingatkan kembali..
dan, ane beneran ga kenal dan ga paham apa yg alm. telah lakukan utk bangsa dan negara..
setelah ane googling, yg ketemu malah 0% kehadiran di DPR,
suami dari mantan presiden kita,
dewan pembina dari partai istrinya,
lalu,
4 pilar? P4 jaman orba bukannya lebih bagus ye?
sorry kalo ada yang tersinggung, cuma opini TS aja
TS ga ada maksud untuk disrespect alm.
Diubah oleh -a|DriN- 09-06-2013 15:51
0
2.1K
Kutip
21
Balasan
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Urutan
Terbaru
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Komunitas Pilihan