inilah..com, Jakarta - Penjualan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) ke Manila Water mendapat kecaman dari kalangan DPRD DKI. Apalagi penjualan saham pengelola air minum di wilayah barat terhadap pihak asing melalui persetujuan Wakil Gubernur, Basuki Tjahaja Purnama.

"Basuki tak menganggap DPRD sebagai rekan kerja, karena mengambil keputusan sendiri. Padahal sejak Desember, kita sudah keluarkan rekomendasi penolakan penjualan, kenapa sekarang malah setuju, ini kan menganggap remeh kita," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Sayogo Hendrosubroto, Kamis (14/3/2013).

Politisi asal PDI Perjuangan ini menuturkan, DPRD lebih setuju jika penjualan saham Palyja ke BUMD DKI. Dengan demikian, pengaturan kerjasama bisa dilakukan dengan mudah. "Kalau dengan asing, uang warga yang beli air mengalir ke luar negeri semua, teknisinya orang luar, karyawannya digaji besar, itu biaya operasional pasti tinggi, beda dengan perusahaan lokal," jelasnya.

Sayogo menilai Basuki membolak-balikkan pemikiran logis ketika mengatakan penjualan menjadi jalan keluar pelaksanaan renegosiasi kontrak. "Itu namanya pikirannya terbalik, masa’ orang mau beli, dikasih perjanjian lama, harusnya kontrak baru, kemudian baru dijual," tegasnya.

Ia meminta Gubernur DKI Jakarta, Jokowi menolak permohonan Suez menjual sahamnya ke perusahaan air Filipina itu. "Kalau Wagub bilang Manila Water hebat, coba lihat sejarah. Dulu Lyonaisse dan Thames juga hebat, mereka perusahaan kelas dunia," ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Basuki yang juga Ketua Proses Due Diligence penjualan Palyja menyatakan persetujuannya menjual saham Palyja. Menurutnya, dengan dijual dari PT Suez Environtment (pengelola Palyja), Pemprov DKI bisa melakukan renegosiasi. Tidak seperti selama ini dimana proses renegosiasi kontrak mandek.

Menurut pria yang akrab disapa Ahok, ia sudah mengecek kinerja Manila Water di sejumlah negara dan rekam jejaknya bagus. PT Suez Environment sebagai pemilik PT Palyja menandatangani kesepakatan pada (18/10/2012) lalu untuk menjual saham Palyja sebesar 51 persen.

Padahal saat ini sedang diadakan proses renegosiasi kontrak antara Palyja dengan PAM Jaya. Seperti diketahui, kerjasama pengelolaan air di Jakarta ditandatangani pada 6 Juni 1997 untuk masa konsesi 25 tahun mulai 1 Februari 1998 hingga 31 Januari 2023. Dua operator asing, yaitu Palyja dan Aetra ditunjuk langsung untuk menyediakan air minum untuk warga Jakarta.

Namun, hingga saat ini pelayanan dua operator masih buruk. Selain itu, kerjasama juga merugikan PAM Jaya karena memiliki potensi utang sebesar Rp 18,2 Triliun kepada dua operator saat perjanjian berakhir pada 2022. Proses renegosiasi sudah dilakukan PAM Jaya dengan Aetra, namun belum dengan Palyja.

Juru bicara Palyja, Meyritha Maryanie beberapa waktu lalu membenarkan ada SPA yang sudah ditandatangani. "Hingga saat ini belum ada penjualan saham, dalam kontrak Palyja dan PAM Jaya, jika ada penjualan saham kepemilikan, maka harus ada persetujuan dari PAM Jaya yang direkomendasikan Gubernur," ujarnya.

Operator swasta yang dimiliki Suez asal Perancis dan PT Astratel Indonesia itu melayani sekitar 415.000 pelanggan air bersih mulai dari Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan di sisi barat Kali Ciliwung.[bay]

[url]http://metropolitan.inilah..com/read/detail/1967734/pdip-setujui-penjualan-palyja-ahok-remehkan-dprd#.UUHgmVc_CZE[/url]

gile lu hok mana janji sebelum lu dilantik katanya mau dijual ke BUMD

Basuki Setuju BUMD Beli Saham Palyja

. Ini kok malah terbalik..

oh karena bagus? dulu suezz katanya bagus nyatanya malah rampok aset?


Semoga saja pak JOKOWI &DPRD DKI bijak mengambil keputusan agar PALYJA tidak dibeli manila melainkan BUMD>> agar rakyat sejahtera, 415.000 selama ini ga sejahtera ... airnya banyak kendala..