VIVAnews - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat akan memanggil Markas Besar Tentara Nasional Indonesia mempertanyakan temuan indikasi penyimpangan uang lauk-pauk (ULP) prajurit penjaga pulau-pulau terdepan. Para prajurit ini seharusnya menerima Rp40 ribu per hari, namun kenyataannya mereka hanya mendapat Rp23 ribu.

Temuan ini diungkapkan Wakil Ketua Komisi I Hayono Isman usai melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Utara pada Kamis, 5 Agustus 2010. Tim Kunjungan Kerja Komisi I mengunjungi Kodam I/Bukit Barisan, Lantamal I Belawan, Lanud dan Pangkosek III Medan.

Saat berdiskusi dengan Komandan Lantamal di Belawan, Hayono menemukan ULP yang diterima prajurit marinir di pulau-pulau terdepan hanya Rp23.000, padahal semestinya Rp40.000. “Ini akan mejadi masukan yang akan kami tanyakan kepada Mabes TNI," kata Hayono seperti dilansir laman DPR, Rabu, 11 Agustus 2010.

Komisi I menyatakan akan memperjuangkan tunjangan prajurit di daerah perbatasan ini. Menurut Hayono, ada penyimpangan dalam kasus ini dan perlu ada klarifikasi dari Mabes TNI.

Komisi I DPR RI mengharapkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) lebih meningkatkan profesionalitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya menjaga keamanan dan kedaulatan Negara Republik Indonesia dengan Konsep Minimum Essential Force Kementerian Pertahanan.

Menurut Hayono Isman, konsep ini dibuat dikarenakan keterbatasan anggaran. Meski demikian, kecendrungan perekonomian Indonesia yang semakin meningkat harus diikuti dengan peningkatan anggaran TNI. (kd)

http://nasional.news.viva.co.id/news...erluar-disunat

Marinir di P Nipah Belum Dapat Tunjangan

BATAM, KOMPAS.com - Sebanyak 90 prajurit marinir Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang bertugas di Pulau Nipah belum menerima tunjangan. Dalam kondisi demikian dan ditambah kesejahteraan hidup serba tak memadahi, empat kali dalam empat bulan terakhir, kapal aparat Malaysia memasuki perairan Indonesia di sekitar Pulau Nipah.

Perihal belum cairnya tunjangan tersebut dipaparkan Letnan Satu Marinir DM Suari, Komandan Kompi Satuan Tugas Pengamanan Pulau Nipah-Rondo-Berhala, saat menerima kunjungan kerja Wakil Menteri Pertahanan Sjarief Sjamsoeddin di Pulau Nipah, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Kamis (21/7).

Beberapa kendala yang kami hadapi adalah uang lauk-pauk terlambat. Selain itu tunjangan dua bulan terakhir akan dirapel, kata Suari.

Tunjangan yang dimaksud Suari adalah tunjangan tugas di pulau terluar tak berpenghuni. Nilainya 150 persen gaji pokok yang dibayarkan langsung melalui rekening bank. Sementara uang lauk-pauk yang juga diberikan per bulan, nilainya Rp 21.000 per hari.

Di samping tunjangan, sejumlah kendala yang berhubungan langsung dengan operasional tugas penjagaan pulau terluar dikemukakan Suari. Di antaranya adalah tidak adanya kapal khusus di Pulau Nipah serta keterbatasan akses komunikasi.

Akibat nihilnya kapal khusus di Pulau Nipah, untuk kepentingan berbelanja logistik di pasar terdekat misalnya, prajurit mengandalkan kapal nelayan yang melintas lima hari sekali. ongkos sewanya Rp 600.000 pergi-pulang.

Sementara untuk akses komunikasi, permasalahannya adalah sinyal yang menjangkau Pulau Nipah secara konsisten justru dari operator telepon selular di Singapura. Satu-satunya sinyal dari salah satu operator domestik, kondisinya timbul-tenggelam.

Di tengah situasi tersebut, sebagaimana dikemukakan Komandan Pleton Satuan Tugas Pengamanan Pulau Nipah Letnan Satu Marinir Jarot Witono kepada Kompas, empat kali dalam empat bulan terakhir, kapal aparat Malaysia masuk ke perairan Pulau Nipah. Kapal-kapal itu kemudian kembali ke perairan internasional setelah petugas memberikan tembakan peringatan ke udara.

Kepada para prajurit, Sjafrie mengimbau agar mereka tidak berkecil hati dan tetap melaksanakan tugas dengan maksimal di tengah kendala dan keterbatasan yang ada. Sementara perihal masuknya empat kapal Malaysia ke perairan Pulau Nipah, Sjafrie mengatakan belum menerima laporannya.

Pulau Nipah adalah satu dari 92 pulau kecil terluar milik Indonesia. Dari Pulau Batam, jaraknya hanya satu jam perjalanan kapal cepat ke arah barat. Berhadapan langsung dengan Singapura dan jalur laut internasional menjadikan peta geopolitik maupun ekonomi pulau itu strategis.

Pemerintah berencana mengembangkan Pulau Nipah menjadi kawasan terpadu di sektor ekonomi dan pertahanan-keamanan. Dari 43,37 hektar (ha) luas daratannya, 28,47 ha akan dikembangkan menjadi kawasan industri jasa maritim di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sementara 15 ha lagi akan dikembangkan menjadi kawasan pertahanan-keamanan di bawah Kementerian Pertahanan.

Selama ini, Mabes TNI telah menyiagakan pasukan terdiri atas 90 prajurit di Pulau Nipah. Rotasi dilakukan setiap enam bulan.
http://internasional.kompas.com/read...apat.Tunjangan

Personel Marinir Penjaga Perbatasan Diserang Malaria
Surabaya - Pasukan Marinir I Wilayah Timur menyiagakan 136 personelnya di pulau-pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Mereka rawan terkena serangan Malaria. "Prajurit yang menjaga kepulauan tersebut akan dirotasi enam bulan sekali," kata Komandan Pasukan Marinir I Wilayah Timur Brigjend TNI (Mar) Arief Suherman kepada wartawan seusai Peringatan HUT Ke 6 Pasukan Marinir I di Markas Marinir di Jalan Opak Surabaya, Kamis (22/3/2007). Untuk wilayah Timur, kata Arief, ada lima pulau yang dijaga yaituPulau Bras, Pulau Fani, Pulau Fanildo di Papua yang berbatasan dengan Republik Palau dan Pulau Dana di Nusa Tenggara Timur yang dekat perairan Australia. "Setiap pulau berisi 34 personil," ungkapnya. Tantangan terbesar menjaga pulau-pulau terluar ini, kata Arief, adalah mengalahkan rasa bosan dan juga penyakit malaria. Banyak di antara prajurit yang berjaga di pulau kosong itu terserang penyakit yang disebabkan nyamuk tersebut. "Pulau tersebut tidak berpenduduk. Banyak anak-anak kita yang kena malaria. Ada sekitar 20 orang yang mengidap penyakit tersebut," ujarnya. Dan saat ini para prajurit tersebut sedang menjalani pemulihan. Dan menurutnya mental-mental prajurit yang bertugas di sana dalam kondisi baik walau dalam kondisi tertekan.

[url]Hhttp://news.detik..com/read/2007/03/22/151036/757387/10/personel-marinir-penjaga-perbatasan-diserang-malaria[/url]
hampi tiap tahun Marinir sering terlambat mendapatkan tunjangan, Marinir itu berbeda dengan satuan TNI lainnya, mereka menjaga pulau terluar yang tidak berpenghuni , kalau pulau berpenghuni di jaga AD..sudah seharusnya KPK memeriksa Mabes TNI..kasihan banget Marinir gan, kalau perang diturunkan lebih awal sebagai pembuka jalan, sudah makan susah, jauh dari anak istri, gaji kecil..eh malah sama pejabatnya dephan disuruh sabar..memang kabarnya anggota Marinir dpt bertahan berbulan-bulan di alam hanya dgn modal pisau, tapi itu kan klo dalam keadaan perang bkn masa damai spt saat ini. Jenderal yang di mabes cuma ongkag-ongkang dapet duit. maaf-maaf aja ni y gan, kadang gw emosi bgt dger berita kaya gni, uang lauk pauk aja di tilep aplgi pengadaan alutsista. ada kaskuser yg nyalahin DPR, ini bukan msalah DPR gan tpi Mabes TNI yg perlu di usut, kalo DPR hanya memberikan persetujuan anggaran aj klo tdk salah