Mexico City memperkenalkan program pembatasan kendaraan dengan sistem pelat nomor ini pada 20 November 1989, untuk mengurangi polusi udara. Saat itu semua kendaraan mendapat jatah beroperasi 1 hari dalam hari-hari kerja, berdasarkan nomor belakang pelat nomor. Program ini dinamakan 'Hoy No Circula' alias Hari Dilarang Berkeliling.

Teknisnya demikian, nopol digit belakang 5-6 dilarang beroperasi Senin dan diberi stiker kuning, 7-8 untuk Selasa berstiker merah muda, 3-4 untuk Rabu berstiker merah, 1-2 untuk Kamis berstiker hijau dan 9-0 untuk Jumat berstiker biru.

Saat awal kebijakan ini diuji coba, memang berhasil mengurangi persentase kendaraan 20 persen di jalan, menambah kecepatan kendaraan, mengurangi konsumsi bahan bakar dan meningkatkan penumpang kereta bawah tanah 6,6 persen. Demikian dilansir dari hasil studi tentang Evaluasi Pembatasan Pelat Nomor oleh Cambridge Systematic Inc, pada Desember 2007 lalu.

Keberhasilan uji coba itu membuat program ini ditetapkan permanen. Namun apa yang terjadi? Studi menunjukkan bahwa ada perubahan prilaku warga Meksiko. Karena mendapati transportasi umum tak memadai, maka warga Mexico City membeli kendaraan baru untuk mengakali agar bisa berkendara sedikitnya sehari dalam sepekan. Bahkan membeli kendaraan bekas yang lebih murah dan lebih berpolusi. Kemudian penggunaan taksi meningkat.

Studi jangka panjang menunjukkan tak ada hubungan statistik antara kualitas udara saat kebijakan itu berlaku, tak ada bukti peningkatan penumpang transportasi umum, dan tak ada bukti peningkatan polusi udara saat weekends dan hari kerja.

Kini, Mexico City masih memberlakukan program ini dari jam 5 pagi sampai jam 10 malam. Kebijakan ini bahkan mengatur mobil berpelat luar negeri dan pelat di luar kota Mexico City. Bahkan kebijakan ini diperluas di hari Sabtu, apakah Sabtu minggu pertama hingga terakhir.

Di saat yang sama sistem kereta bawah tanah juga sudah memadai, yakni melayani 200 km, 11 jalur dan 120-an stasiun. Di saat yang sama, denda yang besar juga sudah menanti siapa pun yang melanggar

Bogota, Kolombia mengimplementasikan pembatasan kendaraan dengan sistem pelat nomor sejak tahun 2000. Program itu bernama Pico y Placa atau puncak jam sibuk dan nopol.

Berbeda dari Mexico City yang hanya membatasi kendaraan selama jam tertentu, Bogota memiliki sistem yang lebih kompleks. Sistem di Bogota bahkan mengacak digit terakhir pelat nopol tiap tahun. Hal ini menyulitkan warganya untuk mengakali sistem itu. Sistem ini tak berlaku di akhir pekan.

Namun program ini dijalankan bersamaan dengan sistem Bus Rapid Transit (BRT) alias busway. Di samping itu jalur sepeda juga diperluas sampai 180 mil, penggunaan sepeda dan transportasi umum dipromosikan. Di samping itu penegakan hukum juga dilaksanakan, seperti pengenaan denda yang tinggi.

Hasilnya peningkatan pengguna transportasi umum dan pengurangan kemacetan di jalan. Sistem itu dinilai berhasil dan sekarang dikembangkan ke kota-kota di Kolombia selain Bogota. Contoh pembatasan pelat nomor Pico y Placa pada tahun 2011:
5678: Senin
9012: Selasa
3456: Rabu
7890: Kamis
1234: Jumat

Kota Sao Paulo di Brasil menerapkan pembatasan kendaraan dengan pelat nomor bernama Rodizio, sejak 1997. Kebijakan ini melarang 2 digit terakhir nopol tiap hari per pekan.

Dalam 6 bulan kebijakan ini diuji coba, hasilnya bisa mengurangi 2-5 persen volume kendaraan bermotor saat jam sibuk, meningkatkan kecepatan kendaraan 18-23 persen dan mengurangi kemacetan 26-37 persen di jalan. Kini sistem ini sudah berurat akar di warga kota.

Selain pengenaan denda yang tinggi, sistem ini juga diimbangi oleh pembangunan sistem transportasi massal seperti kereta, kereta bawah tanah dan busway. Kota ini juga terus memperluas infrastruktur untuk transportasi massal.

Kota Athena di negeri para dewa ini sudah menerapkan pembatasan kendaran dengan sistem pelat nopol sejak Juni 1982. Pembatasan kendaraan ini untuk wilayah pusat Kota Athena dalam radius tertentu, yang disebut Lingkar Athena (Daktilios Athenon), seluas 13 km persegi.

Awalnya taksi juga dilarang pada 2 tahun pertama, namun sekarang diizinkan kembali. Pembatasan ini tak berlaku untuk bus umum, sepeda dan sepeda motor, mobil hibrid, ambulans, mobil dinas pemerintah dan mobil diplomat.

Penegakan hukum dengan denda yang tinggi diberlakukan. Skema ini masih berjalan hingga kini bahkan dikaji untuk melarang kendaraan sama sekali dari Lingkar Athena ini.

Dari situs livingingreece.gr, yang terbaru tahun 2012, sistem ini membuat kendaraan berpelat nopol terakhir genap tak boleh berkeliaran pada tanggal-tanggal genap dan pelat nopol terakhir ganjil tak boleh berkeliaran pada tanggal-tanggal ganjil. Berlaku dari Senin-Kamis jam 07.00 sampai jam 20.00, Jumat berlaku dari jam 07.00 sampai jam 15.00. Aturan ini tak berlaku pada akhir pekan, libur nasional, musim panas dan hari di mana para pekerja transportasi umum mogok kerja.

Studi dari Cambridge Systematic Inc, aturan ini membuat warga Athena membeli kendaraan kedua untuk menghindari batasan ini, kepemilikan mobil meningkat, penggunaan taksi meningkat dan kepadatan lalu lintas beralih ke pinggiran Kota Athena di luar Lingkar Athena. Strategi ini kemudian dipadukan dengan Electronic Road Pricing (ERP) dan strategi lain untuk menambal kelemahan sistem ini.

Kota Beijing di China, mengimplementasikan pembatasan kendaraan dengan sistem pelat nomor yang awalnya untuk mencegah kemacetan pada Olimpiade musim panas tahun 2008. Namun ternyata kebijakan ini terus dilanjutkan.

Pemkot Beijing menentukan 2 digit belakang nopol yang digilir dilarang beroperasi dari Senin-Jumat, dari pukul 07.00 sampai pukul 20.00. Sistem nopol ini dirotasi tiap 3 bulan. Denda yang tinggi dikenakan. Kebijakan ini tak berlaku bagi kendaraan umum, polisi dan militer.

Hasilnya, ada penurunan emisi kendaraan harian hingga 40 persen, mengurangi jumlah mobil di jalan hingga 700 ribu namun meningkatkan pembelian mobil.

Menurut survei pemerintah yang melibatkan pihak ketiga pada 2010, sebanyak 90,4 persen mendukung kebijakan ini dan menginginkan kebijakan ini dilanjutkan. Kemudian survei Sina.com menunjukkan hasil yang berlawanan, yakni 82,9 persen orang yang diinterview tak menyukai kebijakan ini dan hanya 14 persen yang menyukai kebijakan ini. Selisih 76 persen dari survei resmi pemerintah.