Surabaya (beritajatim.com) - Keputusan Kongres Luar Biasa PSSI yang menolak Persebaya yang berlaga dalam Liga Primer Indonesia dalam unifikasi liga memunculkan perlawanan dari pengurus dan Bonek, suporter klub tersebut. Ini juga memperpanjang sejarah perlawanan Persebaya.

Persebaya identik dengan kultur perlawanan dan perjuangan. Setidaknya ini bisa disimak dari penuturan sejarawan Rojil Nugroho Bayu Aji kepada beritajatim.com. "Tantangan Pertama di era kolonial adalah diskriminasi dan dominasi dari kelompok tim-tim belanda," katanya.

Saat pertama kali berdiri, Persebaya masih bernama SIVB atau Soerabaiasche Indonesische Voetbal Bond. "SIVB didirikan salah satunya untuk mengimbangi dominasi penjajah dalam ranah olahraga sepak bola dan sebagai upaya mempersatukan orang-orang bumiputera," kata penulis buku 'Tionghoa Surabaya dalam Sepak Bola Indonesia' ini. Masuknya 'Indonesia' dalam SIVB meneguhkan identitas, bahwa klub ini adalah bagian dari cita-cita besar tanah air bernama Indonesia.

Bersama VIJ (sekarang Persija Jakarta), Bandoengsche Voetbal Indonesische Voetbal Bond (BIVB), Persatuan Sepakbola Mataram (PSM Jogya), Voerslandsche Voetbal Bond (VVB solo), Madioensche Voetbal Bond, Indonesische Voetbal Bond Magelang (IVBM), Persebaya membentuk Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia di Jogjakarta.

SIVB atau Persebaya saat itu terkendala struktur kepengurusan dan sarana lapangan yang tak memadai. Namun semangat untuk melawan dominasi penjajah menjadi senjata dan semangat untuk berlatih. "Meskipun para pemain harus berlatih dengan tidak bersepatu atau nyeker di lapangan Pasar Turi, yang kemudian digusur menjadi stasiun," kata Aji.

Jepang datang dan sejumlah tempat di Surabaya dibombardir. Ini membuat kegiatan sepak bola terhenti sementara waktu. "Saat itu seluruh cabang olahraga masuk menjadi satu ke Tai Iku Kai, agar dapat dikontrol dengan mudah oleh Jepang. Jepang tahu, olah raga kerap menjadi alat perjuangan melawan kolonialisme," kata Aji.

Semasa penjajahan Jepang, SIVB berubah nama menjadi Persatoean Sepakbola Indonesia Soerabaja (Persibaja) pada tahun 1943. Perubahan nama ini seiring dengan diperbolehkannya penggunaan bahasa Indonesia. Kurikulum sekolah juga mengajarkan Bahasa Indonesia.

Belakangan setelah Indonesia merdeka, nama Persibaja diubah menjadi Persatuan Sepak Bola Surabaya (Persebaya). Tahun 1950, diadakan kongres PSSI di Semarang dan Persebaya masuk dalam kompetisi nasional saat itu. Kompetisi ini memiliki semangat revolusi sebagai gerakan masal yang digelorakan negara saat itu.

"Persebaya mewarisi stadion Tambaksari yang dulunya milik Belanda. Persebaya meraih juara dua kali berturut-turut, yakni 1951 dan 1952. Tahun 1954, tribun penonton di Tambaksari dirampungkan," kata Aji.

Sejak awal, Persebaya memiliki kedekatan dengan publik Surabaya. Benarlah sebuah idiom terkenal dalam dunia sepak bola: klub adalah bagian dari sejarah kota. "Persebaya saat itu memberikan beasiswa kepada pelajar berbakat di Surabaya, bekerjasama dengan pemerintah kota untuk mencari bibit-bibit pesepakbola handal," kata Aji.

"Ketua Persebaya saat itu, Kolonel Soekardi, berharap bibit muda bola di Surabaya tidak hanya pintar olah raga saja, melainkan pintar juga dalam pendidikan," tambah Bayu, yang baru saja menyelesaikan program Master Ilmu Sejarah Universitas Gajah Mada.

Tahun 1975, Persebaya melakukan perombakan besar-besaran. Semua pemangku kepentingan mulai dari pemain, pemerintah, dan pengamat sepak bola dilibatkan dalam pengelolaan. Pemerintah Kota Surabaya memberikan keringanan sewa Stadion Tambaksari. "Bahkan pembangunan mental Pancasilais dan penanaman fanatisme diterapkan oleh Ketua Umum Persebaya Kolonel CPM Djoko Soetopo pada periode 1977-1981," kata Aji.

Awal Orde Baru, negara fokus merestrukturisasi jalannya roda pemerintahan. Akibatnya sepak bola berjalan tanpa bantuan. Persebaya pun tidak berprestasi sampai akhir 1970-an karena faktor itu. "Sementara itu manajemen kurang bagus. Latihan pemain kurang intensif, dan banyak pemain Persebaya yang berstatus karyawan Badan Usaha Milik Negara, karena klub bersifat amatir," kata Aji.

Persebaya juga menghadapi sepak bola era Orde Baru yang diwarnai pudarnya idealisme dan fair play, merebaknya kekerasan dan penyuapan, serta sulitnya pendanaan. "Persebaya memiliki potensi kuat dilirik sponsor. Namun manajemen dalam Persebaya masih banyak yang mencari hidup dan ingin memolitisasi. Ini membuat manajemen tidak stabil, dan sponsor tidak tertarik melihat kondisi di dalam yang kurang sehat," kata Aji.

Sejarah panjang perlawanan Persebaya tentu saja saat didegradasikan paksa oleh PSSI pada tahun 2010. Persebaya kehilangan tiket play-off untuk bisa bertahan di Liga Super Indonesia, karena kemenangan walk over (WO) atas Persik Kediri tidak diakui PSSI. Persebaya melawan dengan menyeberang ke Liga Primer Indonesia, dan PSSI yang dipimpin Nurdin Halid menjawab perlawanan itu dengan mengesahkan klub lain bernama Persebaya. Klub Persebaya versi Nurdin ini diperkuat pemain-pemain yang pernah bermain di Persikubar Kutai Barat.

Persebaya kembali ke liga resmi, setelah PSSI diketuai Djohar Arifin Husein dan LPI diakui sebagai liga resmi. Namun dalam perjalanannya, Persebaya yang bermain di LPI kembali tak diakui, setelah Kongres Luar Biasa PSSI 17 Maret 2013 tak memasukkan klub berjuluk Bajul Ijo itu dalam skema unifikasi liga.

"Meskipun Persebaya (yang bermain di LPI) diakui FIFA sebagai tim legal, namun dalam unifikasi liga yang tertuang saat KLB kemarin tidak menguntungkan posisi Persebaya," kata Aji.

Saat ini, pengurus Persebaya dan Bonek sama-sama satu sikap: menolak keputusan KLB tersebut. Bagi Bonek, Persebaya yang berlaga di LPI adalah sah secara historis dan harus tetap bertahan. "Sejarah memang tak bisa dibeli. Sejarah itu dibuat dan terus melekat," kata Andhi Mahligai, Bonek asal Magetan.

Kata-kata Andhi ini mirip dengan ucapan Mario Karlovic, pemain asing Persebaya, dalam percakapan Blackberry Messenger dengan reporter beritajatim.com. "You cannot buy history. History can only be made," katanya. [wir]


ŞĄL̇Ą̇М ŞĄT̊Ǫξ Ɲ̌Y̊ĄL̇I Ẅ̥ĄƝI

Bangkit melawan atau diam tertindas