Pemerasan BUMN
BK DPR: 4 Anggota DPR Melanggar Etika Ringan
Kamis, 6 Desember 2012 | 13:45 WIB

inilah..com, Jakarta - Badan Kehormatan DPR telah menyimpulkan atas tudingan Menteri BUMN Dahlan Iskan terkait beberapa anggota DPR yang memeras perusahaan BUMN. BK DPR menemukan empat anggota DPR melakukan pelanggaran etika ringan. Ketua BK DPR M Prakosa mengatakan, dari hasil penyelidikan dan verifikasi ditemukan empat pelanggaran etika ringan. Tiga orang tidak terbukti melakukan pelanggaran serta tiga anggota dewan yang salah dilaporkan. Pelanggaran ringan tersebut karena melakukan pertemuan di luar rapat DPR. "Ada empat orang yang diputuskan telah melanggar etika, dan tiga orang yang terbukti tidak melanggar etika, ada tiga orang yang salah dilaporkan oleh Dahlan," kata Prakosa di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/12/2012).

Menurut dia, adapun sanksi yang akan dijatuhkan kepada ke empat anggota DPR itu bisa dikenakan berupa teguran lisan dan teguran tertulis. "Ada teguran lisan dan teguran tertulis, kalau sedang itu dipindahkan dari alat kelengkapan," jelas politikus PDIP itu. Namun demikian, Prakosa enggan menyebut ke empat anggota dewan yang melakukan pelanggaran tersebut. Pihaknya akan mengungkap setelah melaporkan kepada pimpinan DPR dan fraksi masing-masing anggota. "Dalam mekanisme BK DPR, keputusan itu disampaikan setelah keputusan sampai kepada fraksi dan pimpinan DPR," jelasnya.
[url]http://nasional.inilah..com/read/detail/1934807/bk-dpr-4-anggota-dpr-melanggar-etika-ringan[/url]




5 Modus dan cara anggota DPR palak anak buah Dahlan
Selasa, 6 November 2012 06:01:00

1. Menyindir kinerja perusahaan BUMN
Mantan Dirut PT INTI Irfan Setiaputra mengatakan, saat dia menjabat sebagai petinggi BUMN, tidak sekalipun anggota DPR secara terang-terangan meminta upeti atau mengajak kongkalikong. DPR bermain dengan cara halus. "Menyindir sih. Tapi saya pura-pura tidak ngerti," ungkap Irfan kepada merdeka.com, beberapa waktu lalu. Dari pengalamannya selama menjabat Dirut PT INTI, beberapa kali sempat menggelar rapat dengar pendapat dengan DPR. Tapi, intensitasnya tidak terlalu sering. Dari beberapa kali rapat tersebut, dia mengerti manakala anggota DPR berniat meminta upeti kepada perusahaan yang dipimpinnya. Meski tidak secara tegas meminta, tapi sudah tersirat melalui sindiran yang dilontarkan. "Misalnya begini, 'udah kaya ya sekarang'atau 'wah perusahaan makin kinclong aja'," ujar Irfan menirukan sindiran yang pernah terlontar dari anggota DPR.

2. Bantuan sosial untuk konstituen
Salah satu perusahaan BUMN yang mengaku dimintai upeti oleh anggota DPR adalah PT Rajawali Nusantara Indonesia. Dirut PT RNI Ismed Hasan Putro mengatakan ada oknum anggota dewan yang meminta "jatah" kepada perusahaan yang dipimpinnya berupa 2.000 ton gula. Alasannya, untuk dibagi-bagi ke konstituen di daerah. "Ya, dia meminta gula sebanyak 2.000 ton menjelang Ramadan kemarin untuk dibagikan ke konstituennya didaerah pemilihannya," terang Ismed sebelum memenuhi panggilan BK DPR, di Gedung DPR, Senin (5/11). Namun pria yang baru 6 bulan menjabat sebagai dirut RNI ini menegaskan, pihaknya tidak memberikan apa yang diminta oleh oknum anggota dewan tersebut. "Tapi saya tolak kalau untuk program CSR gratis. Saya mau di bawah itu asalkan dibeli. Saya konteksnya transaksi bisnis, saya bersedia memenuhinya," tegasnya. Akhirnya disepakati 200 ton.

3. Balas budi
Kepada wartawan, Dahlan pernah membeberkan beberapa cara dan modus yang dilakukan oknum anggota DPR saat meminta upeti ke direksi-direksi BUMN. Dahlan menceritakan, awal kejadian ini ketika DPR merestui dan menyetujui suntikan modal pemerintah melalui penyertaan modal negara (PMN) kepada salah satu perusahaan BUMN. Sebagai balas budi, DPR meminta komitmen perusahaan BUMN berupa sejumlah dana. Tanpa basa-basi anggota DPR secara terang-terangan meminta upeti kepada direksi BUMN. Bahkan, ada anggota DPR yang menghubungi direksi BUMN melalui telepon genggam hingga 20 kali. "Bahkan, ada yang oknum DPR yang sedang berada di luar negeri sempat-sempatnya ngecek rekening, kenapa bagiannya belum turun," papar Dahlan.

4. Pencairan dana melalui vendor
Tidak hanya membeberkan cara dan modus oknum anggota DPR meminta upeti ke perusahaan BUMN, Menteri BUMN Dahlan Iskan juga membeberkan cara anggota DPR mencairkan upeti dari anak buahnya. Dahlan mengaku mendapatkan cerita ini langsung dari direksi yang dipalak oleh anggota DPR. Dahlan menceritakan, anggota DPR ingin sekali upeti tersebut cair. Anggota DPR meminta pencairan dana melalui vendor. "Ini ada oknum DPR yang mengajari (direksi), mereka bilang jangan dikeluarkan dari perusahaan, mereka minta keluarkan lewat vendor," cerita Dahlan ketika ditemui di Jakarta, beberapa waktu lalu. Dahlan melanjutkan, direksi tersebut menolak memberikan upeti karena perusahaan mereka tidak mempunyai vendor. "Jadi direktur atau direktur keuangannya mengatakan, kami tidak punya vendor," lanjut Dahlan.

5. Intervensi politik
Ketua DPP Demokrat Bidang Keuangan Ikhsan Modjo melihat, permasalahan pemerasan dan permintaan upeti oleh oknum anggota DPR kepada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karena indikasi adanya intervensi korporasi dan intervensi politik yang berada di perusahaan pelat merah. Perseteruan antara Dahlan Iskan selaku pemegang tongkat komando BUMN dan DPR, idealnya segera diselesaikan agar kinerja BUMN dalam menopang perekonomian Indonesia tidak terganggu. "Tidak ada lagi bentuk-bentuk intervensi politik yang sekiranya tidak sesuai dengan aturan koorporasi yang ada," ujar Ikhsan.
http://www.merdeka.com/uang/5-modus-...ah-dahlan.html

--------------------

Modus atau teknik pemerasan terhadap BUMN yang dilakukan oknum-oknum DPR-RI itu tak kalah dengan gaya Mafia atau Yakuza saat mereka menarik setoran atau uang keamanan ke perusahaan-perusahaan di negerinya. Tapi meski pun begitu, kelakuan anggota DPR yang bejad seperti itu hanya dinilai melanggar etika ringan? lalu yang berat itu kayak apa?