TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pertanian menemukan indikasi praktek kecurangan di rumah
potong hewan sekitar Jakarta, Bogor,Depok,Tangerang dan Bekasi yang menyebabkankelangkaan pasokan di kawasan ini. Kementerian mencurigai separuh rumah potong hewan menolak memotong sapi lokal dan hanya mau memotong sapi asalAustralia.
"Ada yang mengeluh, rumah potong hewan yang telah diaudit oleh tim audit Independen Australia malah tidak mau memotong sapi lokal," kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Syukur Irwantoro, di sela Rapat Koordinasi Teknis Nasional 1 Tahun 2013 Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di Yogyakarta, Kamis, 14 Februari 2013.
Beberapa temuan mereka menurut Syukur, menunjukkan adanya kesengajaan diskriminasi
rumah potong terhadap sapilokal Indonesia.
Setidaknya 50 persen dari 92 rumah potong hewan di Jakarta dan sekitarnya sudah tidak mau memotong hewan lokal. Kondisi tersebut terjadi sejak ada audit
tim independen Australia di rumah potong hewan secara berkala.
"Ini bentuk penjajahan dan diskriminasi baru terhadap peternakan nasional," kata Syukur. Ia mengatakan, keengganan rumah potong hewan, kata Syukur, terjadi karena pihak Australia mengancam akan meninggalkan rumah potong langganannya di Jakarta dan sekitarnya jika rumah potong hewan menerima pemotongan sapi lokal.
Rumah potong hewan yang tidak mau merugi, kata Syukur. Akhirnya terpaksa menolak permintaan
pemotongan sapi lokal agar bisa tetap mendapatkan jatah potong hewan impor asal Australia Akibatnya, ribuan sapi hidup yang datang ke Jakarta tidak bisa
dipotong karena separuh rumah potong menolak memotong sapi.
"Ini praktek tidak baik yang menghambat masuknya daging lokal ke rumah potong hewan dan membuat kelangkaan daging sapi di Jakarta dan sekitarnya,"kata Syukur. Ia mengatakan, Direktorat Peternakan dan Kesehatan Hewan sudah membentuk tim investigasi menyeluruh untuk memverifikasi temuan tersebut. Tim tersebut juga bekerja sama dengan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia dan telah bergerak sejak pekan lalu.
Selain membentuk tim investigasi, menurut Syukur, Kementerian Pertanian juga sudah meminta
penjelasan dari pemerintah Australia melalui Kedutaan Besar Australia mengenai temuan mereka.
"Pemerintah Australia menjamin bahwa tindakan diskriminasi rumah potong hewan itu bukan
kebijakan resmi negaranya," kata Syukur.

http://m.tempo.co/read/news/2013/02/...api-di-Jakarta

Yg ane bingung kok australia bisa audit rumah potong disini bukannya audit rumah potong disini wewenang KEMENTAN
Ada agan agan yg bisa ngasi pencerahan?