Sunday, 17 February 2013 10:36
Lumpur Lapindo bukan bencana alam


[(prioritasnews.com)] JAKARTA - Ketua Lembaga Kajian sosial Politik dan Ketahanan Nasional (LKSPKN) Bambang Sulistomo mengimbau pemerintah menetapkan bencana lumpur busuk lapindo karena faktor kesalahan tehnik pengeboran, bukan bencana alam.

"Pendapat ini sudah didukung oleh ahli-ahli pengeboran di dalam negeri dan dunia, referensinya cukup banyak," kata Bambang Sulistomo di Jakarta, hari ini.

Menurut Bambang, dana negara melalui APBN sudah cukup banyak mengatasi bencana Lumpur busuk Lapindo.

"Memang sudah saatnya bangsa ini menagih janji-janji pemilik Lapindo untuk menyelesaikan pembayaran ganti rugi rakyat yang disengsarakan lumpur tersebut," kata putra Bung Tomo tersebut.

Bambang berharap agar Lapindo memberikan kesempatan pada DEC (Drilling Engineering Club) Indonesia mengajukan usulan penutupan luapan lumpur tersebut, sebelum menjadi penyebab bancana lebih luas dan berbahaya bagi daerah dan rakyat Jawa Timur.

Sebagaimana diberitakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendesak Lapindo menepati janji melunasi pembayaran ganti rugi kepada warga yang terdampak luapan lumpur di Sidorajo, Jawa Timur.

"Sampaikan pada Lapindo, kalau janji harus ditepati. Kalau main-main dengan rakyat, urusannya dunia akhirat," kata Presiden SBY saat mengantarkan rapat paripurna kabinet di Kantor Presiden, Kamis lalu.

"Mari kita bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan di seluruh tanah air ini, demi rakyat kita, demi masa depan kita," Presiden menambahkan, seperti dilansir situs resmi Presiden.

Persoalan pembayaran ganti lumpur Lapindo ini merupakan satu dari isu penting yang disampaikan Presiden pada bagian lain pengantar rapat kabinet.

Presiden mengingatkan, masalah lumpur Lapindo juga terkait dengan kondisi iklim yang ekstrim saat ini. Jakarta dilanda banjir besar yang merupakan siklus 5 tahunan dengan curah hujan yang begitu tinggi.

Source

Sunday, 17 February 2013 08:21
SBY bisa pailitkan Lapindo


[(Istimewa)] JAKARTA - Imbauan yang dilakukan SBY sebagai kepala negara sehausnya bisa dengan tegas dilakukan sejak Lapindo mengingkari janji pembayaran sisa 80% sejak Maret 2009. Dan sejak itu pula imbauan terus didengungkan tanpa ada langkah konkret dari pemerintah.

"Awalnya imbauan, seterusnya ya imbauan. Di sini memang Ical juga salah, tapi kalau salah kenapa pemerintah tidak tegas? SBY semacam ingin menumpukan opini sebagai presiden yang membela rakyat," papar Pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Donny T Rimbawan, tadi malam.

"Jika ingin membela rakyat, dengan alasan Lapindo tidak bisa membayar sisa hutang, dengan tegas presiden bilang, pailitkan Lapindo, selesai itu," tegasnya.

Dia mengatakan Juni 2012, Lapindo telah melakukan pinjaman Rp900 miliar dari Bank Jatim. Hal itu, tambah Donny, menandakan apakah Grup Bakrie tidak bisa menyediakan dana talangan. "Dua-duanya salah, Ical salah SBY salah."

Jika memang kemudian pemerintah serius mengambil langkah tegas, dengan UU Kepailitan, Lapindo bisa dipailitkan oleh pemerintah, karena tidak bisa membayar hutang.

"Konkrentya sekarang, pemerintah punya UU untuk mempailitkan, 2009 sudah dilewati. Jangan hanya himbauan terus, kok makin aneh pakai ancaman akhirat. Ini negara, SBY presiden, bukan ulama. Pailitkan lewat UU, jika Lapindo wanprestasi, pakai UU Kepailitan," tutupnya.

[url=http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=279371:sby-bisa-pailitkan-lapindo&catid=59iminal-a-hukum&Itemid=91]Source[/url]

Selama SBY dan Bakrie ada kongkalikong politik, Lapindo tidak akan dipailitkan SBY dan bencana yang disebabkan oleh pengeboran yang dilakukan Lapindo tetap saja akan disebut bencana alam.