Nama Lurah Warakas, Mulyadi, belakangan ramai menjadi pembicaraan publik. Lurah kelahiran Solo itu secara terang-terangan menentang Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) soal program lelang jabatan lurah dan camat.

Alasannya, Mulyadi merasa kinerjanya tidak dihargai dengan digulirkannya program lelang jabatan tersebut. Selain itu, Mulyadi juga menilai lelang jabatan telah mencederai Surat Keputusan (SK) pelantikan lurah dan camat yang dikeluarkan gubernur DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

Tak main-main, Mulyadi bahkan berencana menggugat kebijakan tersebut sampai Mahkamah Konstitusi (MK). Dia juga mengaku sudah menghubungi Yusril Ihza Mahendra untuk berkonsultasi dengan proses di MK.

Atas sikap kritisnya itu, Mulyadi mendapat dukungan dari berbagai kalangan, di antaranya dari Ketua LMK se-DKI Jakarta, Mochamad Yusuf dan warga Warakas yang menggalang aksi dukungan terhadap Mulyadi melalui tanda tangan di atas spanduk putih.

Meski demikian, Mulyadi menyadari sikap kritisnya itu bisa berbuah pahit pada dirinya. Sebab, bukan tidak mungkin dia akan dipecat dari posisi lurah. Karenanya, dia mengaku siap menghadapi segala risiko atas penolakannya kepada kebijakan Jokowi itu.

Lantas bagaimana nasib Mulyadi ke depan? Apakah dia akan mendapat sanksi pemecatan atas penolakannya itu atau jangan-jangan dia malah mendapat kenaikan pangkat atas kekritisannya itu karena memiliki banyak pendukung?

Jokowi sendiri menanggapi santai sikap kritis Mulyadi. Menurutnya, jika ada dari 1000 lurah dan camat pasti ada satu yang melakukan protes atas sebuah kebijakan. Sementara, soal rencana Mulyadi menggugat kebijakan lelang jabatan, Jokowi mengaku tidak takut.

Sebab, program tersebut sudah diatur regulasinya di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (KemenPAN) dan telah menjadi aturan Pemprov DKI.

Jokowi menilai Mulyadi sebagai lurah yang takut berkompetisi, artinya Mulyadi dinilainya sudah tak siap kerja. Meski demikian, Jokowi belum memutuskan apakah akan mencopot Mulyadi dari posisinya.

"Ya itu kewenangan saya (mencopot). Kalau memang siap kerja melayani, kalau dia siap untuk bekerja ya dilakukan apapun ya berani-berani saja," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Selasa (30/4).

Namun, pernyataan keras datang dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). mantan Bupati Belitung Timur itu justru mengancam akan memecat Mulyadi dari posisi lurah Warakas.

Ahok menegaskan akan mengganti lurah dan camat jika tak sesuai visi misi Jokowi-Ahok dalam membangun Jakarta Baru. "Sekarang saja kalau mau kita bisa ganti dia kok. Urusannya apa itu, enggak ada urusan itu," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Rabu (1/5).

Jadi kita tunggu saja bagaimana nasib lurah penantang Jokowi ini ke depannya.

http://www.merdeka.com/jakarta/meneb...u-dipecat.html

komen ane:
yaaaa kalo dipecat wiraswasta kan bisa'..
emang kalo gak jadi lurah kiamat?

dilain pihak itulah sisi lain dari lelang jabatan...