Nyanyian Lantang Jenderal Purnawirawan




Di era informasi, pejabat, calon pejabat, maupun mantan pejabat getol menulis buku. Coba saja jalan-jalan ke toko buku. Selain buku biografi tentang Gubernur DKI Jakarta Jokowi dan Menteri BUMN Dahlan Iskan pasti Anda akan mudah menjumpai buku-buku biografi yang diluncurkan oleh Purnawirawan TNI yang pernah berkiprah memimpin korps militer di eranya masing-masing.

Tak mau kehilangan momentum, para purnawirawan yang kini berlomba-lomba menerbitkan buku biografinya masing-masing. Buku-buku biografi tersebut seakan terbit susul-menyusul bergantian satu sama lain.

Dalam beberapa bulan terakhir mulai akhir tahun lalu hingga awal tahun ini, setidaknya ada empat buah buku yang diterbitkan oleh para Purnawirawan TNI. Keempat buah buku tersebut adalah Mengawali Integrasi Mengusung Reformasi (Pengabdian Alumni AKABRI Pertama 1970) karya alumnus AKABRI angkatan 1970, Timor-Timor The Untold Story karya Letnan Jenderal (Purn) Kiki Syahnakri, The Field General karya Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso dan terakhir Jejak Kudeta yang diluncurkan oleh Mantan Pangkostrad Letnan Jenderal (Purn) Djaja Suparman. Sebelum itu kita juga mencatat buku Purnawirawan TNI yang fenomenal yaitu buku berjudul Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando karya Letnan Jenderal (Purn) Sintong Panjaitan.

Umumnya buku yang diterbitkan berkisah di seputar sepak terjang yang bersangkutan pada saat masih berkiprah di lingkup TNI. Namun, tak jarang buku tersebut digunakan untuk menyerang saingan atau kompetitor masing-masing.

Pertanyaannya, apa latar belakang dari penerbitan buku-buku tersebut. Untuk menjawabnya, menarik menyimak pandangan sejarawan LIPI Asvi Warman Adam. Menurutnya tidak ada yang salah dengan langkah para purnawirawan dalam menerbitkan buku biografinya masing-masing. "Setiap tokoh, apalagi tokoh Purnawirawan TNI yang berusia lanjut dan pensiun, tentu ingin membuat biografinya. Itu biasa dan wajar saja," kata Asvi Warman Adam kepada Debi Abdullah dari SINDO Weekly.

Asvi menambahkan setidaknya ada dua ciri yang melekat pada buku-buku hasil karya purnawirawan tersebut. Pertama, membela diri. Di dalam kasus tertentu bisa saja dikatakan bahwa "saya tidak bersalah" atau membela dirinya. Sedangkan yang kedua, bisa saja menuding dan menohok lawannya. "Jadi dalam biografi seseorang, terutama tentara terlihat dua kencenderungan itu," terangnya.

Seperti misalnya buku Sutiyoso. Ia berpendapat buku itu mengungkapkan pengalaman mantan Pangdam Jaya itu secara cukup rinci. Tetapi di sisi lain merupakan pembelaan terhadap dirinya dalam kasus 27 Juli.

Sedangkan untuk buku Jejak Kudeta, Asvi mengaku belum membacanya. Namun, bila melihat sekilas, ia menilai buku itu tidak banyak mengungkap data-data. "Dalam buku karya Djaja Suparman ini, saya lebih banyak melihat narasi," ujarnya. Singkat kata, Djaja banyak mengungkap analisisnya terhadap peristiwa. "Menurut saya itu lebih baik dilakukan oleh pengamat politik atau sejarawan dibandingkan mantan Purnawirawan TNI," sahutnya. Jadi, "Bukan dia yang menilai dirinya sendiri."

Senada dengan Asvi, pengamat militer Andi Widjajanto menilai penerbitan buku tersebut bagus-bagus saja. Bagus karena kasusnya satu sama lain terungkap, tetapi masing-masing harus membuktikan kasus atau tuduhannya. Jadi biarkan saja satu sama lain saling tuding, karena hal itu akan berdampak positif dalam konteks bisa mengungkap sesuatu.

Dalam bukunya, Kiki Syahnakri dan Sintong Panjaitan, mengungkapkan sesuatu tentang Prabowo. Keduanya memberi penilaian yang sangat keras terhadap Prabowo. Misalnya, dalam bukunya, Sintong mengungkap peran Prabowo dalam penculikan para aktivis prodemokrasi menjelang kejatuhan Orde Baru.

Sudah menjadi rahasia umum, penculikan itu dilakukan oleh Tim Mawar yang beranggotakan beberapa personel terbaik dari Kopassus.

Prabowo dan Masa Tandingan

Sementara itu dalam buku karya Kiki, terungkap kisah upaya Prabowo membentuk massa tandingan atau Pam Swakarsa untuk dihadapkan dengan massa yang menolak integrasi. Nah, menariknya, "Materi dari kedua buku tersebut walaupun keras, tidak dibantah oleh Prabowo."



Sementara itu mantan Pangkostrad Djaja Suparman punya alasan lain. Ketika menulis buku berjudul Jejak Kudeta, ia hanya ingin mengungkapkan pengalaman yang dialaminya selama mengabdi kepada TNI dan negara. "Alangkah piciknya setelah diberi kesempatan mengabdi, dan kita memiliki pengalaman itu, tidak dituangkan dalam satu tulisan sebagai informasi dan pembelajaran bagi generasi penerus," ujarnya. Pendek kata, tambahnya, bahwa apa yang sudah terjadi di masa lampau, baik dan buruknya dapat digunakan sebagai cermin untuk masa yang akan datang.

Lewat bukunya, Djaja berharap, generasi muda sebagai penerus mempunyai cermin yang baik, bukan dicekoki isu dan opini yang jelek. "Sepertinya kita tidak pernah mempunyai pemimpin bagus karena selalu diopinikan jelek," katanya.

Source

TNI Watch!---BAHAYA JIKA LETJEN TNI DJADJA SUPARMAN JADI KSAD

JAKARTA, (TNI Watch!, 21/12/99). Dalam kunjungannya ke Markas Brigif
6/Kostrad di Solo, hari Selasa lalu (14/12), Pangkostrad Letjen TNI Djadja
Suparman menyatakan ketidaksetujuannya atas rencana pemanggilan sejumlah jenderal oleh KPP HAM. Menurut Pangkostrad, pemanggilan para jenderal itu, akan menyakitkan hati para prajurit TNI, dan dikhawatirkan prajurit akan membabi buta.

Pernyataan kurang simpatik dari Letjen Djadja tersebut, dimentahkan Pangdam VII/Wirabuana Mayjen TNI Agus Wirahadikusumah. Menurut Mayjen TNI Agus WK, prajurit itu loyalitasnya kepada institusi, kepada bangsa, kepada negara, bukan kepada jenderal. "Prajurit kita bukan prajurit hulubalang, bukan prajuritnya jenderal, bukan prajuritnya rezim," tegas Mayjen Agus WK. Mayjen Agus juga menyatakan, pernyataan Djadja tersebut merupakan pernyataan sesaat saja.

Argumen Mayjen Agus WK tersebut mendapat dukungan dari Ketua DPR Akbar Tanjung. "Saya setuju dengan Agus, bahwa tentara harus profesional, dan tidak boleh setia pada orang," ujar Akbar Tanjung, Jumat lalu (17/12). Kalau kita mengikuti logika bantahan Agus WK, berarti Djadja Suparman hanya setia kepada jenderal. Betul sekali dugaan itu, Djadja memang setia kepada Jenderal Wiranto. Pernyataan Djadja yang kontroversial itu, merupakan cerminan dari loyalitas Djadja pada Wiranto.

Mengapa Djadja demikian loyal pada Wiranto? Tentu, karena Djadja berhutang budi pada Wiranto. Karena Wiranto (ketika masih Panglima TNI) yangmenarik Djadja ke Jakarta, sebagai Pangdam Jaya. Dan selanjutnya Wirantomempromosikannya kembali menjadi Pangkostrad. Pantas saja kalau kesetiaan Djadja pada Wiranto demikian membabi buta.

Itu semua bermula ketika Jakarta dilanda kerusuhan besar pertengahan
Mei tahun 1998 lalu. Selaku Panglima, Wiranto merasa kewalahan mengatasi
keadaan. Karena Wiranto tidak mendapat dukungan dari Pangkostrad Letjen TNI Prabowo Subianto, dan Pangdam Jaya, Mayjen TNI Sjafrie Sjamsudin. Untuk itulah Wiranto meminta bantuan pasukan pada Pangdam V/Brawijaya (saat itu) Mayjen TNI Djadja Suparman. Sebagai balas jasa atas bantuan Djadja, Wiranto mempromosikan Djadja sebagai Pangdam Jaya, menggantikan Mayjen TNI Sjafrie. Jadi antara Wiranto dan Djadja ada semangat saling membalas budi antar keduanya.

Kini posisi Djadja adalah Pangkostrad, berarti tinggal selangkah lagi ia akan menjadi KSAD. Karena kalau mengikuti tradisi selama ini, untuk
jabatan KSAD, kandidatnya diprioritaskan pada Pangkostrad atau Wakil KSAD, meski tidak selalu begitu juga, karena KSAD sekarang adalah dari Kepala BAIS.

Namun setidaknya dalam kasus Djadja, ia memiliki peluang besar
menjadi KSAD mendatang. Itulah yang harus dicegah. Mengapa? Dari ucapannya itu, itu sudah merupakan indikasi, bahwa Djadja adalah figur pimpinan yang mengerikan. Terlebih kalau kita melihat raut wajahnya yang seram, mengingatkan kita pada pemimpin Panama, si "muka nanas" Noriega. Dalam situasi sekarang, di mana demikian kuatnya tuntutan aspirasi demokrasi dari rakyat, tipe pimpinan yang otoriter seperti Djadja, menjadi kurang layak.

Tipe seperti Djadja masih mungkin mendapat tempat di era Rezim Orba
dulu, tetapi tidak untuk masa sekarang. Tipe pemimpin masa sekarang, yang
didambakan adalah figur yang aspiratif dan demokratis, meski dalam organisasi militer sekalipun. Karena meskipun ia memimpin institusi militer,
ia kan tetap berhubungan dengan masyarakat sipil, yang perilaku dan
aspirasinya berbeda.

Memang di antara teman sekelasnya di Akmil (Angkatan 1972), karir
Djadja adalah yang paling cemerlang, karena sudah menyandang pangkat Letjen.

Namun itu jangan dijadikan alasan untuk meloloskan Djadja sebagai KSAD
kelak. Kalau itu yang terjadi, bahaya otoritarian akan melanda bangsa kita.
Sementara pada saat sekarang, kita sedang bersusah-payah membangun iklim demokratis. Kalau ternyata, tipe seperti Djadja yang akan muncul jadi
pemimpin, hancurlah kita.

Berikut adalah daftar perwira Angkatan 1972, yang lebih layak
ketimbang Djadja untuk dipromosikan (versi TNI Watch!). Nomor urut di bawah
tidak menunjukkan skala prioritas, jadi nomor acak biasa.

1. Kol Inf Bachtiar Heru
(mantan Danrindam Jaya, Direktur di Kodiklat)
2. Kol Inf Karel Albert Ralahalu
(Danrem di Kodam VIII/Trikora)
3. Kol Inf Oding Mulyadi
(mantan Danrem 063/SGJ Cirebon)
4. Brigjen TNI M. Anshori DE
(Kasdam II/Sriwijaya)
5. Brigjen TNI Lintang Waluyo
6. Kol Inf Mustopo
(mantan Danrem Madiun)
7. Kol Inf Sumarsono
(mantan Danrem Solo)
8. Kol Inf Marlyn Rellys Nainggolan
(mantan Danrem di Kodam VIII/Trikora)
9. Brigjen TNI Sein Harris Sanusi
(Direktur "B" di BAIS)
10. Mayjen TNI Tabrie
(Aslog Kasum)
11. Kol Inf Christoffel Mewengkang
(pejabat di Mabes AD)
12. Kol Inf Djoko Lelono
(BAIS)
13. Brigjen TNI Bambang Sumardji
(mantan Danrem 161/WS, kini di Kodiklat)
14. Mayjen TNI Albert Inkiriwang
(Pangdam Trikora)
15. Mayjen TNI Sudi Silalahi
(Pangdam V/Brawijaya)
16. Mayjen TNI Bibit Waluyo
(Pangdam IV/Diponegoro)
17. Mayjen TNI Ampi Nurkamal Tanujiwa
(Wadan Kodiklat)
18. Kol Inf Valentinus Suwandi
(pejabat di Mabes TNI)
19. Brigjen TNI Bambang Widjojanto
(Wadan Pusterad)
20. Brigjen TNI Sudibyo
(Kasdam V/Brawijaya)
21. Kol CZI M Ali Fathan
(mantan Danrem 131/Santiago, Manado)
22. Kol Art Tasmika
(Danrem)
23. Kol Art Prang Hadi Santoso
(Asintel Kasdam III/Siliwangi)

Dari nama di atas, sengaja tidak dicantumkan nama Mayjen TNI Adam
Rachmat Damiri (Asops Kasum TNI). Keterlibatannya dalam pelanggaran HAM di Timtim, saat menjabat Pangdam IX/Udayana dan selaku Komandan Brigif Linud 3/Tri Budi Maha Sakti Kostrad, membuat namanya tidak layak masuk nominasi.

Maaf untuk Mayjen Adam Damiri. Sekali lagi maaf. ***

_______________
TNI Watch! merupakan terbitan yang dimaksudkan untuk mengawasi prilaku TNI, dari soal mutasi di lingkungan TNI, profil dan catatan perjalanan
ketentaraan para perwiranya pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan, politik TNI, senjata yang digunakan dan sebagainya. Tujuannya agar khalayak bisa mengetahuinya dan ikut mengawasi bersama-sama.
Seru juga kalau pada bikin buku, tar yang jago2 bedah buku kasih komentar, terbukalah rahasia sejarah reformasi dan rencana selanjutnya.
Niat promosi wir eh malah dibukain busuknya ama kaskuser

Agus Wirahadikusuma: "Kita Terlalu Lama Dipimpin Para Bebek"



RUMOR itu salah. Mutasi di TNI yang diumumkan Jumat pagi (16/6) tak menyentuh Pangkostrad Letjen. TNI Agus Wirahadikusumah. Padahal, belakangan santer diomongkan Agus Wirahadikusmah dan orang-orang dekatnya di TNI bakal tergusur.

Hal itu berawal dari tersebarnya apa yang dinamakan Dokumen Bulak Rantai. Dalam dokumen yang tak jelas asal-usulnya itu, diceritakan adanya pertemuan para perwira di Bulak Rantai, kompleks perumahan Perwita TNI-AD di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur. Pertemuan yang dihadiri oleh sejumlah perwira dan beberapa politisi itu, menurut dokumen tersebut, merupakan konspirasi militer dan politisi untuk menguasai TNI. Disebut-sebut singkatan BAT (Bondan Gunawan yang Sekretaris Pegendalian Pemerintahan sebelum diganti, Agus Wirahadikusumah yang Pangkostrad, dan Tyasno yang Kasad). Dan Letjen. Agus Wirahadikusumah adalah tokoh sentralnya.

Benar? "Mereka masih berpikir dalam kultur lama," kata Agus. Yang dimaksudkannya dengan "mereka" adalah si pembuat dokumen. Kenyataan yang ada, lanjut Jenderal yang suka menunggang Harley Davidson itu, reformasi internal dalam tubuh TNI masih terganjal oleh kekuatan-kekuatan lama. "Selama ini memang ada kelompok yang tersisihkan, mereka orang-orang yang bersalah atau salah baca arah," ungkapnya.

Menurut sumber Tempo Interaktif, sikap kritis Agus hingga berani mengritik atasan memang menjadi sorotan di kalangan TNI-AD. Bahkan ada rencana membawa dia ke Dewan Kehormatan Perwira, adakah Agus melanggar kode etik perwira atau tidak.

Berikut wawancara Nezar Patria dan Tiarma Siboro dari Tempo Interaktif dan Majalah TEMPO dengan Jenderal yang sedang tergila-gila saxophone ini. Agus, perwira yang menggondol Master of Public Administration dari Harvard University, AS ini berpendapat, politisi sipil kita masih lemah.

Tampaknya, sejumlah petinggi TNI masih sulit menahan godaan untuk tidak berpolitik. Kenapa?

Kultur militer kita saat ini masih dipengaruhi faktor eksternal, seperti hubungan sipil-militer kita pada rezim sebelumnya. Saya sebenarnya mengharapkan realisasi keputusan Rapim TNI yang lalu --pentingnya TNI melepaskan fungsi sosial politiknya, kembali pada core, pertahanan dan keamanan negara. Maka semua interaksi militer dengan pihak eksternal harus sudah berubah, tidak lagi mendominasi seperti dulu.

Anda juga terbawa arus kepentingan eksternal itu?

Nah, boleh-boleh saja saya dianggap punya hubungan khusus dengan kekuatan eksternal. Tapi, itu dulu. Sebenarnya, yang saya lakukan saat ini adalah mendepolitisasikan peran sosial politik TNI yang terlalu luas, yang justru mengakibatkan lemahnya TNI.

Jadi, saya sebagai Pangkostrad tak boleh lagi bicara sosial-politik. Saya harus mengerti politik, tapi tak boleh membawa-bawanya dalam urusan political games. Banyak yang datang pada saya --mahasiswa, LSM dan segala macam lapisan masyarakat-- karena menganggap kulturnya masih seperti dulu. Saya bilang, eh, hentikan. Saya sudah tak pantas lagi omong politik. Kalau bicara dengan saya, mari bicara soal perang, strategi militer, kekuatan senjata. Fungsi saya disitu.

Lalu bagaimana seharusnya sipil menyikapi situasi demokratis ini?

Saya pikir ini kesempatan yang tepat bagi sipil, terutama partai politik, untuk mengkonsolidasikan menejemennya, mereaktualisasi dan meredefinisi peran politik itu. Tujuannya, agar partai benar-benar mengakar pada organsisasinya, tak membuka akar baru dengan kekuatan di luar partai, khususnya TNI.
Itu salah satu dasar demokrasi. Dan bicara soal demokrasi, tentu saja demokrasi dalam arti sesungguhnya. Yakni, yang diwarnai nuansa keterbukaan, kebebasan, kebiasaan berbeda pandangan dan pendapat. Kita semua harus mendukung reformasi hukum dan penegakan hak asasi manusia.

Saya melihat, saat ini demokrasi berkembang pesat tapi tak ada rambu hukumnya. Ini terlihat dari munculnya kerusuhan di berbagai tempat. Misalnya, pembakaran kendaraan-kendaraan TNI di Salemba (Jakarta Pusat) itu. Kalau saya, kita harus berani mengatakan, siapa merusakkan aset-aset negara akan ditindak. Kalau perlu, di tempat kejadian diberlakukan darurat sipil atau darurat militer. Harus ada law enforcement. Lihat saja kerusuhan di Seattle, AS. Waktu itu ada demo anti-WTO, berbuntut kerusuhan. Kan lalu ada tindakan keras. Di sini, saya melihat tentara seperti kehilangan kekuatannya, katanya karena dibayang-bayangi hukum dan hak asasi manusia. Seharusnya hukum dan hak asasi manusia menjadi kekuatan untuk menegakkan aturan.

Maksudnya?

Pemerintah pusat dan daerah maupun DPR dan DPRD harus memahami hal itu. Begitu melihat suatu keadaan, mereka harus memantau secara intensif. Kalau perlu dia siaga di Pemda, dan dievaluasi jam demi jam. Kalau keadaan terus berkembang mengkhawatirkan segera bikin sidang darurat untuk ambil keputusan. Keputusan politiknya apa, keputusan pemerintah apa. Katakanlah, keputusan untuk menggerakkan TNI karena polisi tak mampu lagi. Karena itu, TNI harus turun dengan payung politik dan payung hak asasi manusia, juga harus mengembangkan contingency plan. Harus ada tindakan yang diambil, baik lewat peringatan sampai dengan penggunaan peluru tajam. Itu bisa dibenarkan, dalam rangka meredam kerusuhan agar tak meluas.

Di tengah kuatnya penolakan terhadap TNI, apa mungkin membuat perencanaan seperti itu?

Itu sangat mungkin dilakukan, tetapi saya katakan tentaranya harus profesional. Bukan main hancur-hancuran, rusak-rusakan, atau punya agenda politik. Nah, dari dulu saya bilang, bersihkan dulu TNI, agar menjadi benar.

Apa yang harus diprioritaskan oleh militer, menanggulangi gejolak sosial, atau reformasi internal?

Agenda utama dalam reformasi internal militer adalah proses penyesuaian pikiran terhadap kondisi saat ini. Ke depan, hal itu harus terus kita lakukan. Prioritas kedua, tindakan tegas dari pimpinan TNI -- barangsiapa bermain dengan networking di luar TNI, atau bermain politik, segera panggil: hei, kamu bisa berubah nggak? Kalau tidak, berhenti jadi tentara. Kan begitu. Kalau TNI ingin kuat, bersihkan TNI dari kekuatan masa lalu.

Dalam krisis, umpama Gus Dur jatuh, apakah TNI akan ambil alih kekuasaan?


(Itu tindakan) tidak populer. Kredibilitas TNI belum pulih. Jadi, sepanjang TNI belum dipercaya oleh rakyat, tidak mungkin melakukan hal itu. Pasti TNI akan berhadapan dengan rakyat, karena rakyat sudah mengerti. Bahkan mereka bisa menilai sampai dengan kualitas orang per orang di tubuh TNI. Mereka tahu yang namanya merah, putih, kuning segala macam itu.

Apa ada kemungkinan kekuatan lama dalam tubuh TNI kembali lagi?

Kekuatan-kekuatan lama ini sedang berupaya (kembali). Mereka sedang berhadapan dengan hukum. Banyak yang belum menyelesaikan pertanggungjawabannya secara hukum. Kasus pembantaian Bantaqiah apa sudah selesai? Ini semuanya menuntut keksatriaan, tanggung jawab seorang pemimpin. Kasus penculikan, kerusuhan Mei, Trisakti, Semanggi, Tim-Tim, Ambon, Banyuwangi, Kalimantan Barat, apa itu semua sudah selesai?

Dengan persoalan yang begitu banyak, apakah rekonsiliasi nasional bisa menyelesaikannya?

Pada semua aspek, baik pada politik, ekonomi termasuk bisnis, masalah TNI juga, rekonsiliasi memang satu-satunya jawaban untuk menyelesaikan berbagai persoalan rumit dan kompleks. Cuma, rekonsiliasi macam apa? Sudah sering saya katakan, apa mungkin setan dan malaikat bisa rekonsiliasi? Susah, ternyata. Silakan dipikirkan oleh para pakar, bagaimana caranya.

Saya kira jawaban yang bagus adalah supremasi hukum. Hukum jalan terus. Di Korea juga begitu. Soal nanti (mereka yang diputus salah) dimaafkan, itu masalah lain. Masyarakat Indonesia kan masyarakat pemaaf.

Kelihatannya sikap ksatria para jenderal TNI telah hilang…

Dari dulu juga sudah menjadi dogma bahwa tak ada prajurit yang salah. Yang salah itu adalah pimpinannya atau perwira. Jadi keksatriaan dan tanggung jawab pimpinan kita saat ini sedang diuji. Jika pimpinannya ksatria maka ia akan mempercepat proses pemulihan kredibilitas dan kepercayaan rakyat. Melihat yang terjadi di Aceh, lewat kasus Bantaqiah, saya bangga dengan prajurit saya yang begitu kuat menghadapi proses pengadilan. Saya katakan, pada prinsipnya mereka tak salah, karena yang bersalah adalah pimpinannya.

Bagaimana TNI memaksakan profesionalisme, jika kenyatannya masih banyak yang bergantung ke politik?

Itu sebagai akibat betapa terkooptasinya kita dalam suatu kultur, atau budaya gantung-menggantung itu. Begitu saya dipercaya jadi Pangkostrad, wah si Agus itu cantolannya kemana? Padahal saya sudah bilang, saya tak punya ketergantungan pada siapa pun, termasuk kepada Presdien Gus Dur. Saya kira pikiran seperti itu sudah harus dibuang.

Saya cuma ingin mengembalikan harkat TNI. Kepemimpinan Orde Baru kurang memperhatikan talent scouting, kurang memperhatikan sistem recruiting yang berlaku. Akibatnya, (kriteria) yang dipakai adalah kedekatan, menejemen gantung-menggantung. Kita memang terlalu lama dipimpin oleh para bebek.

Anda kan dekat dengan Bondan Gunawan, mantan Sekretaris Pengendali Pemerintahan?

Saya kenal Bondan, karena kami punya pandangan sama --soal nasionalisme dan soal kerakyatan. Karena itu, Bondan bergabung dengan sebuah yayasan yang saya pimpin, yayasan untuk pendidikan bangsa. Tapi jangan diartikan kalau saya kenal Bondan maka saya jadi Pangkostrad. Aneh juga kalu ada tuduhan Bondan mengobok-obok TNI. Ha ha ha, mana mungkin. Saya kira tidak begitu.
Wew, siapa berduit dia berkuasa,.
ayo semua opini para jenderal keluar kan aja dah
Quote:Original Posted By ZigZion


atas ane remaja radio.....yg jam 3 sore mantengin radio

hahahha kata siapa SBY bersih yg ngatur penyerangan markas PDI siapa

itu termasuk melanggar ham juga berap banyak nyawa ilang dan orang yg di hilangkan



wah kesian ente gan... yg ngatur penyerbuan PDIP bukan si SBY

itu sih kerjaan dari si ......

dah masa lalu, males bahas
ngeri ngeri sedap
inikan salah satu antek wiranto...
ini jendral yang suka mengadu domba rakyat...
tapi bini nya boljug.. Milf coyyy...
Quote:Original Posted By marko
bukannya ini pangkostrad yg digeser krn masalah keuangan di Kostrad ? hehehe...


Nggak, Jaja Suparman digeser karena berseberangan dgn presiden gusdur dan gusdur ingin memasukkan Agus WK menjadi pangkostrad krn kedekatan keduanya... JS dan AWK sdh sering terlibat perang opini dimedia sejak AWK msh menjabat pangdam VII/wirabuana, hasilnya sdh bs ditebak bahwa pemenangnya adalah yg dekat dgn kekuasaan, AWK mulus menggeser Jaja Suparman, soal keuangan itu cerita lain yg jelas bukan dikorupsi, seluruh prajurit kostrad saat itu tau ttg itu, dan AWK termasuk pangkostrad yg tdk disukai anggotanya...
Quote:Original Posted By Dann_02


Siapa lagi kalo bukan Mr. P..... akankah sejarah berulang secepat ini setelah 1999 mereka berhasil 'menendang' dengan issue sebagai dalang penculikan, kemudian saat ini menjelang pencalonan presiden 2014 mereka kembali berusaha 'menjegal' Mr. P.......

Ada apakah ini dan seberapa menakutkannya Mr. P bagi jenderal-jenderal itu sehingga berlomba mengeluarkan 'buku putih' dan statemen 'suci'

saya kira Hanya Tuhan yang tahu.....


mr p ambigu gan.inisial yg laen aj
Quote:Original Posted By Demureo
kmrn wiranto yg mulai buka suara, skrg si djaja, tanya kenapa


LHAA,,.....SI WIRANTO AMA DJAJA 11 12,....MANUSIA MANUSIA JAHAT...RAJA TEGA
Quote:Original Posted By michiel02


Ane sekarang curiga banget, sebenarnya si jendral bintang empat itu biang kerok segala kekacauan, lalu dia lempar semua kesalahan ke saingannya yang bintang 3. Terbukti setelah rival tersingkir TNI 100% dalam genggamnya. Baru kekuasaannya di TNI mulai terganggu ketika Gus Dur jadi presiden.


prabowo main korek api di jakarta... datang wiranto menyiram bensin sambil teriak kebakaran2... mungkin ilustrasinya begitu gan?
Quote:Original Posted By san2salim
pihak asingnya = arab..


bkn gan ,tp alien !

Bocorkan Audit di Kostrad, Agus WK Diganti

Quote:Original Posted By greenheart


Nggak, Jaja Suparman digeser karena berseberangan dgn presiden gusdur dan gusdur ingin memasukkan Agus WK menjadi pangkostrad krn kedekatan keduanya... JS dan AWK sdh sering terlibat perang opini dimedia sejak AWK msh menjabat pangdam VII/wirabuana, hasilnya sdh bs ditebak bahwa pemenangnya adalah yg dekat dgn kekuasaan, AWK mulus menggeser Jaja Suparman, soal keuangan itu cerita lain yg jelas bukan dikorupsi, seluruh prajurit kostrad saat itu tau ttg itu, dan AWK termasuk pangkostrad yg tdk disukai anggotanya...


Rabu, 2 Agustus 2000
Jakarta (Bali Post) -

Tanda tanya seputar alasan penggantian Letjen Agus Wirahadikusumah (Agus WK) oleh Mayjen Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis TNI-AD (Pangkostrad), Senin (31/7) kemarin dijawab sendiri oleh Agus WK. Salah satu alasan penggantian dirinya dikabarkan karena ia telah membocorkan hasil audit kepada pers. ''Mungkin itu salah satu penyebab saya 'digeser'.

Tetapi selama ini saya tidak pernah memberikan release, tidak pernah
menyebut adanya penyelewengan, tidak pernah menyebut nama dan angka,''
ujarnya ketika menerima wartawan di Makostrad, Senin siang kemarin.

Agus yang menerima wartawan tidak lama setelah pengumuman penggantiannya mengatakan, pihaknya tidak pernah bermaksud untuk mem-blow-up masalah dugaan adanya penyimpangan di keuangan Kostrad, atau untuk mencari-cari kesalahan pihak-pihak tertentu. ''Audit di Kostrad adalah sesuatu yang lumrah untuk perbaikan manajemen, terutama audit keuangan untuk menertibkan uang kesatuan dan uang prajurit. Dengan penuh kesadaran, saya mengundang akuntan publik untuk melakukan verifikasi dan menentukan sistem manajemen keuangan supaya di masa datang lebih bisa dipertanggungjawabkan dan tertib,'' katanya.

Ia mengatakan, yang dilakukannya adalah soal pertanggungjawaban keuangan
yang ternyata setelah dilakukan audit diketahui terjadi penggunaan dana yang
sangat besar dalam waktu yang singkat, sehingga patut diduga terjadi
penyimpangan, penggelapan, manipulasi dan korupsi.

Oleh karena itu, setelah berkoordinasi dengan Panglima Divisi Kostrad,
disepakati untuk menonaktifkan dua orang pejabat kepala keuangan dan asisten logistik Kostrad untuk memperlancar pemeriksaan. Namun, tambahnya, pihaknya tetap akan memegang asas praduga tak bersalah hingga pengadilan
membuktikannya.

Agus yang menjabat Pangkostrad sejak 29 Maret 2000 itu juga mengatakan,
kalaupun ada pihak-pihak yang bereaksi negatif tentang audit yang
dilakukannya, hal itu tentu dilakukan orang-orang bermasalah atau
pihak-pihak yang kepentingannya terganggu. Mengenai proses audit selanjutnya setelah meninggalkan jabatan Pangkostrad, Agus mengatakan, proses tersebut akan terus dilanjutkan sesuai dengan petunjuk Kasad dan Panglima TNI.

Pengganti Agus sebagai Pangkostrad, Mayjen Ryamizard Ryacudu yang juga
ditemui di Makostrad menyatakan akan meneruskan proses audit di yayasan dan lembaga-lembaga usaha sumber keuangan Kostrad, yang telah dilakukan
pendahulunya tersebut.

Ikhlas
Agus WK menegaskan, dirinya ikhlas dipindahkan dari Pangkostrad menjadi Pati Mabesad, karena pergeseran di tiap organisasi, termasuk di tubuh TNI,
merupakan hal lumrah untuk kebutuhan dan dinamika organisasi. ''Kepercayaan bagi saya adalah yang terpenting. Kalau pimpinan sudah tidak mempercayai saya lagi sebagai Pangkostrad, saya ikhlas untuk diganti,'' katanya menanggapi pertanyaan wartawan.

Dalam kesempatan itu, Agus WK banyak mendapat pertanyaan dari wartawan
seputar pergantian dirinya yang dikaitkan dengan dokumen Bulak Rantai maupun audit keuangan Yayasan Kostrad. Menurutnya, kasus dokumen Bulak Rantai menyadarkannya bahwa ada yang berkepentingan supaya dirinya digeser dari jabatan Pangkostrad.

''Saya katakan, saya tidak terobsesi apa pun, bahkan hak saya lepaskan, saya berikan kepada negara untuk kepentingan prajurit Kostrad. Kalau mau
menggeser saya, minta saja. Kepercayaan adalah di atas segala-galanya,''
katanya. Agus Wirahadikusumah adalah lulusan Akabri 1973, seangkatan dengan Mayjen Saurip Kadi (mantan Aster Kasad yang dimutasi menjadi Pati Mabesad awal Mei lalu) dan Brigjen RR Simbolon (Kasdam Jaya, dimutasi menjadi PatiMabesad). Ia mengakui belum bisa melakukan ''banyak hal'' sejak menjadi Pangkostrad sekitar empat bulan lalu. Namun, ditambahkannya, dirinya sejak dipercaya sebagai Pangkostrad telah melakukan sosialisasi pemikiran dan nilai-nilai kejuangan TNI, serta landasan profesionalisme sampai ke tingkat satuan terendah.

''Saya kira yang bisa menilai adalah atasan dan bawahan. Namun, saya
berusaha menanamkan landasan nilai-nilai profesionalisme dengan memberikan contoh, misalnya sampai ke tingkat batalion. Meski saya Pangkostrad, masih mampu meraih profesionalisme seperti dalam menembak, halang rintang, atau panjat tebing. Itu bukan untuk gagah-gagahan, namun sekadar memberi contoh kepada prajurit, dan mereka tentunya harus bisa mengalahkan saya dalam hal itu,'' katanya.

Pembenahan profesionalisme prajurit Kostrad, juga disebutkannya, tidak boleh
terlepas dari pembenahan manajemen keuangan, supaya manajemennya lebih
tertib dan bisa dipertanggungjawabkan. Itulah sebabnya akuntan publik
diundang untuk mengaudit keuangan Yayasan Kostrad.

Sertijab Pangkostrad akan dilaksanakan Selasa (1/8) ini dari Letjen Agus
Wirahadikusumah kepada Mayjen Ryamizard Ryacudu. Agus mengatakan, rencana sertijab itu telah dilaksanakan dengan baik. Ia mengatakan dipanggil Wakasad Letjen Endriartono Sutarto di Mabesad, Sabtu (28/7) lalu, untuk menyampaikan pesan Kasad Jenderal Tyasno Sudarto tentang penggantian dirinya sebagai Pangkostrad pada Selasa (1/8). ''Dengan tulus saya katakan, semua persiapan telah saya laksanakan dengan baik,'' katanya.

Wakasad tidak menyampaikan alasan penggantian itu selain merupakan hasil
Wanjakti. ''Tadi pagi (kemarin-red) pukul 09.30 WIB, saya dipanggil Kasad,
dan dijelaskan oleh beliau bahwa merupakan keputusan Wanjakti untuk
pergeseran jabatan, termasuk Pangkostrad,'' katanya.

Menanggapi pertanyaan wartawan, ia mengatakan keyakinannya bahwa pergantian Pangkostrad tentunya telah dikonsultasikan Panglima TNI dan Kasad kepada presiden dan wapres.

Dosa
Sementara itu, pengamat militer MT Arifin menilai pencopotan Letjen TNI Agus
Wirahadikusumah dari jabatannya sebagai Pangkostrad tak lepas dari
manuver-manuvernya selama ini. Salah satu dosa Agus, kata Arifin,
pernyataannya kalau TNI tidak mampu mengatasi masalah di Maluku sebaiknya TNI dibubarkan saja. Menurutnya, pernyataan itu jelas secara langsung ''menembak'' kepada Panglima TNI Laksamana Widodo AS.

Ia menilai manuver-manuver yang dilakukan Agus WK ternyata bukan untuk
memperkuat dirinya. Akan tetapi, katanya, justru itu memperkecil
jaringan-jaringan yang lebih dekat dengan dia. Oleh karena itu, kekuatan
menghadapi pihak-pihak yang tidak berpihak kepada Agus WK makin lemah.

MT Arifin memberi contoh, selama ini Agus WK memang berbeda pendapat dengan Panglima TNI. Akan tetapi, mantan Pangdam VII/Wirabuana itu masih mempunyai hubungan dekat dengan Kasad Jenderal TNI Tyasno Sudarto. ''Tetapi terakhir dia (Agus WK-red) ternyata juga memotong Kasad, sehingga dia akhirnya hanya sendirian,'' paparnya.

Menyinggung soal pengganti Agus WK yakni Ryamizard Ryacudu, Arifin
mengatakan, sebenarnya sejak lama Ryamizard diposisikan sebagai Pangkostrad.

Akan tetapi, karena ada memo dari Bondan Gunawan -- Pejabat Sekretaris
Negara waktu itu -- Agus WK yang kemudian dilantik menjadi Pangkostrad.
''Jadi, ini merupakan pelantikan Ryamizard yang tertunda untuk menjadi
Pangkostrad,'' paparnya.***


ane mah rakyat kecil.. kalo mikir yang berat2 suka ngehank..
di tunggu jenderal2 selanjutnya....

''yg membuat bangsa ini Mundur adalh..Kita berebut untuk Tampil seperti PAHLAWAN.."
siapa yah kira2?

Mantan Pangdam Didakwa Korupsi Rp 13,6 M

Source

SURABAYA (Surabaya Pagi)– Mantan Pangdam (Panglima Komando Daerah Militer) V Brawijaya, Letjen TNI (Purn) Djaja Suparman, menjalani sidang militer di Pengadilan Militer Tinggi (Dilmilti) III Surabaya, Senin (22/4). Dia didakwa melakukan korupsi proses ruislag tanah seluas 8,8 hektar di Dukuh Menanggal, Wonocolo, Surabaya pada tahun 1997-1998. Tukar guling lahan ke PT Citra Marga Nusapala Persada (CMNP) itu diduga merugikan negara hingga Rp 13,644 miliar.

Dalam sidang perdana sekitar pukul 09.00 WIB itu. majelis hakim Letjen TNI Hidayat Manao SH, Laksdya TNI Sinoeng Harjantian SH, MH, dan Marsdya Bambang Aribowo, SH memberi kesempatan Oditur Militer Letjen TNI Sumartono membacakan berkas dakwaan terhadap Djaja Suparman. Proses pembacaan berkas dakwaan itu yang selama dua jam itu dengan suasana sedikit tegang.

Meski telah pensiun sebagai TNI AD pada 2006, terdakwa Djaja Suparman tetap mengenakan pakaian dinas ketentaraan. Pangkat dan lambang penghargaan juga terpasang di baju dinasnya itu. Saat oditur membacakan dakwaan, Djaja Suparman yang pernah menjadi Pangdam Jaya itu terlihat serius.

Sedangkan oditur membacakan secara runtut kronologis kejadian yang membuat jenderal bintan tiga itu harus di mejahijaukan. Dalam dakwaannya, Oditur Sumartono menyebutkan perkara ini bermula dari audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI yang kemudian ditindaklanjuti dengan proses pemeriksaan, setelah mendapat perintah dari KSAD. Korupsi ruislag terjadi terjadi pada 1998 lalu, saat terdakwa menjabat sebagai Pangdam V Brawijaya.

Waktu itu, ruislag dilakukan Kodam V Brawijaya berupa tanah yang sekarang dipakai jalan tol Perak-Waru. Ruislag diduga tanpa izin KSAD dan pembeli tanah sekaligus yang membangun jalan tol, yakni PT Citra Marga Nusapala Persada. "Terdakwa dijerat dakwaan primer yakni pasal 1 ayat 1 huruf a jo pasal 28 tentang UU No 13/1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi serta dakwaan subsidair yakni pasal 1 ayat 1 huruf b jo pasal 28 tentang UU No 13/1971," papar Oditur Militer Sumartono.

Usai dakwaan dibacakan, sidang langsung dilanjut dengan pembacaan eksepsi atau keberatan terdakwa atas dakwaan Oditur. Eksepsi disampaikan terdakwa Djaja Suparman dan penasihat hukumnya. Intinya, pria kelahiran Sukabumi tahun 1949 itu menyangkal dakwaan Oditur.

Dalam eksepsi selama hampir 30 menit itu, terdakwa menelaah proses penyelidikan dari atensi BPK RI pada Desember 2008 lalu. Dalam penyeldikan itu, yang memerintahkan untuk mengusut adalah KSAD. Padahal, sesuai UU No 31/1997 tentang Peradilan Militer, maka yang menjadi perwira penyerah perkara (papera) seharusnya Panglima TNI langsung, bukan KSAD. Dia menyebut perkara ini sarat politis.

"Ini tentu menyalahi UU No 31/1997 Pasal 123 ayat 1. Selain itu, patut diduga bahwa ini ada permainan politik," tandasnya.

Heru B Samiaji, pengacara terdakwa dari LBH Pancasila menyampaikan, perkara yang membelit Djaja Suparman semestinya masuk ranah perdata, bukan pidana. Dia menyebut proses ruislag terhadap CMNP tak merugikan Negara, karena uang yang diterima terdakwa bukan dari BUMN. "Seharusnya ini bukan masuk pidana melainkan perdata. Selain itu, proses peradilannya seharusnya di pengadilan negeri, bukan militer," tandasnya.

Sempat terjadi perdebatan sedikit menegangkan antara majelis hakim dengan terdakwa pada sidang perkara ini. Majelis hakim menegur terdakwa yang hadir dalam sidang mengenakan pakaian dinas militer lengkap dengan tanda pangkatnya. Hakim beralasan, terdakwa sudah pensiun sejak tahun 2006. Karenanya, hakim meminta terdakwa mengenakan pakain sipil di sidang selanjutnya.

Usai sidang, Djaja Suparman mengaku tak mau berdebat panjang tentang busana sidangnya itu. Dia mengaku akan tetap memakai pakaian militer di sidang selanjutnya dengan alasan kasus yang membelitnya terjadi masa dia sebagai Pangdam V Brawijaya. "Saya kan dituduh ketika masih dinas aktif, makanya pakai pakaian militer. Tapi saya menerima hal ini, karena yang penting keadilan terwujud," pungkasnya.