Sumber:Info Jual Beli Rumah


Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi salah satu terobosan pemerintah guna merumahkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), karena menawarkan bunga KPR rendah 7,5% selama 15 tahun. Kendati demikian, hal ini tidak akan banyak berarti selama masalah klasik yang menyangkut mismatch pasar belum teratasi.

Artinya, meskipun diiming-imingi dengan program FLPP dengan patokan harga pemerintah, pengembang kesulitan untuk membangun rumah karena harga tanah terus beranjak naik meninggalkan daya beli. Hal ini dikemukakan Ali Tranghanda, Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch.

“Ketika banyak MBR yang tidak bisa memiliki rumah, salahkan pemerintah karena tidak siap mengantisipasi mekanisme pasar perumahan yang ada. Seharusnya pemerintah dapat memahami bahwa penyediaan lahan untuk rumah rakyat tidak bisa mengikuti mekanisme pasar yang ada, karena harga pasti tidak akan terkejar daya beli. Melihat kondisi ini ada kata kunci yang seharusnya bisa mengatasi permasalahan yang ada yaitu ketersediaan tanah,” paparnya, panjang lebar.

Untuk itu, imbuh Ali, pemerintah harus siap untuk mempunyai bank tanah yang berada di luar mekanisme pasar. Artinya, tanah-tanah yang masuk dalam bank tanah pemerintah tidak mengikuti fluktuasi harga pasar—dan pemerintah menjadi penentu patokan harganya agar sesuai untuk rumah murah. “Dalam hal ini pemerintah menyediakan tanah dan swasta yang membangun,” imbuh Ali.

Dia menambahkan, pemerintah sangat mungkin memiliki bank tanah. “Pemerintah seharusnya fokus terhadap masalah ini karena harga tanah semakin tinggi,” kata Ali. “Bila tidak dimulai membentuk bank tanah, maka akan fatal akibatnya terhadap kesenjangan sosial masyarakat perkotaan.”

Salahkan Pemerintah!
Menurut Ali, Kemenpera telah melakukan MoU dengan beberapa Pemda untuk penyediaan lahan murah, namun sampai saat ini realisasinya tidak ada. Pemerintah perlu memaksa Pemda dan BUMN untuk turut serta menyediakan lahan murah bagi bank tanah.

“Lingkungan-lingkungan kumuh bisa juga menjadi bank tanah bagi pemerintah. Yang menjadi pertanyaan adalah, mau atau tidak pemerintah melakukan hal ini?” tukasnya.

Tanah-tanah tersebut dapat dikoordinasikan dan dikumpulkan dalam suatu badan. Bila untuk membentuk badan baru diperlukan biaya tinggi, maka Perumnas seharusnya siap untuk menampung sekaligus membangun rumah rakyat dengan bermitra dengan swasta.

“Tanggung jawab penyediaan rumah rakyat tetap ada di tangan pemerintah. Dengan adanya bank tanah, maka pemerintah telah melakukan kewajibannya. Bila penyerapan penyediaan rumah murah tidak tercapai dan rakyat tidak mempunyai rumah, salahkan pemerintah!” pungkas Ali.



Baca Juga Artikel Ini:

Inilah Syarat untuk mendapat KPR FLPP

Rumah Murah: Antara Regulasi dan Harga Tanah

IPW:Segera Bentuk Bank Tanah

Pemerintah Harus Optimis Memiliki Bank Tanah , Sedangkan Rakyat Harus Buka Mata tentang Program Pemerintah, Setuju Gan????