Menteri Tifatul: Perlu Ada UU Penyadapan

VIVAnews - Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring, menyatakan penyadapan perlu diatur dalam suatu undang-undang tersendiri. Jangan sampai semua lembaga memiliki kewenangan melakukan penyadapan.

“Tidak semua lembaga boleh menyadap,” kata Tifatul dalam Rapat Kerja dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 23 November 2009.

Penyadapan, kata mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera itu, untuk mendapatkan bukti terhadap pelaku yang diduga melakukan kejahatan akan ditata dan diatur dalam undang-undang khusus penyadapan. Namun jangan sampai antarinstitusi negara saling menyadap. "Saya khawatir hal ini malah sudah terjadi," katanya.

Menurut Tifatul penyadapan terhadap percakapan seseorang terhadap orang lain sebenarnya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, namun beberapa lembaga negara seperti kepolisian dan KPK memiliki kewenangan untuk mendengar dan sekaligus merekam hasil percakapan seseorang dengan orang lain yang dinilai akan melakukan kejahatan yang merugikan negara.

Agar proses pelaksanaan penyadapan tidak bersinggungan antar lembaga negara diharapkan terdapat salah satu lembaga yang akan melakukan penyadapan percakapan yang disetujui terlebih dahulu oleh pengadilan. Beberapa negara telah memiliki satu lembaga yang bertugas menyadap percakapan seseorang seperti kementerian komunikasi.
http://otomotif.news.viva.co.id/news..._uu_penyadapan

KPK yang menyadap telepon Luthfi dan Fathanah

KPK menduga Luthfi Hasan Ishaaq dan Ahmad Fathanah terlibat pembicaraan sebelum terjadinya serah terima uang. Dan ternyata, keduanya juga menggunakan bahasa Arab dalam pembicaraan itu.

Berdasarkan penelusuran detikcom, Sabtu (2/1/2013), Luthfi dan Fathanah menjalin komunikasi intensif untuk membahas agar PT Indonesiauna bisa mendapatkan kuota daging impor. Ujung-ujungnya akan ada uang terima kasih sebesar Rp 40 miliar, di mana Rp 1 miliar akan diserahkan lebih dulu.

"Dalam pembicaraan itu, pakai bahasa Arab juga," kata seorang petinggi KPK.

Petinggi tersebut mengatakan pemakaian bahasa Arab itu sempat menimbulkan kendala bagi tim KPK yang menyadap telepon Luthfi dan Fathanah. "Tapi itu bukan kendala besar. Bisa diselesaikan," katanya.

Jubir KPK Johan Budi mengatakan memang sebelum terjadinya penerimaan uang panas, pihaknya sudah mengantongi data mengenai keterlibatan Luthfi dan Fathanah. Namun dia tidak mengetahui mengenai penggunaan bahasa Arab, seperti yang terekam dalam rekaman sadapan KPK itu.

"Jadi jangan hanya dilihat pada penerimaan hari Selasa itu saja. KPK memiliki data mengenai peristiwa-peristiwa sebelumnya," kata Johan.

Sedangkan Luthfi membantah dirinya terlibat. "Tentunya itu tidak benar," kata Luthfi sebelum diciduk.
[url]http://news.detik..com/read/2013/02/02/115420/2159410/10/sandi-fathanah-luthfi-kala-berbincang-soal-impor-daging?9911012[/url]

KONSPIRASI ANTAR PRESIDEN PKS