Korupsi BJB Menggoyang
Senin, 25/02/2013 | 10:55 WIB


BANDUNG - Posisi Ahmad Heryawan (Aher)-Deddy Mizwar terus melesat meninggalkan pasangan lainnya dalam real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat (Jabar). Hingga pukul 07.30, Senin (25/2), Aher-Deddy unggul sementara dengan meraih 3.124.510 suara atau 32,3%. Bahkan hasil 9 quick count telah menasbihkan Aher-Deddy sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar 2013-2018.

Ironisnya, di tengah euforia kemenangan, gubernur incumbent ini malah tersandung dugaan korupsi Bank Jabar Banten Tbk (BJB/BJBR). Dia diduga terlibat pencairan kredit bermasalah untuk Koperasi Bina Usaha bentukan PT Alpindo Mitra Baja di Sukabumi senilai Rp 38,7 miliar pada 2012.Aher juga diduga terlibat dengan pencairan kredit PT Cipta Inti Parmindo yang bertempat di Surabaya, dimiliki seorang bernama Yudi Setiawan senilai Rp 250 miliar.

Ketua Budget Government Watch Dedi Haryadi menyatakan ada dugaan kredit bermasalah Bank Jabar untuk Koperasi Bina Usaha bentukan PT Alpindo Mitra Baja. Pinjaman sebesar Rp 38,7 miliar pada 2012 itu rencananya dipakai untuk usaha simpan-pinjam 600-an karyawan perusahaan suku cadang alat berat tersebut dan 6.200 nasabahnya. “Pencairan kreditnya begitu mudah karena diduga ada campur tangan Gubernur sebagai pemilik saham mayoritas,” ujar Dedi dikutip dari majalah tempo, Senin (25/2).

Kecurigaan Dedi bersandar pada pemeriksaan Bank Indonesia (NI) pada Agustus-Desember 2012. Dalam audit itu, bank sentral menemukan pemberian kredit tak disertai dokumen yang valid. Data Koperasi, misalnya, tak disahkan oleh Dinas Koperasi Kabupaten Sukabumi. Ada dugaan gaji karyawan dan skala usaha PT Alpindo digelembungkan. Ketika kredit disetujui, uang tak disalurkan langsung ke rekening karyawan, tapi ditarik pejabat Koperasi.

Para auditor bank sentral memberi catatan, Bank Jabar tak memverifikasi laporan keuangan PT Alpindo dan Koperasi Bina Usaha serta tak mengecek kebenaran slip gaji karyawan. Faktanya, gaji karyawan PT Alpindo yang diajukan ke bank jauh di atas upah minimum regional Sukabumi.

Upah minimum di kabupaten ini Rp 890 ribu, sementara Alpindo menyebut gaji minimal pekerjanya Rp 3,8 juta. Akibatnya, total gaji yang dibayarkan Alpindo setahun mencapai Rp 37,9 miliar. Padahal, dalam laporan keuangan, perusahaan hanya mengeluarkan Rp 14,8 miliar.

Skala usaha juga naik fantastis. Dari empat lini usaha senilai Rp 20,9 miliar pada 2010 naik menjadi 17 lini senilai Rp 288,8 miliar setahun kemudian. “Saat diperiksa, memang ada masalah,” kata Lucky Fathul Azis Hadibrata, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Bandung saat kredit dicairkan dan auditor turun lapangan. Lucky kini deputi komisioner Otoritas Jasa Keuangan.

Saat dicek hasil pemeriksaan itu ke PT Alpindo. Perusahaan ini lumayan besar di Cisaat, Sukabumi. Terletak di tengah permukiman penduduk, salah satu pabrik Alpindo berdiri di atas tanah 1,5 hektare.

Menurut Pramudya, seorang pekerja, bekerja dua tahun di Alpindo sebagai pembuat mesin bubut, Pramudya mengaku tak mendapat kredit dari Koperasi Bina Usaha. Bergaji Rp 1,2 juta sebulan, ia kaget ketika diberi tahu gaji minimal karyawan Alpindo Rp 3,8 juta seperti tertera dalam dokumen kredit.

Meski mereka tak mengajukan permohonan pinjaman, rumah Sutisna ikut disigi karena dimasukkan ke daftar peminjam. Sebagai uang tutup mulut, “Saya diberi Rp 200 ribu,” kata Sutisna seperti ditirukan Cecep.

Umumnya karyawan mendapat pinjaman dengan rasio cicilan melewati 30 persen gaji--batas maksimal yang dibolehkan bank. Dedi Junaedi, manajer produksi pengelasan yang bergaji Rp 6,5 juta, misalnya, mendapat pinjaman Rp 100 juta. Tiap bulan gajinya dipotong perusahaan Rp 2.575.000 atau sekitar 40 persen. “Uang pinjaman saya ambil tunai ke Koperasi,” ujarnya.

Ayep Zaki, pemilik PT Alpindo, tak ada di empat pabriknya ketika disambangi. Begitu pula adiknya, Yodi Sirojudin--pemilik saham dan direktur pemasaran. Para karyawan mengatakan bos-bos mereka sedang punya urusan bisnis ke Thailand. Nomor telepon para bos juga tak aktif.

Beralih cerita ke kredit ajaib di BJB Surabaya. Januari 2011, Yudi berkenalan dengan Ahmad Fathanah (AF) dan Elda Adiningrat. Fathanah dan Luthfiah Hasan Ishaaq (LHI) mantan presiden PKS, kini menjadi tersangka suap impor sapi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sementara, Kejaksaan Agung (Kejagung) juga telah menetapkan Komisaris PT Radina Niaga Mulia, Elda Devianne Adiningrat, sebagai tersangka kasus dugaan penyelewengan kredit modal di BJB.

AF,LHI dan Elda mengaku kepada Yudi bisa membantu muluskan kredit di BJB. Yudi saat itu ajukan kredit Rp 76 miliar dengan agunan yang sebenarnya meragukan. Aneh bin ajaib, kreditnya malah disetujui Rp 250 miliar oleh BJB. Yudi menceritakan kuncinya suksesnya adalah lobi intensif dengan petinggi PKS. Ia misalnya rajin bertemu AF dan LHI. Dalam satu pertemuan LHI bahkan tawarkan kredit hingg Rp 500 miliar. Dalam pertemuan itu, LHI,AF & Yudi merancang dana tambahan untuk garap proyek lain senilai Rp 3 triliun di kementerian dan daerah yang dipimpin kader PKS. Yudi mengutip omongan Luthfi : sekarang saatnya mencari dana untuk Pemilu 2014.

Kemudian LHI menelepon Gubernur Jabar sebagai kuasa pegang saham terbesar BJB. Eher dikabarkan berjanji temukan Yudi dengan Komisaris BJB untuk bicarakan kredit baru itu. Dari Rp 250 miliar permintaan kredit, BJB mencairkan Rp 100 miliar .

Ahmad Heryawan menyangkal terlibat dalam pencairan kredit di Bank Jabar. Aher -begitu ia biasa disapa, semula bersedia memberi waktu wawancara dengan syarat pertanyaannya hanya yang berkaitan dengan pemilihan gubernur.

Tapi, ketika didesak pertanyaan seputar kredit Bank Jabar, ia meradang. “Kalau soal itu, saya tak mau,” ujarnya. “Soal kredit itu fitnah besar, gua bisa lawan.”

Dalam debat calon gubernur di sebuah stasiun televisi nasional pekan lalu, Ahmad Heryawan juga pernah pula memberikan keterangan. Atas pertanyaan calon wakil gubernur Teten Masduki tentang dugaan pelanggaran prosedur pengangkatan anggota direksi Bank Jabar, ia menjawab,”Proses seleksi ketiga anggota direksi Bank Jabar dilakukan perseroan bersama tim independen yang anggotanya termasuk pakar manajemen Rhenald Kasali. Saya cuma melantik hasil seleksi mereka.”

Sekadar diketahui, saat BJB RUPS luar biasa untuk tentukan direksi, Gubernur Jabar (kuasa pemegang 38,26% saham) paksakan dua nama meski menurut fit and proper test mereka bukan yang terbaik. Perlawanan datang dari para bupati, pemilik saham minoritas di BJB Herman Sutrisno, Walikota Banjar misalnya mengancam akan menarik dana daerahnya jika kedua kandidat terpilih. Menurut Herman, salah satu direksi yang dijagokan adalah yang setujui kredit Alpindo.

Sumber: http://www.surabayapost.co.id/?mnu=b...067f89cc14862c

Babak baru dimulai...
Sebentar lagi warga Jabar akan memiliki gubernur yang berasal dari kalangan artis