TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hukum dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Indra, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi segera memeriksa Wakil Presiden Boediono dalam kasus Bank Century. Menurut dia, rujukan yurisprudensi berupa keputusan Mahkamah Agung sudah cukup menjadi landasan KPK memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia tersebut.

"Dalam putusan itu begitu nyata disebut Boediono bersama Direktur BI Heru Supraptono dan lainnya," ujar Indra dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi Hukum DPR RI dan Komisi Pemberatasan Korupsi, Kamis, 6 Februari 2013.

Menurut Indra, indikasi keterlibatan Boediono dalam kasus Bank Century sudah terang benderang. "Logika berpikir saya, ketika disebut bersama-sama, tapi yang lain sudah diminta pertanggungjawabannya, tapi ada apa dengan Boediono?" katanya.

Indra juga membantah asumsi yang menyatakan bahwa KPK tidak bisa menjerat Boediono dalam kasus Bank Century karena alasan retroaktif (hukum berlaku surut terhitung tanggal diundangkan). "Salah, coba lihat kasus Abdullah Puteh. Itu terbantahkan yang berasumsi KPK tak bisa retroaktif," katanya.

Pada saat gelar perkara awal November 2012, lembaga antikorupsi ini telah menyimpulkan dugaan keterlibatan dua pejabat Bank Indonesia dalam kasus dana talangan Rp 6,7 triliun itu. Mereka adalah dua orang mantan Deputi Gubernur BI yakni Budi Mulia dan Siti Fadjrijah.

http://www.tempo.co/read/news/2013/02/06/063459485

Kayaknya bntr lg bakalan ada gempa besar nih di Indonesia... Itu bkn disebabkan krn adanya pergeseran lempeng bumi, tp pejabat politik yg mulai saling serang menyerang....