Jakarta - Pemprov DKI berencana mengambil alih penyelenggaraan Pekan Raya Jakarta (PRJ) 2014, tak lagi menyelenggarakannya di JIExpo Kemayoran. Komisaris PT JIExpo Murdaya Poo mengaku tidak tahu maunya Gubernur DKI Jakarta. Jika dinilai kurang merakyat, padahal porsi UKM dalam PRJ sudah mencapai 50 persen.

"Nggak ada dibicarakan itu (pemindahan). Saya rasa Jakarta Fair tetap Jakarta Fair di situ. Soal Pak Gubernur mau apa, saya nggak ngerti. Toh besok tanggal 6 (Juni) dibuka," kata Murdaya.

Murdaya baru saja bertemu dengan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Mereka rapat selama hampir 1,5 jam dari pukul 17.00 WIB di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (4/6/2013).

Menurut suami dari Hartati Murdaya ini, Ahok sudah memberi masukan soal pentingnya UKM di arena PRJ. Semua usulan itu ditampung.

Terkait PKL, Murdaya menegaskan bahwa isu itu selalu dihembuskan setiap tahun. Namun dia merasa sudah cukup menampung mereka dengan memberi kemurahan biaya pendaftaran stand di Jakarta Fair. Siapa pun pedagang yang ikut pameran bakal mendapat untung berlipat. Setiap tahunnya, 40-50 persen UKM ikut menjadi peserta.

"Tiap tahun makin banyak pengunjungnya, itu artinya berhasil," terangnya.

Sedangkan Ralph Scheunemann, Direktur Marketing JIExpo menambahkan, pihaknya sudah mempersiapkan untuk pedagang kecil, menengah dan besar. Tarif stand-nya Rp 2-3 juta per meter selama 32 hari.

"Kalau itu pameran di JCC atau tempat lain, 1 minggu Rp 1,5 juta, 4 kali lipatnya. Rata-rata spacenya 3x3 meter," jelas Ralph.

Keterlibatan pihak swasta, imbuh dia, penting agar pameran ini bisa berjalan.

"Kalau pihak swasta nggak mau ikut lagi, pameran tak akan berjalan, yang rugi UKM juga. Nggak ada pembelinya dong, kalau kelas menengah nggak bisa datang bagaimana?" kata Ralph.

Sebelumnya pada Jumat (31/5/2013) lalu, Wagub DKI Basuki T Purnama mengatakan PRJ akan menjadi pasar rakyat dengan memindahkannya ke lapangan Silang Monas. Penyelenggaraan PRJ juga akan diambil alih Pemprov DKI, bukan lagi PT JIExpo. PT JIExpo nantinya dilarang menggunakan nama PRJ dan diminta fokus mengadakan pameran-pameran besar saja baik berskala nasional dan internasional.

PRJ yang diadakan menandai HUT Jakarta yang jatuh pada 22 Juni tiap tahun, dilaksanakan selama 1 bulan. Tahun ini diadakan di JIExpo pada 6 Juni-7 Juli 2013. PRJ di JIExpo menarik tiket masuk tahun ini Rp 25 ribu untuk hari biasa dan Rp 30 ribu untuk akhir pekan.

Masalah penyelenggaraan PRJ ini sudah diprotes DPRD DKI tahun 2010 dan telah mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk memutus kontrak penyelenggaraan PRJ dengan JIExpo, dan menggelar lelang penyelenggaraan PRJ karena terbukti tidak adanya kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahun. Pemprov DKI memegang kepemilikan saham di JIExpo sebesar 13,9 persen, namun tidak pernah mendapatkan pemasukan dividen.

Wagub DKI Ahok pernah meradang, mengancam memboikot karena masih ditarik sewa stand Rp 4 miliar. "PRJ kita tidak mau Bu, apa-apaan sewa Rp 4 miliar," kata Ahok.

Selaku tuan rumah sudah sewajarnya Pemprov DKI diberikan stand secara gratis. Bahkan secara berseloroh menggunakan istilah 'jatah preman'.

"Minta jatah preman, punya kita kok. Ini acara kita kok, mana ada acara kita kita, kita sudah bayar EO, kita bikin acara, mereka dapat untung, terus kita sendiri suruh bayar," beber Ahok dalam rapat bersama Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) DKI Jakarta pada Kamis (29/11) yang diupload di Youtube oleh Pemprov DKI.

Ahok mengaku bisa melaporkan pengelola ke KPK jika PRJ tidak transparan.

"Kita sudah berapa tahun dikadalin, nggak dapat deviden, kita bisa omong, kita minta BPKP, KPK, periksa! Apakah betul mereka rugi," sembur Ahok.

[url]http://news.detik..com/read/2013/06/04/193433/2264882/10/murdaya-poo-soal-prj-2014-pak-gubernur-mau-apa-saya-nggak-ngerti[/url]

Diusir aja....lama2 nglunjak tuh pengelola PRJ