inilah..com, Jakarta - Konsolidasi di Cikeas, Minggu (9/12/2012) malam tak banyak memberi efek positif bagi Partai Demokrat. Konsolidasi partai kenyataannya hanya seremoni belaka.

Agenda rapat internal Partai Demokrat yang digelar di Kediaman Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat SBY, tak ubahnya seperti pengulangan rapat-rapat sebelumnya. Imbauan normatif yang memang semestinya harus dilakukan anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI.

Seperti disampaikan Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Assegaf, SBY meminta agar solidaritas dan kekompakan kader Partai Demokrat semakin ditingkatkan. SBY juga meminta agar Fraksi Partai Demokrat meningkatkan kinerjanya dalam mengawal program-program pemerintah.

Selain itu, seperti mengulang saat acara Silaturahmi Nasional 23 Juli 2010 lalu di Sentul, Bogor, Jawa Barat, SBY juga meminta kader yang tidak loyal agar mencari kendaraan politik lainnya. "Silakan cari tempat lain," kata SBY sebagaimana ditirukan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Melani Leimena Suharli di Gedung MPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin (10/12/2012).

Pernyataan dan imbauan normatif SBY sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini nyaris tak ada perbedaan dengan pernyataan sebelumnya.

Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Hayono Isman menegaskan terkait posisi Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum tergantung proses hukum. "Kalau menurunkan siapapun di luar proses hukum, akan berisiko. Meski kita akan terkena persepsi negatif juga," kata Hayono di gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin (10/12/2012).

Hayono menegaskan Anas Urbaningrum memiliki hak hukum. Selagi belum menjadi tersangka, kata Hayono, Anas masih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Meski, kata Hayono, sikap ini menimbulkan risiko bagi Partai Demokrat. "Demokrasi tanpa hukum, hancur demokrasi. Cukup Partai Demokrat yang rugi, jangan politik nasional," tambah Hayono.

Sebelumnya Direktur Eksekutif Lembaga Survei Nasional (LSN) Umar S Bakry mengingatkan agar SBY bersikap tegas dalam merespons kondisi terakhir di Partai Demokrat. "Selama SBY tidak menunjukkan komitmennya untuk mendongkrak dan memulihkan citra Partai Demokrat, sulit terjadi perubahan mendasar," kata Umar.

Jalan mendasar yang bisa ditempuh SBY untuk menertibkan Partai Demokrat sejatinya diatur dalam Anggaran Dasar (AD) Partai Demokrat Merujuk AD Partai Demokrat Pasal 100 ayat 3 disebutkan Kongres Luar Biasa dapat dilaksanakan jika terdapat permintaan dari Majelis Tinggi Partai atau sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah dan (satu per dua) dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang. Disebutkan pula (ayat 4), dalam permintaan tersebut, harus menyebutkan agenda alasan-alasan yang jelas diadakannya KLB.

KLB pun sejatinya tidak harus bergantung pada pengurus cabang dan daerah Partai Demokrat. Karena dalam AD Partai Demokrat, usulan KLB bisa diajukan oleh majelis tinggi partai atau 1/2 DPD dan 2/3 DPC se-Indonesia. Artinya, tanpa meminta pertimbangan DPC dan DPD, KLB dapat digelar atas permintaan majelis tinggi partai.

Siapa majelis tinggi partai? Dalam Anggaran Dasar Partai Demokrat pasal 13 disebutkan majelis tinggi partai berjumlah sembilan orang terdiri dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ex officio Ketua Dewan Pembina (SBY), Wakil Ketua Majelis Tinggi ex officio Ketua Umum DPP Partai Demokrat, serta satu sekretaris dan enam anggota.

Apakah SBY berani menempuh jalan tersebut? Atau justru bimbang membiarkan Partai Demokrat tersapu oleh citra negatif? Risikonya masa depan Partai Demokrat. SBY bimbang, bisa saja Demokrat bakal tumbang. [mdr]
[url]http://nasional.inilah..com/read/detail/1936267/sby-bimbang-demokrat-bakal-tumbang[/url]

sistem perekrutan kader2 demokat sangat lemah sekali sehingga demokrat rusak oleh pendatang2 baru. korupsinya gila2 an dan yang gw bingung SBY sebagai seorang jendral kenapa gak berani tegas ya ?.