'Foke Lebih Toleran Ketimbang Jokowi'
Rabu, 13 Februari 2013 16:10 wib wib

JAKARTA- Mundurnya Kepala Dinas (Kadis) Perumahan DKI Jakarta Novrizal menguatkan dugaan jika para Kadis tertekan dengan cara kerja Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Gubernur Basuki T. Purnama (Ahok). Bahkan, kepemimpinan Jokowi dianggap membuat gerah para Kadis dibandingkan dengan cara mempin Gubernur DKI sebelumnya, Fauzi Bowo (Foke).

Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan Ida Mahmuda memiliki penilaian tersendiri soal gaya kepemimpinan Jokowi dan Foke. "Memang karakter orang beda-beda ya. Saya selalu mengingatkan kalau pak Foke itu penuh toleransi. Kalau pak Jokowi kan beda, ingin mengubah Jakarta," jelasnya kepada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (13/2/2013). Ida berharap, para Kadis maupun Wali Kota di DKI harus bekerja mengikuti hati nuraninya. "Kalau pakai hati, saya yakin mereka tidak akan keteter," singkatnya.

Sementara itu, soal toleransi yang kerap dilakukan Foke selama menjadi gubernur, Ida berpendapat para Kadis sudah terbiasa menunda pekerjaan yang harus segera dikerjakan. "Kalau pak Jokowi kan maunya kalau hari ini mau dikerjakan, kenapa harus nunggu besok. Harapan saya, kagetnya jangan lama-lama," tegasnya.

Sementara itu, terkait mundurnya Kepala Dinas Perumahan Novrizal, Politisi PDI Perjuangan ini berharap penggantinya harus lebih tegas dalam menyelesaikan soal perumahan dan masalah sewa rumah susun yang menjadi polemik. "Saya beri apresiasi gubernur atas ketegasannya tentang percaloan. Siapapun yang menggantikan Novrizal harus punya sikap tegas yang menindak," pungkasnya.
http://jakarta.okezone.com/read/2013...timbang-jokowi

2012, DKI Jakarta Jadi Provinsi dengan Indikasi Korupsi APBD Tertinggi
Rabu, 02/01/2013 21:00 WIB

Jakarta - - Sepanjang tahun 2012, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengkaji secara khusus terkait dugaan penyelewengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). DKI Jakarta tercatat sebagai provinsi dengan indikasi korupsi APBD tertinggi dibanding daerah lainnya. "Transaksi yang terindikasi tindak pidana korupsi terbanyak terdapat di wilayah provinsi DKI Jakarta sejumlah 37,45 persen, Kalimantan Timur 8,83 persen, dan Jawa Timur sebanyak 5,55 persen," kata Ketua PPATK, M Yusuf, di Kantor PPATK, Jalan H Juanda, Jakarta Pusat, Rabu (2/1/2013).

Berdasarkan rilis PPATK yang diterima detikcom, pelaku indikasi korupsi anggaran yang dominan adalah perorangan sebesar 95,84 persen dan sisanya dari perusahaan sebesar 4,16 persen. Jika dikelompokkan berdasarkan jabatan, jabatan yang terindikasi banyak melakukan transaksi berindikasi korupsi berada di level staf sebesar 19,2 persen, bendahara 9,08 persen, dan kepala daerah kabupaten/kota sebesar 7,5 persen.

Menurut Yusuf, berdasarkan kelompok umur indikasi korupsi sebanyak 78,2 persen dilakukan oleh mereka yang berusia di atas 40 tahun. Sedangkan modus terbanyak yaitu dengan unsur penggelapan dalam jabatan. "Modus terbesar dalam dugaan tindak pidana korupsi sebagian besar terkait dengan unsur penggelapan dalam jabatan yaitu sebesar 45,4 persen," pungkas Yusuf.
[url]http://news.detik..com/read/2013/01/02/210029/2131679/10/2012-dki-jakarta-jadi-provinsi-dengan-indikasi-korupsi-apbd-tertinggi[/url]

Biaya Jembatan Semua Mahal Karena Hitungan PU
Wagub Ahok: “Pangkas Anggaran PU 25% atau Eselon 3 Dicopot”
Selasa, 13 Nopember 2012 13:21 WIB

lensaindonesia..com: Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mendapat dukungan penuh dari berbagai kalangan masyarakat terkait aksinya menghemat anggaran di Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta. Dalam Pesan melalui BlackBerry Messenger yang diterima LICOM, Selasa (13/11/12), Ahok berpesan untuk bantu sebarkan dan menyertakan tautan aksi Ahok di Youtube saat menggelar rapat dengan jajaran Dinas PU DKI Jakarta.

Rapat dinas yang digelar 8 November 2012 lalu. Saat itu, Ahok mengikuti rapat bersama Dinas PU DKI Jakarta di Balai Kota. Bahkan Jajaran Dinas PU untuk menghemat anggaran sebesar 25 persen dari pagu yang telah diajukan. Rapat dihadiri Wakil Kepala Dinas PU Jakarta, Tarjuki dan jajarannya. lasan ini dilakukan karena Ahok ingin Alokasi Anggaran APBD diberikan untuk masyarakat Jakarta. “Mereka punya biaya jembatan semua mahal karena hitungan dari PU,” terangnya. “Kita bisa pakai cara kedua yakni dengan menunda sampai eselon III kita copot. Terbuka kita perang terbuka kami tidak ada pilihan,karena PU harus ada potong anggaran 25 persen,” tegasnya.
Ahok meminta Jajaran PU bisa membuktikan secara teknik untuk menjelaskan hal tersebut. Karena menurut Ahok itu sangat mahal dan terkesan pemborosan.
[url]http://www.lensaindonesia..com/2012/11/13/wagub-ahok-pangkas-anggaran-pu-25-atau-eselon-3-dicopot.html[/url]

--------------------------

Jokowi dan Ahok sudah banyak membuat sakit hati kalangan Pejabat di DKI Jakarta semenjak mereka menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur. Salah satu sebabnya, seperti yang dipertontonkan Ahok itu, saat dia tega-teganya 'merampas" keuntungan mereka selaku pengelola proyek-proyek PU di Jakarta, tak tangung-tanggung sampai 25% nilai proyek. Padahal, selama ini mereka dapat "untung" dari mengelola proyek Pemerintah di Jakarta itu, yaaa sekitar itulah besarnya! Lalu mereka sekarang dapat apa lagi? Mana ada kontraktor Pemerintah yang bersedia mengerjakan proyek lagi kalau dana anggrana proyek mereka disunat lagi dari sisa dana proyeknya yang tersisa? Ini berimbas kepada pejabat yang memberikan kontrak Pemerintah itu, gara-gara Ahok memotong "jatah" untuk mereka. Apa yaaa mereka kini masih bisa bersemangat kalau disuruh mengelola proyek lagi? Apa iyaa hanya disuruh kerja bakti doank?