Jumat, 23 November 2012 | 00:46:36 WIB
JAKARTA –Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta menolak sejumlah perencanaan anggaran yang diusung gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Sejumlah perencanaan anggaran eksekutif dinilai banyak menabrak aturan perundang-undangan.

Anggota Badan Anggaran Legislatif DKI Jakarta, Habib Ahmad Hussein Alaydrus, menjabarkan sejumlah anggaran yang ditolak oleh DPRD. "Pro-kontra digantungnnya program MRT dan enam ruas jalan tol dan diganti dengan rumah deret,"ujar dia saat dihubungi, Kamis (22/11).

Alaydrus menjelaskan tarik-menarik APBD 2013 semakin tidak jelas saat Jokowi menyodorkan konsep penataan kampung, seperti rumah deret dan rumah susun di pinggir sungai sebesar 4 triliun rupiah.

Pasalnya, konsep penataann kampung dinilai menabrak aturan UU penggunaan lahan dan RTRW. Bukan hanya itu, konsep penataan kampung juga tidak tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI 2010–2030. "Balegda khawatir nanti kalau sudah ditetapkan anggarannya, tapi tidak bisa dilaksanakan karena ada yang menggugat nomenklatur itu," ujar dia.

Pro-kontra antara DPRD dengan eksekutif juga terkait dengan kebijakan pemotongan dana hibah kepada rumah ibadah dan yatim piatu sebanyak 25 persen. DPRD juga mempertanyakan kesiapan DKI Jakarta dalam mengadakan stasiun BBG di DKI Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta mengajukan anggaran untuk 150 bus transjakarta gandeng dan 300 bus tunggal. Alaydrus khawatir jika bus itu sudah dianggarkan tapi stasiun BBG tidak mencukupi, fungsi angkutan umum itu menjadi sia-sia dan percuma.

Alaydrus mengatakan jika RAPBD DKI 2013 berlarut-larut, besar kemungkinan perencanaan anggaran yang akan digunakan adalah perencanaan tahun sebelumnya. Anggota Balegda lainnya, William Yani, mengakui pro-kontra masih terjadi terkait perencanaan anggaran hibah angkutan umum. "Tujuan Pak Gubernur sebenarnya kita dukung, memperbaiki angkutan umum. Tapi, yang harus diberikan itu dalam bentuk badan usaha tidak bisa perseorangan," ujar dia.

Yani mengatakan pemberian hibah kepada perseorangan dikhawatirkan melanggar aturan Perundang-undangan soal hibah. Belum lagi sistem hibah satu ganti dua itu kurang diminati oleh para pengusaha angkutan umum. Yani menilai jalan tengah terhadap kebijakan angkutan umum, yakni memberikan kredit tanpa bunga kepada pengusaha.

Kredit tanpa bunga menjadi kebijakan yang mendidik pengusaha dan meringankan beban pembiayaan. Ia juga berharap eksekutif memperpanjang usia karoseri angkutan umum dari 7 tahun menjadi 10 hingga 15 tahun.

Usia 7 tahun dalam investasi angkutan umum itu baru break even point bagi para pengusaha angkutan umum. Yani mengatakan selama ini yang jadi persoalan diangkutan umum adalah kelayakan fisik dan mesin angkutan tersebut.

Permasalahan ini terjadi karena proses pengawasan dari instansi terkait saat KIR berjalan lemah dan manipulatif. Akibatnya, banyak angkutan umum yang tidak layak jalan tetap beroperasi.

Kontrol yang ketat dari Pemprov akan menekan jumlah bus yang tidak layak. "Peranan itu yang perlu ditingkatkan oleh Dishub yang selama ini sangat lemah dan terkesan pembiaran," tegas dia.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama, mengatakan besar kemungkinan MRT akan tetap dilaksanakan. "Masih dibahas soal efisiensi anggaran MRT, kalau untung-untung kecil, ya tidak masalah untuk dilaksanakan," ujar dia. Frn/P-5

http://koran-jakarta.com/index.php/d.../view01/106280



Jum'at, 23 November 2012
JAKARTA -Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Ahmad Husein Alaydrus mengkritisi kinerja Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengenai penanggulangan banjir yang selama ini belum tuntas. Menurutnya, pernyataan Jokowi tentang 'Dewa' yang belum bisa mengatasi banjir sangatlah tidak pantas.

“Dia Dewa saja belum bisa mengatasi banjir itu tidak pantas, itu bukti dia tidak bisa menangani banjir, warga Jakarta dibohongi Jokowi,” kata Husein kepada Okezone, Kamis (22/11/2012) malam.

Pria yang akrab disapa Habib Husein tersebut menambahkan, seharusnya Jokowi dapat turun langsung ke lapangan dan melihat warga yang rumahnya kebanjiran. “Jokowi janjinya mau turun, saya belum lihat dia,” imbuhnya.

Habib Husein, meminta agar Jokowi segera melakukan normalisasi sungai di Jakarta untuk mengantisipasi banjir dan merelokasi warga yang tinggal di bantaran kali.

“Solusinya, ya dengan melakukan normalisasi kali dan warga yang dipinggir kali harus segera dipindahkan,” pungkasnya.

Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebelumnya merilis kawasan di Jakarta yang terendam banjir akibat meluapnya Sungai Ciliwung dan Sungai Pesanggrahan sebanyak 2.755. Selain itu, ada sembilan kelurahan yang ikut terkena banjir. Yaitu kelurahan di Jakarta Selatan: Bukit Duri, Kebon Baru, Pejaten Timur, Ulu Jami, Bintaro, Pondok Pinang, Cipulir, Grogol Selatan, dan Pondok Labu. Banjir juga terjadi di dua kelurahan di Jakarta Barat yaitu, Kedoya Selatan dan Sukabumi Selatan.
(hol)

http://jakarta.okezone.com/read/2012...bohongi-jokowi