Mau nanya juga nih, apakah ada pengalaman ngebuat KPR refinance atau KPR top up di bank P*****A?bisa minta tolong penjelasannya, karena kemaren coba tanya CS di cibubur, tapi gak ada penjelasannya.

atau ada yang pernah take over dari bank P*****A ke bank lain?bagaimana processnya mudah atau sulit, apakah ada penaltinya?
Quote:Original Posted By Senda87
Dear Para Agan Yth,

Boleh minta CP untuk Bank DKI Syariah dan BII Syariah ??

Btw, kalau mau pakai jasa para marketing itu biasanya fee ke mereka berapa ya Gan? Denger2 kalau pake jasa gitu lebih cepet, dan kelengkapan dokumen bisa dikirim via email aja ya.. Apa betul? Pasti mahal ya.. hehe

Mohon info para marketing dari berbagai bank recomended nya ya Gan..
Boleh ke email sendafidia@gmail.com ya

Terima kasih banyak lho


Mohon para suhu berkenan juga mengirim email cp ke harestyahafid@gmail.com ato pm ane.

Terima kasih gan
Just share, Senin kmrn baru akad kredit BCA ambil promo 8,5% fix 5th plafon 250jt 10th

Provisi: 2,500,000
Adm: 400,000
Asuransi jiwa: 1,986,500
Asuransi jaminan: 354,960
Notaris total: 9,544,480

Notaris charge 1% dr harga transaksi, huehehe mau nego abis akad malah lupa, Ada biaya pemekaran desa dalam biaya notaris segala krn ada beda kelurahan dan kecamatan antara PBB dan yg tertulis di SHM; biaya ploting sertifikat jg ada krn di SHM nomor buku tanah blm tercantum

Abis ini nabung lagi utk biaya renovasi kecil"an sebelum disewakan
Quote:Original Posted By ans77
Permisi para sesepuh dan mods thread KPR, mo nanya nih....Alhamdulillah, ane udah bisa nyicil rumah via BII selama 6 tahun berjalan dan tahun ini Insya Allah mo ane tempatin sendiri ( selama ini tinggal sama mertua... )..., ane mo ada rencana renovasi rumah, tapi dananya nggak ada........rencananya ane mo pinjam kredit multiguna, istri ane udah tanya2 ke BII katanya bisa mengajukan penambahan plafon kredit ( istlahnya Top Up kl nggk salah )...kira2 apa saja ya persyaratannya biar permohonan top up saya lulus...mohon infonya....makasih...


Persyaratannya +/- sama kok gan sama kyk persyaratan KPR biasa.
Yang penting agan BI Check lancar, pembayaran ke BII Lancar, analisa perhitungan income juga bagus, pasti bisa deh di approve. atau mau coba pake bank ane gan ?

Quote:Original Posted By bakmie56
dear all,

misalkan kita sdh di aprove kpr + renovasi di bank.
tetapi rmh tidak kita renov,apakah ada denda dari bank?

terima kasih


pengajuan pertama bagaimana gan ? KPR Konstruksi / refinancing ? klo KPR Refinancing sih tidak masalah ya kalau tidak jadi renov karena dana sudah kita terima setelah akad kredit. Kalau KPR Konstruksi biasanya itu ada tahap pencairan. misalnya 50% ketika akad kredit, 25% setelah rumah mencapai +/-70% pembangunan dan 25% sisanya setelah semua beres. kalau agan pake KPR Konstruksi, maka agan gk akan terima tuh 25% yang 1 dan 25% yang ke 2.

Quote:Original Posted By jalan.jauh
Mohon info atau share pengalamannya gan?
Saya mau take over nih dari bank BT* ke Bank Lain apakah harus menunggu 2 tahun yah baru bisa???

Makasih info dan sharenya agan-agan sekalin.



Sebenarnya bisa aja gan kalau mau lansgung take over. tapi biasanya ada pinaltynya gan. mungkin BTN punya persyaratan kyk gini " apa bila ada pelunasan yang dilakukan sebelum 2 tahun maka terkena pinalty sebesar xx% "

jadi maksudnya untuk menghindari pinalty sih gan

Quote:Original Posted By didin.ariffudin
Mau nanya juga nih, apakah ada pengalaman ngebuat KPR refinance atau KPR top up di bank P*****A?bisa minta tolong penjelasannya, karena kemaren coba tanya CS di cibubur, tapi gak ada penjelasannya.

atau ada yang pernah take over dari bank P*****A ke bank lain?bagaimana processnya mudah atau sulit, apakah ada penaltinya?


Ane pernah gan take over dr bank Permata and baru aja kejadian tuh bulan Januari kemarin. Emang agak sulit sih gan, tetapi ya untungnya semua bisa berjalan dengan normal gan.

Tertarik untuk take over gan ?

Bagi yang mau tanya - tanya seputar KPR Bank ICBC Indonesia
Bagi yang membutuhkan dana untuk usaha dengan jaminan Rumah, Ruko atau Apartment
permisi agan-agan semua..
ane mau minta pencerahannya..ane lagi mau ambil kpr di D*I Syariah,,plafon dah disetujui dan dikasi SP3. rencana akad minggu depan,,yang jadi pertanyaan, di SP3, pada cara pelunasan (angsuran bulanan), ada tanda * , dengan keterangan “angsuran sewa ditinjau berkala setiap tahun dan ada perubahan akan disepakati secara bersama”. Bayangan ane, kalau begitu sama sj dengan bank konvent donk.

Yang ane tanyakan:
1. apakah pasal ini (tanda bintang) bisa minta dihapuskan pada waktu akad ? karena kl pk keterangan ini, berarti angsuran kemungkinan bisa berubah setiap bulannya.
2. untuk perkiraan biaya yang muncul untuk plafon 280:

Biaya Bank (total 3.168.000)
-admin+materai 3.168.000

Biaya Asuransi ( total 7.034.000)terdiri dari:
- Asuransi Jiwa 5.829.000
- Asuransi Kebakaran 1.205.200

Biaya Notaris (total 7.230.000)terdiri dari:
- Cek sertifikat : 200.000
- AJB+Balik Nama: 4.100.000
- PNBP Balik Nama : 380.000
- Perjanjian pembiayaan : 600.000
- APHT : 1.700.000
- PNBP HT : 250.000

Saldo 1 x blokir = 3,272,889
Total (belum termasuk pajak pembeli) =20,755,689

biaya segitu normal atau kemahalan?
untuk biaya2 yang muncul apa yang kira2 bisa di nego?
thank untuk share and info nya
Quote:Original Posted By kitakan
permisi agan-agan semua..
ane mau minta pencerahannya..ane lagi mau ambil kpr di D*I Syariah,,plafon dah disetujui dan dikasi SP3. rencana akad minggu depan,,yang jadi pertanyaan, di SP3, pada cara pelunasan (angsuran bulanan), ada tanda * , dengan keterangan “angsuran sewa ditinjau berkala setiap tahun dan ada perubahan akan disepakati secara bersama”. Bayangan ane, kalau begitu sama sj dengan bank konvent donk.

Yang ane tanyakan:
1. apakah pasal ini (tanda bintang) bisa minta dihapuskan pada waktu akad ? karena kl pk keterangan ini, berarti angsuran kemungkinan bisa berubah setiap bulannya.
2. untuk perkiraan biaya yang muncul untuk plafon 280:

Biaya Bank (total 3.168.000)
-admin+materai 3.168.000

Biaya Asuransi ( total 7.034.000)terdiri dari:
- Asuransi Jiwa 5.829.000
- Asuransi Kebakaran 1.205.200

Biaya Notaris (total 7.230.000)terdiri dari:
- Cek sertifikat : 200.000
- AJB+Balik Nama: 4.100.000
- PNBP Balik Nama : 380.000
- Perjanjian pembiayaan : 600.000
- APHT : 1.700.000
- PNBP HT : 250.000

Saldo 1 x blokir = 3,272,889
Total (belum termasuk pajak pembeli) =20,755,689

biaya segitu normal atau kemahalan?
untuk biaya2 yang muncul apa yang kira2 bisa di nego?
thank untuk share and info nya

Coba bantu jawab dan sekedar sharing Gan....

No. 1 jawabannya tidak bisa, karena ane dulu juga minta klausul tersebut dihapus (jawaban mereka klausul tersebut harus dimasukan karena berhubungan dengan kepentingan audit), dan menurut mereka untuk perubahan angsuran sewa harus dengan persetujuan kita. Kenapa ? karena setiap perubahan angsuran sewa harus dibuatkan surat perjanjian baru, jadi kalo kita tidak tandatangan di surat perjanjian yang baru tersebut maka surat tersebut tidak sah. Dan pada kenyataannya di dalam Akta Perjanjian Pembiayaan memang tercantum nilai angsuran sewa yang harus kita bayar, jadi kalau nilai tersebut berubah sepertinya memang diperlukan perjanjian baru.

No.2 Kalau dibandingkan dengan biaya ane setahun yang lalu, sepertinya tidak terlalu jauh berbeda. Malah biaya APHT mahalan ane 250 ribu. Biaya-biaya yang bisa dinego biasanya yang berada di bawah biaya Notaris, karena biaya-biaya tersebut biasanya mengandung biaya jasa. Tentu saja negonya harus dengan notarisnya, karena pihak Bank biasanya hanya mendebet sesuai dengan tagihan dari Notaris.

CMIIW (Cendol Me If I'm Woke)....

Quote:Original Posted By netbigz

Coba bantu jawab dan sekedar sharing Gan....

No. 1 jawabannya tidak bisa, karena ane dulu juga minta klausul tersebut dihapus (jawaban mereka klausul tersebut harus dimasukan karena berhubungan dengan kepentingan audit), dan menurut mereka untuk perubahan angsuran sewa harus dengan persetujuan kita. Kenapa ? karena setiap perubahan angsuran sewa harus dibuatkan surat perjanjian baru, jadi kalo kita tidak tandatangan di surat perjanjian yang baru tersebut maka surat tersebut tidak sah. Dan pada kenyataannya di dalam Akta Perjanjian Pembiayaan memang tercantum nilai angsuran sewa yang harus kita bayar, jadi kalau nilai tersebut berubah sepertinya memang diperlukan perjanjian baru.

No.2 Kalau dibandingkan dengan biaya ane setahun yang lalu, sepertinya tidak terlalu jauh berbeda. Malah biaya APHT mahalan ane 250 ribu. Biaya-biaya yang bisa dinego biasanya yang berada di bawah biaya Notaris, karena biaya-biaya tersebut biasanya mengandung biaya jasa. Tentu saja negonya harus dengan notarisnya, karena pihak Bank biasanya hanya mendebet sesuai dengan tagihan dari Notaris.

CMIIW (Cendol Me If I'm Woke)....



Saya setuju ama agan diatas ini. Gak beda jauh.
Selamat sore. Saya mau nanya (lagi) ..

Saya mau mengajukan KPR di bank B*T untuk rumah baru. Udah booking juga ke developernya. Rencananya saya mau join income dg istri. Namun masalahnya, sampai saat ini slip gaji istri cuma ada untuk bulan Jan dan Feb. Istri saya bekerja di tempat baru mulai Jan ini. Slip gaji bulan Des kebelakang nggak punya, dan ketika request ternyata nggak bisa diterbitkan oleh tempat kerja lamanya.

Jika saya apply dg 2 slip gaji istri, apakah ini akan mengurangi penilaian terhadap join income saya? Syarat2 lain sudah lengkap, termasuk SK pengangkatan kerja istri di tempat lama juga ada. Apa saya tunggu aja sampai istri punya 3 slip gaji.

Thanks.
Quote:Original Posted By nurandi
Selamat sore. Saya mau nanya (lagi) ..

Saya mau mengajukan KPR di bank B*T untuk rumah baru. Udah booking juga ke developernya. Rencananya saya mau join income dg istri. Namun masalahnya, sampai saat ini slip gaji istri cuma ada untuk bulan Jan dan Feb. Istri saya bekerja di tempat baru mulai Jan ini. Slip gaji bulan Des kebelakang nggak punya, dan ketika request ternyata nggak bisa diterbitkan oleh tempat kerja lamanya.

Jika saya apply dg 2 slip gaji istri, apakah ini akan mengurangi penilaian terhadap join income saya? Syarat2 lain sudah lengkap, termasuk SK pengangkatan kerja istri di tempat lama juga ada. Apa saya tunggu aja sampai istri punya 3 slip gaji.

Thanks.


Malam gan,

Seharusnya tidak masalah sih kalau kondisi seperti itu. yang penting penghasilan istri agan tercermin di rekening. itu sudah kuat kok gan. kecuali bank yang bersangkutan agak sedikit ketat.

Bagi yang mau tanya - tanya seputar KPR Bank ICBC Indonesia
Bagi yang membutuhkan dana untuk usaha dengan jaminan Rumah, Ruko atau Apartment

CP KPR BSM

Klo di antara Agan-aganwati ada yang bekerja di bagian KPR BSM JKT atau Bogor, silahkan PM ane, ane perlu bantuannya untuk pengajuan KPR BSM.

Thank's
Quote:Original Posted By kitakan
permisi agan-agan semua..
ane mau minta pencerahannya..ane lagi mau ambil kpr di D*I Syariah,,plafon dah disetujui dan dikasi SP3. rencana akad minggu depan,,yang jadi pertanyaan, di SP3, pada cara pelunasan (angsuran bulanan), ada tanda * , dengan keterangan “angsuran sewa ditinjau berkala setiap tahun dan ada perubahan akan disepakati secara bersama”. Bayangan ane, kalau begitu sama sj dengan bank konvent donk.

Yang ane tanyakan:
1. apakah pasal ini (tanda bintang) bisa minta dihapuskan pada waktu akad ? karena kl pk keterangan ini, berarti angsuran kemungkinan bisa berubah setiap bulannya.
2. untuk perkiraan biaya yang muncul untuk plafon 280:

Biaya Bank (total 3.168.000)
-admin+materai 3.168.000

Biaya Asuransi ( total 7.034.000)terdiri dari:
- Asuransi Jiwa 5.829.000
- Asuransi Kebakaran 1.205.200

Biaya Notaris (total 7.230.000)terdiri dari:
- Cek sertifikat : 200.000
- AJB+Balik Nama: 4.100.000
- PNBP Balik Nama : 380.000
- Perjanjian pembiayaan : 600.000
- APHT : 1.700.000
- PNBP HT : 250.000

Saldo 1 x blokir = 3,272,889
Total (belum termasuk pajak pembeli) =20,755,689

biaya segitu normal atau kemahalan?
untuk biaya2 yang muncul apa yang kira2 bisa di nego?
thank untuk share and info nya

pertanyaan saya senada dgn diatas, namun yang menjadi pertanyaan besar saya saat ini, apakah biaya BPHTB juga yang menentukan dari pihak Notaris bank atau notaris diluar bank? yang pasti dgn harapan klo diluar bank, biaya BPHTB masih bisa dikurangi.
mohon jawaban dr para suhu KPR
Terimakasih
Quote:Original Posted By b6672ks

pertanyaan saya senada dgn diatas, namun yang menjadi pertanyaan besar saya saat ini, apakah biaya BPHTB juga yang menentukan dari pihak Notaris bank atau notaris diluar bank? yang pasti dgn harapan klo diluar bank, biaya BPHTB masih bisa dikurangi.
mohon jawaban dr para suhu KPR
Terimakasih


BPHTB ya yg nentuin notaris yg terlibat dalam KPR kita dong. Gak ada urusannya ama notaris luar.
Tinggal kena pake harga transaksi atau NJOP. Kalo pengen lebih murah ya NJOP.
Quote:Original Posted By awaj


BPHTB ya yg nentuin notaris yg terlibat dalam KPR kita dong. Gak ada urusannya ama notaris luar.
Tinggal kena pake harga transaksi atau NJOP. Kalo pengen lebih murah ya NJOP.


oh begitu, tapi ini kalau kasusnya seperti diatas, dimana AJB dan ganti nama serta cek sertipikat oleh notaris dr bank pemberi KPR, apakah bisa pakai based on NJOP?
Quote:Original Posted By b6672ks


oh begitu, tapi ini kalau kasusnya seperti diatas, dimana AJB dan ganti nama serta cek sertipikat oleh notaris dr bank pemberi KPR, apakah bisa pakai based on NJOP?


Ane pakai notaris bank, dan based to NJOP
Kalo pake transaksi bisa
Quote:Original Posted By awaj


Ane pakai notaris bank, dan based to NJOP
Kalo pake transaksi bisa

daerah mana om?klo jatibening gmn yah?
selamat malem gan...
mau tanya gan ane lg ngambil kpr bersubsidi nih,syarat+dp+booking sampai milih rumah sudah kecuali wawancara dengan pihak bank..
tapi yg bikin ganjil sewaktu memilih rumah saya di kasih lampiran surat pernyataan penghasilan
3 lembar untuk ke perusahaan dan 1 lembar untuk kelurahan/desa..

nah yang bikin aneh koq ada keterangan kalo penghasilan dirasa tidak benar bisa di tuntut ke pengadilan

ngeri jg nih maksudnya gimana yah,maaf awam banget ane gan

Bank syariah

Gan mau nanya,
Kalau di bank syariah untuk pelunasan seluruhnya apakah pokok + marginnya juga dibayarkan? Atau hanya pokoknya saja? Soalnya di biis dibayarkan pokok+margin, di muamalat, bsm, diks gmn ya gan?

Pajak

Gan, sebenarnya bisa gak ya kalo pajak jual beli pake NJOP...
Kalo aturan pemerintah yang sebenarnya gimana...
Soalnya notaris ane bisa bantu di luar harga jual, pake harga 2 kali NJOP...
Kalo begitu jatuhnya gede juga pajaknya, soalnya hampir sama ama harga jualnya...

Quote:Original Posted By awaj


Ane pakai notaris bank, dan based to NJOP
Kalo pake transaksi bisa


Pake bank apa gan, terus NJOP ama harga jualnya selisihnya gede apa kecil, soalnya kata notaris ane kalo selisihnya gede dan yang di pake NJOP tukang pajaknya bisa curiga...
Quote:Original Posted By b6672ks

daerah mana om?klo jatibening gmn yah?


Depok.

Quote:Original Posted By luqmannugraha
selamat malem gan...
mau tanya gan ane lg ngambil kpr bersubsidi nih,syarat+dp+booking sampai milih rumah sudah kecuali wawancara dengan pihak bank..
tapi yg bikin ganjil sewaktu memilih rumah saya di kasih lampiran surat pernyataan penghasilan
3 lembar untuk ke perusahaan dan 1 lembar untuk kelurahan/desa..

nah yang bikin aneh koq ada keterangan kalo penghasilan dirasa tidak benar bisa di tuntut ke pengadilan

ngeri jg nih maksudnya gimana yah,maaf awam banget ane gan


Namanya juga KPR BERSUBSIDI. Ya pasti emang ditujukan kepada yg berhak, harus ada landasan legal formalnya, diantaranya validasi pendapatan itu.
Kenapa harus ngeri? Kecuali emang nggak berhak & mau 'ngadalin'.
Rumah itu gak akan dipakai sehari-dua hari, jadi pilih yg aman aja

Quote:Original Posted By mustafa_ale
Gan mau nanya,
Kalau di bank syariah untuk pelunasan seluruhnya apakah pokok + marginnya juga dibayarkan? Atau hanya pokoknya saja? Soalnya di biis dibayarkan pokok+margin, di muamalat, bsm, diks gmn ya gan?


Pokoknya aja.

Quote:Original Posted By tom_kurus
Gan, sebenarnya bisa gak ya kalo pajak jual beli pake NJOP...
Kalo aturan pemerintah yang sebenarnya gimana...
Soalnya notaris ane bisa bantu di luar harga jual, pake harga 2 kali NJOP...
Kalo begitu jatuhnya gede juga pajaknya, soalnya hampir sama ama harga jualnya...

Pake bank apa gan, terus NJOP ama harga jualnya selisihnya gede apa kecil, soalnya kata notaris ane kalo selisihnya gede dan yang di pake NJOP tukang pajaknya bisa curiga...


1. Pertanyaan ini pasti belom baca page 1. Coba baca lagi Gan.
2. Bank ibukota versi syariah.
Quote:Original Posted By awaj

Namanya juga KPR BERSUBSIDI. Ya pasti emang ditujukan kepada yg berhak, harus ada landasan legal formalnya, diantaranya validasi pendapatan itu.
Kenapa harus ngeri? Kecuali emang nggak berhak & mau 'ngadalin'.
Rumah itu gak akan dipakai sehari-dua hari, jadi pilih yg aman aja


ohhh,emang begitu ya..saya kaget aja gan+ngeri gitu penghasilan saya saya up sedikit soalnya...ok gan hatur nuhun sekali buat penjelasannya