Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menerima buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN), di Balaikota Jakarta, Selasa (26/2/2013). Mereka menuntut dikeluarkannya SK Gubernur terkait penangguhan Upah Minimum Provinsi dan diberikannya Kartu Jakarta Sehat (KJS) kepada para buruh. Namun, sikap buruh yang terus mendesak Basuki, membuat Basuki menjadi naik pitam dan berbalik memarahi para buruh.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berusaha menenangkan buruh yang berdemo di depan Balaikota DKI Jakarta, Selasa (26/2/2013), menuntut dikeluarkannya penangguhan Upah Minimum Provinsi (UMP) melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta.

Meski sudah ditenangkan, para buruh yang berasal dari Serikat Pekerja Nusantara (SPN) yang berada di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) itu terus berteriak dan mendesak agar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengeluarkan SK Gubernur penangguhan UMP tersebut.

Awalnya, Basuki masih terus menjawab tuntutan buruh itu dengan mengatakan bahwa ia akan mendesak Jokowi untuk segera mengeluarkan SK Gubernur. "Iya, Pak, nanti saya desak Pak Jokowi untuk menegaskan penangguhan UMP," kata Basuki.

Namun, buruh terus mendesak Basuki dengan membutuhkan kepastian dikeluarkannya SK Gubernur tersebut. "Tapi, Pak, kita enggak pikirkan UMP. Yang penting, kita butuh kepastian, Pak," kata buruh-buruh itu.

Merasa terus didesak buruh, nada suara Basuki langsung meninggi. "Iya, itu yang saya jawab dari tadi, tapi Saudara tidak mau mendengarkan saya. Saya itu bukan Gubernur, tapi saya akan bawa surat tuntutan ini ke Pak Jokowi," kata Basuki dengan wajah mengeras.

"Saya akan bilang bahwa ada kawan-kawan, demo minta kepastian Pak Jokowi, apakah mau menangguhkan atau tidak, prosesnya juga tidak kelamaan. Makanya tadi saya bilang, kita kan kemarin fokusnya ke banjir habis-habisan."

"Nah, sekarang baru masuk, kita juga baru penggantian beberapa kepala dinas. Kita itu baru mau mengeluarkan anggaran baru hari ini, anggaran juga baru bisa dipakai hari ini. Jadi, kita berdebat maaf maaf saja, warga DKI itu bukan cuma bapak ibu saja. Kita itu ngomong fair, kami disumpah untuk mengurusi warga Jakarta."

"Nah, kalau mengurusi semua orang yang lebih penting bagi kami APBD-nya bisa dipakai untuk masyarakat. Baru hari ini, Pak, APBD nya disahkan. Baru hari ini bisa dipakai. Jadi kami konsentrasi yang ini dulu baru yang lain," tegas Basuki.

Suasana yang awalnya ramai menjadi hening. Meski begitu, para buruh tetap menuntut Basuki. Bahkan, ada yang menuntut untuk meminta jaminan kesehatan melalui Kartu Jakarta Sehat (KJS).

Basuki pun langsung menjawab tuntutan buruh-buruh tersebut.

"Semua buruh itu berhak dapat KJS, yang penting kalau sakit masuknya harus lewat puskesmas, bukan langsung rumah sakit atau poliklinik. Kalau punya asuransi, ya tergantung mau pakai asuransi yang mana? Kalau kami lebih yakin KJS lebih baik daripada yang bapak ibu punya," ujar Basuki panjang lebar.

"Terus Bapak bilang, kami telah menganggap remeh bapak? Tidak, Pak.. Ada yang lebih penting daripada itu. Buruh itu penting, tapi itu sebagian kecil dari warga DKI. Ini ada APBD Rp 49,9 triliun yang harus dipakai. Terus bapak ibu teriak-teriak mau minta jaminan kesehatan melalui KJS, itu tidak bisa keluar kalau tidak ada ketok palunya. Jadi, mohon pengertiannya," jelas dia lagi.

"Saya kira dalam sejarah bapak ibu sebagai buruh tidak pernah ada Wakil Gubernur yang mau menemui bapak ibu terus bisa ngomong seenaknya sekarang. Jadi maksud saya, jangan terlalu suudzon (berburuk sangka). Kasih tahu ke kami kalau menemukan staf kami yang ada permainan, kami tidak segan segan memecat mereka. Kami pasang badan di sini," tegas Basuki.

Basuki pun meminta kepada para buruh untuk bersabar, karena surat tuntutan itu memerlukan kajian dari Pemprov DKI, mulai dari Asisten, Kepala Dinas, Deputi, Sekretaris Daerah, dan Gubernur DKI. Basuki pun mengaku telah memerintahkan Asisten Perekonomian DKI untuk melakukan audit pada perusahaan-perusahan yang berada di KBN.

"Saya minta bapak sabar karena ini masih dikaji. Perusahaan besar belum tentu untungnya lebih besar daripada perusahaan kecil. Makanya kami butuh auditor. Kami mau cek pajak yang dia bayar berapa, ekspor nilainya berapa," cetus dia.

Mendengar Basuki yang naik pitam itu, puluhan buruh yang awalnya terus menuntut Basuki pun menjadi diam. Namun, beberapa di antara mereka terus meneriakkan nama Basuki dan mengambil gambar Basuki melalui telepon seluler atau kamera mereka.

Editor :Ana Shofiana Syatiri

http://megapolitan.kompas.com/read/2...campaign=Khlwp

hmm, dukung mana ya, dukung buruh atau jokohok?