TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian RI Jenderal Timur Pradopo tak mau berpolemik ihwal kemungkinan instansinya diposisikan berada di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri. Saat ini, Polri berada langsung di bawah koordinasi Presiden.

Menurut Timur, instansinya menjalankan semua peraturan yang berlaku. "Itu yang kami pedomani sekarang," kata dia, kepada Tempo, di halaman parkir Istana Negara, Jakarta, Senin, 11 Maret 2013.

Mantan Kepala Kepolisian Resor Jakarta Barat ini tak mau berkomentar lebih jauh. "Tentunya kami sesuai ketentuan undang-undang," ujar Timur.

Konflik antara anggota Kepolisian RI dan Tentara Nasional Indonesia, seperti terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, belum lama ini, dinilai karena adanya kecemburuan. Menurut guru besar sosiologi agama Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Azyumardi Azra, salah satu penyebab kecemburuan itu adalah posisi kelembagaan negara dua aparat penegak hukum itu.

TNI berada di bawah Kementerian Pertahanan, sedangkan Polri langsung di bawah Presiden. "Oleh karena itu, menurut saya, Polri itu harus ditempatkan di bawah Menteri Dalam Negeri," kata Azyumardi, di Jakarta, kemarin.

Dengan begitu, ujar Azyumardi, TNI dan Polri bakal berada di posisi yang setara. Polisi di bawah Kementerian Dalam Negeri sudah banyak diterapkan di negara lain. "Di Amerika dan Australia juga begitu."

Menurut dia, di bawah koordinasi kementerian, polisi diharapkan fokus pada penegakan hukum di daerah masing-masing, tidak ditugaskan secara berpindah di seluruh wilayah Indonesia. "Jadi, dia mengenal wilayahnya asing-masing," katanya.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Sohibul Iman, juga sependapat. "Saya setuju dengan itu," ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera ini. "Masa Polri langsung di bawah Presiden?" ucap Sohibul. Menurut dia, sebagai elemen keamanan dalam negeri, Polri harus berada di bawah kementerian. "Tentu yang cocok Kementerian Dalam Negeri."
sumber