Warga Waduk Pluit miliki surat tanah
Rakhmatulloh
Sabtu, 4 Mei 2013 − 15:18 WIB


Warga Aduk Pluit pasang papan kepemilikan tanah (foto:Rakhmat/Sindonews)

Sindonews.com - Untuk mengantisipasi penggusuran yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta, warga yang tinggal di bantaran Waduk Pluit, Jakarta Utara, memajang papan yang bertuliskan peringatan dilarang masuk tanpa seizin pemilik tanah.

Papan peringatan tersebut dipasang oleh salah satu warga, persis di depan gang masuk kearah pemukiman warga. Papan peringatan itu lengkap tertulis dengan pasal dan undang-undang atas hak kepemilikan tanah.

Menurut Syarhoni, Ketua RT setempat, papan berupa surat peringatan itu dimaksudkan untuk memberikan peringatan kepada Pemprov DKI agar tidak melakukan penggusuran terhadap warga yang tinggal di bantaran waduk Pluit. Papan tersebut dikatakannya sebagai bukti atas kepemilikan tanah.

"Papan yang kita pajang di depan itu buat peringatan pemerintah Jakarta, agar tidak sewenang-wenang menggusur tanah warga di sini. Itu kan bukti kita memiliki surat tanah," kata Syahroni, di Pluit, Jakarta, Sabtu (4/5/2013).

Berdasarkan pantauan langsung Sindonews, terlihat papan berukuran 2x4 cm itu bertuliskan peringatan atas nama Budiyanto dan berdasarkan verponding nomor 5699 bahwa barang siapa masuk tanah ini tanpa izin akan dipidanakan maksimal 5 tahun.

Papan tersebut dilengkapi aturan hukum, berdasarkan pasal 167 jo. 385 jo. 406 KUHP dan UU no 1/PRP tahun 1960.

Seperti diberitakan, sampai saat ini terdapat 17 ribu KK sisi timur warga yang tinggal di bantaran Waduk Pluit, Muara Baru, Jakarta Utara. Saat ini warga masih menunggu realisasi dari Pemprov DKI yang akan berdialog dengan warga setempat.

Source

Semakin menjadi saja warga penghuni liar waduk Pluit.