Bandarlampung (Lampost.co): Sejumlah warga Kota Bandarlampung dari berbagai kalangan menyampaikan dukungan untuk menolak kebijakan Pemerintah Kota Bandarlampung yang menaikkan pajak bumi dan bangunan mencapai 100 hingga 300 persen dari sebelumnya.

Warga Bandarlampung itu, Kamis (4-4), mempertanyakan dasar perhitungan Pemkot Bandarlampung sehingga tahun ini menetapkan kenaikan PBB beberapa kali lipat dari sebelumnya. Beberapa warga lainnya juga mempertanyakan dasar hukum penetapannya, mengingat seharusnya kebijakan Pemkot atau wali kota Bandarlampung tetap harus dibicarakan dan mendapatkan persetujuan DPRD setempat.

Menurut salah satu pegiat LSM di Bandarlampung, S Mukhtar, proses kenaikan PBB di Bandarlampung ini mencermibkan arogansi wali kota yang memaksakan menerapkan kebijakan tanpa mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan dampaknya bagi warga kota ini.

"Kenaikan PBB itu jelas tidak sebanding dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat berupa peluang untuk meningkatkan mutu hidup dan kehidupannya," ujar dia lagi.

Warga lainnya, Ganjar mempertanyakan kenaikan PBB itu kenapa bisa menjadi meningkat sebesar itu. "Kok bisa ya. Apa harus bisa naik dan segitu besarnya," ujar dia lagi.

Dia pun menduga kebijakan itu memiliki latar belakang tertentu yang dapat saja terkait agenda politik akan diusung oleh wali kota Bandarlampung ini. "Jangan salahkan jika orang awam di sini menduga-duga seperti itu, mengingat penilaian dari kalangan masyarakat bawah di kota ini seperti itu sudah sangat mengemuka," kata dia lagi.

Salah satu akademisi di Bandarlampung, Zainal Abidin, juga menilai kebijakan menaikkan PBB beberapa kali lipat dari sebelumnya di Bandarlampung ini merupakan kenaikan tarif PBB yang sangat ekstrem pernah terjadi selama ini.

Ia menilai, hanya pemimpin yang otoriter dan memaksakan kehendak saja yang bisa mengambil kebijakan menaikkan pajak untuk rakyatnya cenderung seenaknya sendiri. Padahal menurut dia, pelayanan publik, fasilitas lingkungan, jalan, kondisinya masih sangat buruk.

"Kenapa kok rakyat yang dipajaki semakin tinggi seperti itu, apa karena mengejar target pendapatan asli daerah dengan mengorbankan masyarakat," ujar dia pula.

Dia mengaku jengkel juga melihat ketidakbijakan yang aneh seperti ini diterapkan di Kota Bandarlampung. Sebelumnya beberapa pengamat sosial dan politik di Lampung juga mengkritisi kebijakan menaikkan PBB di Kota Bandarlampung yang mencapai 100 hingga 300 persen dari sebelumnya itu.

Direktur LBH Bandarlampung Wahrul Fauzi Silalahi juga mengingatkan agar DPRD Bandarlampung dapat mengevaluasi kembali kebijakan tersebut, karena dinilai sangat memberatkan bagi warga masyarakat umumnya di kota ini.

LBH Bandarlampung juga siap menampung dan menindaklanjuti keluhan dan laporan keberatan maupun penolakan atas kebijakan kenaikan PBB itu, untuk dapat memprosesnya lebih lanjut sesuai dengan peluang gugatan hukum dan upaya lain dapat dilakukan warga masyarakat untuk membatalkan atau menolak kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat banyak seperti itu.

Wali Kota Herman HN menegaskan bahwa kenaikan tarif PBB itu telah melalui kajian dan perhitungan yang matang, sehingga akhirnya diterapkan kenaikannya sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan harga pasaran lahan maupun bangunan warga setempat.

Dana yang diperoleh dari PBB itu, menurut Herman, juga akan sepenuhnya digunakan untuk pembangunan kota ini antara lain mengandalkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor PBB. (ANT/L-4)