Kamis, 21 Februari 2013 , 10:25:00
Dana Safari PKS Masuk APBD, Sekprov Ngaku Khilaf


PADANG--Khawatir persoalan pengalokasian dana safari dakwah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi bola liar, Pemprov Sumbar akhirnya membeber kronologi munculnya mata anggaran safari dakwah PKS di APBD 2013.

Pemprov mengakui dana tersebut tidak pernah dibahas di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumbar. Lolosnya mata anggaran itu dalam APBD 2013, dikarenakan kealpaan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang tidak melihat perincian anggaran Satuan Kegiatan Perangkat Daerah (SKPD). Hal ini dikarenakan proposal pengusulan anggaran itu masuk di saat waktu penetapan APBD yang mendesak.

"Terkait hal ini, kami mengaku khilaf," kata Sekprov Sumbar Ali Asmar didampingi Asisten I Pemerintahan Devi Kurnia kepada Padang Ekspres di ruangannya, Rabu (20/2).

Ia menyebutkan, setelah ditetapkannya APBD 2013 antara DPRD dan Gubernur Irwan Prayitno, tak berarti tugas kepala daerah selesai. Kepala daerah masih memiliki tugas menetapkan Pergub Penjabaran APBD 2013 by name by address dan by proposal.

Tanpa pergub ini, anggaran tak bisa dicairkan. Hingga kini pergub tersebut masih dalam proses. "Rencananya, jika telah selesai, pergub itu akan dikirim ke Kemendagri untuk dievaluasi," katanya.

Saat gubernur melakukan pemeriksaan draf penjabaran APBD 2013, ia melihat ada keganjilan dalam mata anggaran hibah. Apalagi dalam bantuan hibah tersebut tertulis untuk partai politik, yakni Safari Dakwah PKS.

"Setelah itu, gubernur memanggil Inspektorat agar menindaklanjuti anggaran tersebut. Setelah ditelusuri, Inspektorat menjadikan hal ini temuan," bebernya.

Proses pengalokasian dana Safari Dakwah PKS tidak melalui prosedural.Mestinya, si pemohon mengajukan permohonan bantuan pada gubernur, lalu permohonan itu diteruskan ke Biro Umum.

Selanjutnya, Biro Umum mendistribusikan surat itu ke SKPD terkait atau langsung ke asisten. Setelah itu, asisten mengomunikasikan surat itu ke sekda. Barulah sekda mengkonsultasikan surat itu ke gubernur. Usai konsultasi ke gubernur, surat itu kembali dikirimkan ke sekda dan sekda mengirimkan kembali SKPD.

"Proposal itu memang ditujukan pada gubernur. Surat yang ditujukan ke gubernur itu terlebih dahulu masuk ke Biro Umum. Staf Biro umum mengirimkan surat itu ke Biro Binsos. Kepala Biro Binsos tanpa koordinasi dengan asisten atau sekda dan gubernur, langsung menyetujui dan mengalokasikan anggaran safari dakwah itu," paparnya.

Ali menegaskan, seharusnya eks Kabiro Binsos mengikuti mekanisme tersebut. "Gubernur sempat mempertanyakan ini ke saya dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) soal munculnya mata anggaran Safari Dakwah PKS di APBD 2013. Kabiro Binsos juga kaget setelah kita permasalahkan hal ini ke yang bersangkutan," ujarnya.

Alasan kenapa Jefrinal yang diberikan sanksi, tambah Ali Asmar, karena kesalahan awal dilakukan eks Kabiro Binsos itu. "Kalau pimpinan salah, maka pimpinan perlu dibina. Jefrinal nonjob bukan untuk selamanya. Jika pekerjaan yang bersangkutan bagus, tak mustahil yang bersangkutan dipromosikan kembali. Itu yang disampaikan gubernur ke saya," ujarnya.

Dalam penjabaran Permendagri No 13 Tahun 2006, Ali Asmar mengatakan bahwa proposal pemohon bisa digeser-geser pada jenis belanja yang sama tanpa mengubah perda.

"Itulah yang kami lakukan saat ini, anggaran safari dakwah itu kita geser untuk proposal yang belum tertampung di tiga SKPD, yakni Dinas Pemuda dan Olahraga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dan Dinas Sosial. Nilainya tidak berubah. Sesuai plafon anggaran Safari Dakwah PKS. Itu dilakukan karena ada proposal yang masuk di saat APBD akan ditetapkan.

"Kami punya target APBD jangan sampai ditetapkan Januari. Batas waktu itu sangat dekat. Ini adalah kealpaan. Kita bersyukur tahunya sekarang, kalau telah dibelanjakan habislah kita. Bersyukur sekarang hanya masuk ranah politik, kalau sudah masuk pada pelanggaran hukum, semuanya akan terbawa-bawa," ujarnya.

Kenapa TAPD tidak dikenai saknsi? "Ya gubernur melihat akar persoalannya berada di Biro Binsos yang melakukan kesalahan pertama. Tugas TAPD hanya mengumpulkan verifikasi. Sedangkan tugas verifikasi dan merekomendasikan bantuan sosial dan hibah itu tupoksinya SKPD yang telah ditunjuk," katanya.

Silakan Buat Pansus

Asisten I Bidang Pemerintahan Devi Kurnia menambahkan, jika ada dana yang dialokasikan di APBD tidak melewati prosedur yang benar, maka dalam proses pencairan anggarannya tak akan lolos. Terkait keinginan anggota DPRD akan membentuk pansus, Devi mengatakan itu hak politik DPRD. "Silakan saja, jika DPRD ini membuat pansus untuk hal tersebut," ucapnya.

Menanggapi kisruh dana safari dakwah PKS, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumbar, Ahmad Djainuri menyarankan masalah itu dikembalikan pada aturan berlaku.

"Kembalikan pada aturan yang berlaku saja. Apakah di dalam aturan (dana (hibah untuk Safari Dakwah PKS, red) diperbolehkan atau tidak, tergantung aturan yang mengaturnya. Kita prinsipnya tidak bisa langsung men-judge (menuduh) itu sebuah kesalahan. Harus dipelajari dulu, apakah memang seperti itu (ada dugaan pelanggaran hukum)," kata Kajati.

Kajati menegaskan, setiap pelanggaran harus bisa dibuktikan terlebih dahulu. "Tidak bisa kita nyatakan ada kesalahan sebelum ada bukti," ujar Kajati didampingi Kasi Penerangan hukum (Penkum) dan humas, Ikwan Ratsudy kemarin.

Kajati menekankan, jika hal itu mengakibatkan kerugian negara, baru bisa dikategorikan masuk kategori tindakan pidana korupsi (tipikor). "Kalau ada indikasi kerugian negaranya baru bisa dikategorikan tindak pidana korupsi," tukasnya.

Koordinator Bidang Hukum dan Pemantau Kebijakan Publik, Sopan Sumbar, Okdonal mendorong agar kasus ini dibuka seterang-terangnya. Menurutnya, kasus dana bansos untuk Safari Dakwah PKS memenuhi unsur pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam UU NO 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. "Aparat hukum harus mengusut kasus tersebut dan tidak boleh mendiamkannya," ulasnya.

hxxp://www.jpnn.com/read/2013/02/21/159464/Dana-Safari-PKS-Masuk-APBD,-Sekprov-Ngaku-Khilaf-

Makin terungkap kebusukan PKS yang menghalalkan segala cara untuk kepentingan parpolnya termasuk memakai duit rakyat melalui APBD.