Cuma Manis di Awal
Warga Jakarta Mulai Kesal Pada Pasangan Gubernur Jokowi-Ahok
Jumat, 3 Mei 2013 09:19 WIB
Setelah kurang lebih tujuh bulan memimpin Ibukota, eforia dukungan terhadap Gubernur Jakarta Joko Widodo alias Jokowi dan Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok mulai menyurut. Kinerjanyapun mulai digugat. Bahkan sejumlah warga mulai membenci Jokowi-Ahok lantaran kebijakan pro rakyat yang digambar-gemborkan selama ini ternyata banyak yang lip-service alias omong doang.

Di Jakarta Selatan, warga Fatmawati, Lebak Bulus, Cipete, dan Sisingamangaraja, secara tegas banyak yang menolak pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) Layang. Mereka pun berencana menggugat Pemprov DKI Jakarta dan Jokowi.

Sementara di Jakarta Utara, Lurah Warakas Mulyadi menolak keras lelang jabatan lurah dan camat. Sementara di kawasan Waduk Pluit, warga menilai Jokowi tak lagi pro rakyat kecil yang sebelumnya sudah memilihnya untuk menjadi gubernur lantaran hunian warga di kawasan itu dibongkar paksa. Warga pun mengaku kecewa telah memilih Jokowi.

DIMINTA SANTUN

Kekesalan sebagian warga ibu kota rupanya tak berhenti pada Jokowi sang gubernur. Kepada Wagub Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok warga pun mulai muak, karena ucapan-ucapannya yang seringkali ketus, kasar dan menyakitkan hati rakyat yang seharusnya diayomi.

“Harusnya wagub bisa ngomong lebih santun. Masak ngomong kalau orang miskin tahu dirilah kepada pers untuk warga Waduk Pluit yang minta ganti rugi pembongkaran rumahnya di pinggiran Waduk Pluit,” tegas anggota DPRD DKI Jakarta Ahmad Husin Alaydrus, Jumat (3/5).

Kalau mau Jakarta tidak mau banjir kata Husin, selain Waduk Pluit, Ahok juga harus mengmbalikan tanah-tanah resapan yang kini sudah menjadi perumahan elit di daerah Pluit dan di daerah Pantai Indah Kapuk. “Itu dulunya daerah resapan air. Kenapa diam melihat itu semua. Kok beraninya menggusur rakyat kecil,” kata Husin.

Salah seorang warga yang mengaku kecewa memilih Jokowi adalah Teli (39). Warga Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjungpriok, Jakarta Utara ini mengtakan sejak lurahnya Mulyadi menentang lelang jabatan, warga justru bergandengan tangan mendukung langkah Mulyadi.

“Setelah ada lelang jabatan, menyesal saya pilih Jokowi. Kemarin, pas Pak Mulyadi dirawat di rumah sakit, beliau tetap mau melayani tanda tangan untuk kita semua. Mana ada pejabat sakit masih mau melayani warganya. Pak Mulyadi juga yang membimbing kita dari warga wilayah kumuh menjadi warga yang maju,” kata Teli.

Teli mengatakan Mulyadi bukanlah sebuah barang bekas. Jadi, ia tak sepantasnya untuk dilelang. Menurut dia, jabatan camat dan lurah yang kosong seharusnya yang menjadi prioritas Jokowi untuk menyelenggarakan program tersebut.

Mulyadi memang menolak mengikuti proses seleksi promosi terbuka jabatan lurah. Saat proses tes online uji kompetensi bidang pun, ia tak mengikuti ujian tersebut. Ia akan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena menurutnya ada yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan yang ada.

Menurut Mulyadi, sekitara 80 peserta uji kompetensi dari staf lurah sampai camat yang tidak ikut ujian tersebut pada Sabtu dan Minggu kemarin. Ia pun sudah berkoordinasi untuk menolak proses uji kompetensi tersebut.

BOHONGI RAKYAT

Sementara warga Fatmawati, Lebak Bulus, Cipete, dan Sisingamangaraja, Jakarta Selatan menolak pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) Layang, kendati Jokowi melakukan soft launching proyek pembangunan fisik MRT di Bundaran Hotel Indonesia, kemarin.

“Kami akan PTUN kan, kalau bisa Mahkamah Internasional. Namun kami sedang mencari pengacara dulu nanti strategi dibahas,” kata Rudi Daniel Koordinator Forum Peduli MRT.

Warga Jalan Damai Cipete Utara ini mengatakan, diambilnya langkah hukum karena hak asasinya terabaikan oleh pemprov. Menurutnya, warga meminta kepada Joko Widodo untuk membentuk tim kajian sebagaimana janjinya ketika melakukan rapat dengar pendapat (RDP) di Balai Kota beberapa waktu lalu.

“Kita tidak bicara boikot atau demo dulu, tapi yang jelas Jokowi sudah bicara dengan jelas, tegas, lantang bahwa MRT kita hold dulu dan akan dibentuk tim kajian independen. Ini gubernur bilang seperti itu, berarti kalau tetap dibangun tanpa dibentuk tim kajian, Jokowi berbohong besar kepada masyarakat,” tegasnya.

Rudi menilai Jokowi dan wakilnya Basuki Tjahaja Purnama telah melanggar janji kepada masyarakat.

“Tapi ternyata, ini berbahaya mereka pembohong. Tim kajian belum dibentuk sampai sekarang, saya bukan bicara menang atau kalah tapi sebagai pemimpin itu harus tepat janji. Ini jelas pembohong, manis di awal aja, banyak janji Jokowi-Ahok. Saya tidak mau tahu mereka ditekan siapa, ini bicara publik bukan politik,” sesal Rudi yang memiliki ruko di Panglima Polim itu.
sumber http://www.harianterbit.com/2013/05/...r-jokowi-ahok/
koment TS= janji tak ditepati bikin warga jadi kesal , btw bicara dengan emosi meledak ledak ketus juga bisa bikin warga kesal