Selasa, 26 Februari 2013 | 19:43 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menuding pemerintah gagal dalam memahami keinginan masyarakat Papua, sehingga terjadi penembakan terhadap aparat TNI. Muzani pun menantang Presiden agar berkantor beberapa hari di sana.

Muzani mengatakan pada awalnya pemerintah pusat melihat ada problem ketidaksetaraan pendapatan di mana kekayaan alam diambil habis oleh pusat. "Lalu, persoalan Papua juga dianggap karena perbedaan budaya. Pemerintah memberikan otonomi khusus dan menempatkan dewan adat Papua, tapi ternyata tetap sama situasinya prajurit kita tetap tewas. Pemerintah gagal," kata Muzani, di Gedung Kompleks Parlemen, Selasa (26/2/2013).

Muzani melihat perlunya pendekatan komprehensif agar pemerintah benar-benar mengetahui apa yang diperlukan masyarakat Papua. "Semua pasti bisa dilakukan. Kalau perlu presiden berkantor beberapa hari di Papua. Pemerintah harus rela berdialog dengan Papua," ucap Muzani.

Selain itu, ia menjelaskan bahwa pemerintah harus punya kerelaan untuk mendengar. Dialog yang ada selama ini, kata Muzani, juga berlangsung maju-mundur tanpa memberikan kontribusi signifikan. Sebelumnya, delapan anggota TNI dan empat warga sipil dinyatakan tewas ditembak di Papua.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto menduga kuat, kelompok separatis bertanggung jawab atas penembakan itu. Penembakan terjadi pada Kamis (21/2/2013) di Tingginambut Puncak Jaya dan Sinak Puncak Jaya, Papua.

Pelaku di Puncak Jaya diduga adalah kelompok Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) pimpinan Goliath Tabuni. Sementara penembakan yang terjadi di Distrik Sinak diduga adalah kelompok bersenjata pimpinan Murib.

Setelah dua peristiwa itu, kontak senjata kembali terjadi pada Senin (25/2/2013) siang di Gunung Bobairo, Distrik Paniai Timur, Paua. Kontak senjata terjadi antara prajurit TNI dengan tiga orang kelompok bersenjata yang bersembunyi di rumah.

Dalam peristiwa terakhir, tidak ada korban jiwa namun ketiga orang kelompok bersenjata itu berhasil melarikan diri.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Kontak Tembak di Papua
sumber :
http://regional.kompas.com/read/2013...campaign=Kknwp

berani tidak pak sby pindah ke papua ,sekalian ajak juga komnas HAM pindah kesana