VIVAnews - Di beberapa daerah, potret kemiskinan masih menjadi momok bagi masyarakat Indonesia. Bagaimana tidak, kemiskinan itu pula yang merenggut hak sosial masyarakat untuk memperoleh keadilan sosial dan kehidupan yang layak.
Kisah Tasripin misalnya, bocah asal Banyumas itu terpaksa meninggalkan bangku sekolah dan bekerja sebagai buruh tani demi menafkahi tiga orang adiknya. Ayah Tasripin dan kakaknya merantau ke Kalimantan. Sementara ibunya telah meninggal dunia tertimpa longsor.
Tasripin dan adik-adiknya tinggal di sebuah rumah berdinding kayu berukuran 5 kali 7 meter per segi. Hidup serba kekurangan membuat Tasripin harus giat bekerja untuk memberikan makan adik-adiknya dan menyiapkan kebutuhan keluarga.
Potret miris kehidupan Tasripin dan tiga orang adiknya pun akhirnya terungkap luas setelah muncul berita di media massa lokal. Bantuan mulai berdatangan. Kini, Tasripin telah mendapatkan rumah yang layak, lengkap dengan berbagai fasilitas. Usaha ternak kambing, yang sempat diidamkan Tasrpin pun terkabul. Yang tak kalah penting, sebentar lagi Tasripin dan adik-adiknya dapat melanjutkan sekolah.

Lalu kemana pemerintah?

Program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin dipertanyakan. Pemerintah pusat berdalih, pemerintah daerah punya andil besar dalam mengentaskan kemiskinan di daerah. Dinas Sosial terkait juga harusnya proaktif terhadap kasus-kasus seperti Tasripin.

Lantas apa saja langkah pemerintah dalam rangka program pengentasan kemiskinan di di Indonesia? Bagaimana pengawasan pemerintah terkait hal itu? Kemudian apa langkah pemerintah untuk memastikan program bantuan warga miskin itu tepat sasaran?

Berikut petikan wawancara VIVAnews dengan Menteri Sosial, Salim Segaf Al Jufri dalam kunjungan kerjanya ke Bengkulu beberapa waktu lalu.

Kemiskinan masih banyak terjadi di sejumlah daerah. Seperti kasus Tasripin. Bagaimana kementerian Anda mengawasinya?

Kalau pengawasan tentunya pemerintah daerah punya SDM (Sumber Daya Manusia) untuk melakukan pengawasan. Kita tidak akan mengintervensi hal itu, masing-masing harus bertanggungjawab karena itu otonomi daerah. Cuma yang kita selalu ingatkan, jangan sampai daerah itu bangkit setelah muncul di media. Ini juga tidak sehat. Kita ingatkan sebelum terjadi, pemda harus melihat. Jangan menunggu bola. Lihat ke rumah-rumah warga, pastikan kondisinya, karena tugasnya memang memberikan pelayanan. Mengantisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Kita dalam program bedah kampung bukan hanya melihat rumah saja, tapi Dirjen terkait pun harus membedah juga permasalahan masyarakat di daerah rumahnya, anaknya, lansia, kehidupannya juga harus dibedah. Kenapa? Supaya daerah nanti juga melakukan hal itu. Kita tidak menyelesaikan semuanya kasus, tapi memberikan contoh bahwa ini harus diselesaikan secara simultan komprehensif. Nanti penanganannya juga harus disiapkan.

Dari pengalaman bedah kampung yang dilakukan Kemensos, ada yang kondisinya seperti Tasripin?

Ya ada, tapi tidak separah ini. Tasripin inikan sebenarnya kalau tetangganya, keluarga dekatnya peduli, selesai. Dia kan punya tante, ada di sekitar itu. Keluarga dekat pun tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Kita khawatir bangsa ini ke depan nantinya tidak mau peduli satu sama lain, bahkan kerabatnya tidak tahu kondisi kerabat lainnya. Padahal budaya kita kan walaupun bukan kerabat dekat, tapi biasa menganggap orang yang tua adalah orang tuanya, yang sebaya saudaranya, yang dibawah adalah adiknya atau anaknya. Kita satu bangsa, satu tanah air satu keluarga, tapi kalau sampai ke situ kan harus banyak contoh. Coba kalau yang kita bayangkan, itu anak kita sendiri. Nah, Tasripin begitu juga. Tapi untuk mewujudkan ini kan tidak mudah. Harus banyak contoh.
Masih banyak Tasripin lain yang butuh uluran. Yang begini masih banyak, oleh karena itu saat kita bedah kampung, kita bedah juga permasalahan warga. Ada beberapa orang yang dipasung, nanti kita ajak kementerian terkait atau dinas sosial terkait untuk menyelesaikan masalah ini. Contoh kemarin ada yang dipasung selama 22 tahun. Kita melihatnya saja tidak manusiawi, saya khawatir dia tidak bisa berdiri lagi. Maka ini perlu terus dijaga dan bersama-sama saling mengawasi. Saya berharap wartawan munculkan saja kalau melihat kejadian-kejadian seperti itu.
Lantas apa evaluasi yang dilakukan Kemensos?
Kita punya jalur komando, kita punya UPT (Unit Pelayanan Tenis) atau balai besar yang bisa kita optimalisasikan. Saya sudah perintahkan, meskipun Sabtu Minggu libur bagi pekerja sosial ini harus melihat minimal radius 1 km dari tempat tinggal mereka, sambil olah raga lihat kondisi sekitar, mereka juga harus masuk ke rumah-rumah. Catat kalau ada masalah, beri tahu daerah juga kalau ada yang demikian, kita akan upayakan bantuan.
Kalau di Kemensos bantuan harus pada sasaran yang tepat, tidak ada tawar menawar, itu aturannya. Kalau bantuannya dalam bentuk rumah, itu memang mereka yang berhak. Kan kelihatan kalau rumah mau miring sudah mau jatuh ya sudah kita bantu. Setelah dibantu, mereka harus keluar dari kemiskinan, mereka harus berhasil itu yang tidak mudah. Kalau diperiksa BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) itu bantuan memang sampai, tapi buat saya tidak cukup. Mereka harus diberdayakan. Kita tidak ingin hanya charity (belas kasihan) saja, tidak. Charity itu hanya untuk kelompok-kelompok tertentu seperti orang cacat berat yang sudah tidak bergerak dan miskin, orang yang sudah lansia yang sudah di ranjang sudah tidak bisa bergerak itu harus, ini tidak ada tawar menawar harus diberikan bantuan. Tapi yang lain harus diberdayakan.