Andi Saputra - detikNews

ilustrasi trolly (ist.)
Jakarta - Ditjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung (Badilum
MA) memborong laptop Rp 18 juta per unit dan trolly Rp 10 juta per
unit. Adapun untuk membeli komputer, MA merogoh kocek APBN
sebesar 15 juta per unit. Kelewat mahal?
"Mungkin juga nilai itu sudah termasuk pajak dan lain-lain," kata
Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur kepada detikcom,
Senin (29/4/2013).
Selain Badilum, masih ada satuan kerja lain seperti Badan Peradilan
Militer dan Tata Usaha Negara (Badmiltun), Badan Peradilan Agama
(Badilag), Sekretaris MA, Badan Urusan Umum (BUA), Badan
Pengawas (Bawas), Badan Diklat dan Hukum dan Peradilan. Anggaran
MA tersentral dikelola di bawah Sekretaris MA. Atas berbagai item
tersebut, Ridwan perlu memastikan mengecek satu-persatu ke satuan
kerja pengguna anggaran.
"Saya perlu tanya ke satuan kerja dulu apakah itu rencana anggaran
atau realisasi," papar Ridwan.
Dalam setahun, MA mendapat kucuran APBN sekitar Rp 5 triliun.
Anggaran tersebut selalu diaudit oleh auditor negara.
"Kalau penggunaan uang DIPA, selalu ada audit Bawas serta BPK,"
pungkas mantan Ketua Pengadilan Negeri Batam ini.

[url]http://m.detik..com/news/read/2013/04/29/154324/2233162/10/borong-trolly-rp-10-juta-per-unit-ma-mungkin-harga-termasuk-pajak[/url]

pajak negri dongeng emang mahal ya pak