Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama berang atas tuntutan warga Waduk Pluit yang memintanya meninggalkan Jakarta. Wagub yang biasa disapa Ahok itu merasa lebih berhak tinggal di Jakarta dibandingkan para warga yang mendiami area Waduk Pluit.

"Suruh aku pulang kampung? Mereka itu nggak ngerti saya lebih lama di Jakarta daripada mereka. Saya SMA sudah di Jakarta tahun 1984. Saya belajar becak itu di Jakarta. Bapak saya punya rumah di Kali Baru Timur," kata Ahok kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (16/5).



Menurut Ahok, sebenarnya ia tidak mau berseteru dengan warga Waduk Pluit. Pasalnya, kediaman pribadi Ahok masih bertetangga dengan warga Waduk Pluit.

Namun, tuntutan pengusiran dirinya dianggap sudah keterlaluan. "Mereka itu yang baru datang yang bikin macam-macam di Jakarta merasa orang Jakarta? Jadi itu kurang ajar," tegas mantan Bupati Belitung Timur itu.

Sebagaimana diberitakan, Warga Waduk Pluit patungan membeli tiket pesawat untuk Ahok agar pulang ke kampung halamannya Bangka Belitung. Mereka tersinggung dengan pernyataan Ahok: perebut lahan negara berotak komunis.

Kendati marah, Ahok mengaku tidak keberatan jika warga Waduk Pluit benar-benar memberikan tiket mudik untuknya. Pasalnya, ia sudah lama tidak pulang kampung. "Boleh dong. Aku udah tujuh bulan mau pulang kampung," tandas pria kelahiran Belitung, 29 Juni 1966 itu.

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Joko Widodo yakin bahwa upaya merelokasi warga Waduk Pluit tidak melanggar hak asasi manusia (HAM). Ia menyatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menggunakan cara-cara humanis untuk membujuk warga pindah dari tanah negara di waduk itu.

Hingga kini, upaya memindahkan warga dari Waduk Pluit ke rumah susun menemui kendala. Warga menilai Pemprov DKI semena-mena melakukan penggusuran warga, termasuk dengan mengerahkan preman atau polisi. Warga juga merasa tidak pernah diajak dialog tentang relokasi. Mereka juga meminta bantuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk memfasilitasi dialog dengan Pemprov DKI.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari warga, Komnas HAM menilai seharusnya Pemprov DKI memberikan hak-hak kepada warga atas penggusuran tersebut, antara lain dengan memberikan rumah pengganti yang layak bagi warga. Komnas HAM juga mendorong Jokowi untuk melakukan dialog dengan warga di sana.

Komnas HAM sudah memberikan undangan kepada Jokowi untuk berdialog sejak 29 April 2013, tetapi Jokowi tidak bisa hadir. Untuk itu, pada 16 Mei mendatang, Komnas HAM akan kembali mengundang Jokowi untuk melakukan dialog.

Jokowi menyatakan, ia mengedepankan cara-cara humanis untuk merelokasi warga ke rumah susun yang telah disediakan Pemprov DKI. Di Rusun Marunda, misalnya, setiap unit rusun diberi fasilitas berupa televisi dan lemari gratis untuk warga yang mau pindah ke rusun tersebut.

"Disediakan (fasilitas dalam rusun), ada TV, ada kulkas, ada tempat tidur, ada meja-kursi makan. Kurang apa kita? Disediakan gitu kok melanggar HAM," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Selasa (14/5/2013).

Relokasi warga di sekitar Waduk Pluit tak lepas dari musibah banjir di Jakarta awal 2013 lalu di daerah sekitar waduk. Setelah ditelisik, banjir disebabkan penyempitan waduk yang semula seluas 80 hektar menyusut jadi 60 hektar akibat banyaknya permukiman warga sekitar.

Demi menyelesaikan masalah itu, Pemprov DKI Jakarta membangun rumah susun di Marunda dan Muara Baru, Jakarta Utara. Namun, tak semua warga Waduk Pluit bersedia pindah ke rumah susun tersebut.

http://norepost.com/index.php/forum/berita/517-ahok-di-usir-warga-waduk-peluit-disuruh-pulang-kampung#522

http://megapolitan.kompas.com/read/2....Melanggar.HAM

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mempertanyakan sikap warga yang maju-mundur dalam relokasi permukiman di bantaran Waduk Pluit, Jakarta Utara. Menurut dia, warga awalnya bersemangat ketika dijanjikan unit rusun yang sudah dilengkapi berbagai fasilitas, seperti televisi, tempat tidur, dan kulkas.

Namun mereka mundur ketika mengetahui rusun itu bukanlah rusun hak milik. "Ketika kami sodorkan perjanjian sewa yang ada aturan tidak boleh dijual atau disewakan dengan ancaman pidana enam tahun, mereka mundur," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis, 16 Mei 2013. Akibatnya, banyak unit rusun Marunda yang kini tak berpenghuni.

Hal itulah yang membuat pemerintah Ibu Kota semakin curiga adanya beberapa tuan tanah yang memanas-manasi warga untuk tak pindah. Karena itu, Ahok mempertanyakan langkah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yang seakan memihak kepada warga yang menolak relokasi. "Komnas HAM mau membela orang-orang seperti ini, enggak heran mereka rebutan Camry," ujar Ahok.

Pemerintah Provinsi DKI, kata dia, memiliki data yang lengkap soal warga yang berada di Waduk Pluit. Ada tuan tanah yang menguasai lahan sampai 6.000 meter persegi, lalu disewakan. Karena itu, pemerintah menolak melayani permintaan warga untuk mengganti rugi lahan yang kini dihuni. "Kalau 6.000 meter persegi diminta ganti rugi per meter Rp 20 juta, mau jadi Rp 120 miliar untuk satu orang," katanya.

Apalagi para tuan tanah itu tak memiliki sertifikat tanah dan menyewakannya secara ilegal. Jadi, secara hukum posisi Pemprov DKI sebenarnya kuat. "Tetapi masalahnya saat relokasi itu warga dijadikan sebagai tameng oleh mereka. Jadi, sebenarnya siapa yang melanggar HAM di sini?" ujar Ahok.

Komisioner Komnas HAM, Siane Indriani, mempertanyakan kebenaran janji pemerintah DKI menyediakan rumah susun lengkap dengan perabotannya untuk warga. Menurut dia, warga tak akan sampai mengadu ke Komnas HAM jika tidak mendapat intimidasi. "Itu sebabnya 12.000 warga bantaran waduk yang belum digusur sangat menolak penggusuran," kata Siane, Kamis lalu.

ANGGRITA DESYANI