TEMPO.CO, Jakarta - Lingkaran Survei Indonesia menyatakan tingkat kepuasan publik terhadap agenda reformasi berada pada titik rendah. Berdasarkan survei LSI pada 21-23 Mei 2013, hanya 31,4 persen publik yang puas dengan pelaksanaan reformasi. Salah satu penyebab ketidakpuasan ini adalah korupsi yang dilakukan petinggi Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera.

"Kini petinggi dua partai ini menjadi selebritas karena terlibat korupsi," kata peneliti LSI, Ardian Sopa, dalam jumpa pers di Jakarta, Ahad, 26 Mei 2013. Ardian menjelaskan, tingkat kepercayaan publik cenderung semakin rendah sejak 2008. Pada 2008, tingkat kepercayaan publik sebesar 45,42. Lalu, pada 2010, angka ini turun menjadi 40,7 persen.

Survei dilakukan pada 21-23 Mei 2013 melalui quick poll dengan metode sistem random berjenjang. Jumlah responden sebanyak 1.200 dari seluruh Indonesia, dengan tingkat kepercayaan sebesar 2,9 persen. Survei juga dilengkapi dengan penelitian kualitatif metode analisis media, diskusi kelompok terfokus, dan wawancara mendalam.

Ardian menuturkan, buruknya kinerja politikus mengawal agenda reformasi menyebabkan kepercayaan publik juga rendah. Hanya 17,71 persen publik yang percaya politikus bekerja untuk kepentingan publik. Bahkan, kata Ardian, hanya 27,5 persen publik yang mempertimbangkan profesi politikus bagus untuk keluarga mereka. "Reformasi dibajak oleh pemimpin dan politikus yang tak diharapkan," ujarnya.

Dia menuturkan, sejak tiga tahun terakhir, publik tidak pernah berhenti disuguhi oleh praktek korupsi oleh para politikus. Media massa juga masih memberitakan penangkapan, pemeriksaan, dan pengadilan terhadap koruptor yang melibatkan elite partai politik. Menurut Ardian, dua partai yang mengklaim antikorupsi, yakni PKS dan Demokrat, justru pemimpinnya kini terjerat kasus korupsi.[url= m.tempo.co/read/news/2013/05/26/078483306/Demokrat-dan-PKS-Bikin-Publik-Tak-Puas-Reformasi]link[/url]