Disini sebenarnya istilah tepatnya adalah Tanda Nomor Kendaraan Bermotor(TNKB), atau sering kali disebut plat nomor atau nomor polisi. Plat nomor tersebut adalah bagaikan "kartu identitas" bagi kendaraan tersebut. Sebagian orang tahu apa arti dari nomor yang terpajang di depan dan belakang kendaraannya tersebut, sedangkan sebagian lain tidak.

Tanda nomor kendaraan bermotor ini terdapat 2 baris :

• Baris pertama menunjukkan: kode wilayah (huruf), nomor polisi (angka), dan kode/seri akhir wilayah (huruf)
  
• Baris kedua menunjukkan bulan dan tahun masa berlaku
  

Warna tanda nomor kendaraan bermotor ditetapkan berbeda-beda lengkapnya adalah sebagai berikut

• Kendaraan bermotor bukan umum dan kendaraan bermotor sewa: warna dasar hitam dengan tulisan berwarna putih
  
• Kendaraan bermotor umum: warna dasar kuning dengan tulisan berwarna hitam
  
• Kendaraan bermotor milik pemerintah: warna dasar merah dengan tulisan berwarna putih
  
• Kendaraan bermotor korps diplomatik negara asing: warna dasar putih dengan tulisan berwarna hitam
  
• Kendaraan bermotor staf operasional korps diplomatik negara asing: warna dasar hitam dengan tulisan berwarna putih dan terdiri dari lima angka dan kode angka negara dicetak lebih kecil dengan format sub-bagian
  
• Kendaraan bermotor untuk transportasi dealer (pengiriman dari perakitan ke dealer, atau dealer ke dealer): warna dasar putih dengan tulisan berwarna merah.
  

Nomor polisi diberikan sesuai dengan urutan pendaftaran kendaraan bermotor. Nomor urut tersebut terdiri dari 1 sampai dengan 4 angka, dan ditempatkan setelah Kode Wilayah Pendaftaran. Nomor urut pendaftaran dialokasikan sesuai kelompok jenis kendaraan bermotor. Sebagai contoh, untuk wilayah DKI Jakarta:

• 1 - 2999 = dialokasikan untuk kendaraan penumpang
  
• 8000 - 8999 = dialokasikan untuk kendaraan penumpang
  
• 3000 - 6999 = dialokasikan untuk sepeda motor
  
• 7000 - 7999 = dialokasikan untuk bus
  
• 9000 - 9999 = dialokasikan untuk kendaraan beban
  

Apabila nomor urut pendaftaran yang telah dialokasikan habis digunakan, maka nomor urut pendaftaran berikutnya kembali ke nomor awal yang telah dialokasikan dengan diberi tanda pengenal huruf seri A sampai dengan Z di belakang angka pendaftaran. Apabila huruf di belakang angka sebagai tanda pengenal kelipatan telah sampai pada huruf Z, maka penomoran dapat menggunakan 2 huruf seri di belakang angka pendaftaran.

Khusus untuk DKI Jakarta, dapat menggunakan hingga 3 huruf seri di belakang angka pendaftaran, sesuai kategori atau dengan permintaan khusus. Format kategori 3 huruf seri umum yaitu: B xxxx XYZ

X = Umumnya mewakili tempat kendaraan tersebut terdaftar. Huruf yang mewakili kategori tempat terdaftarnya kendaraan:

• U Jakarta Utara
  
• B Jakarta Barat
  
• P Jakarta Pusat
  
• S Jakarta Selatan
  
• T Jakarta Timur
  
• E Depok
  
• N Tangerang
  
• C Tangerang
  
• K Bekasi
  
• F Bekasi
  

Y = Umumnya jenis kedaraan berdasar golongan. Huruf yang mewakili kategori kendaraan:

• A Sedan / Motor
  
• F Minibus, Hatchback, City Car
  
• V Minibus
  
• J Jip dan SUV
  
• D Truk
  
• T Taksi
  
• U Kendaraan Staf Pemerintah
  
• Q Kendaraan Staf Pemerintah
  

Z = Huruf acak yang diberikan untuk pembeda. Contoh: B XXXX PAA -> Mobil tersebut terdaftar di Jakarta Pusat (P), berjenis sedan (A), dan memiliki huruf pembeda (A)

Penggunaan tanda nomor kendaraan bermotor di Indonesia, terutama di Jawa, merupakan warisan sejak zaman Hindia Belanda, yang menggunakan kode wilayah berdasarkan pembagian wilayah karesidenan. Kode wilayah pendaftaran kendaraan bermotor ditetapkan oleh Peraturan Kapolri Nomor Polisi 4 Tahun 2006.
berikut contoh sebagian Kode Wilayah :

• A Banten
  
• B DKI Jakarta
  
• D Kabupaten/Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat
  
• DK Bali
  
• AB DI Yogyakarta
  

Kode Nomor Kendaraan Khusus Pemerintahan

Mobil dinas pejabat negara memiliki plat nomor khusus. Jika pada saat pejabat tersebut bertugas ke wilayah di luar ibukota RI atau kunjungan dinas ke luar negeri, maka plat nomor tersebut akan dipasangkan pada mobil yang dinaiki oleh pejabat bersangkutan. Berikut adalah sebagian daftar nomor polisi untuk kenderaan pejabat penting di Indonesia:

• RI 1: Presiden
  
• RI 2: Wakil Presiden
  
• RI 3: Istri/Suami Presiden
  
• RI 4: Istri/Suami Wakil Presiden
  
• RI 5: Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
  
• RI 6: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
  
• RI 7: Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
  
• RI 8: Ketua Mahkamah Agung (MA)
  
• RI 9: Ketua Mahkamah Konstitusi (MK)
  

Catatan: Nomor kendaraan Pejabat Negara atau Menteri sering berganti, hal ini disesuaikan dengan jumlah anggota Kabinet. Misalnya pada Kabinet Indonesia Bersatu II (2009-2014) Jabatan Sekretaris Kabinet bukan setingkat menteri, sehingga Nomor Kendaraan untuk beberapa menteri berubah. Sebagai contoh saat ini Kepala BIN menggunakan RI 49.

Kode Nomor Kendaraan Khusus Korps Diplomatik dan Konsuler

Mobil milik korps diplomatik (Kedutaan besar maupun organisasi internasional) memiliki kode khusus, yakni CD (singkatan dari Corps Diplomatique) atau CC (singkatan dari Corps Consulaire), diikuti dengan angka. Untuk mendapatkan STNK dan BPKB, haruslah mendapatkan rekomendasi dari Departemen Luar Negeri. Kendaraan dengan nomor polisi ini secara sah sudah berada di luar teritori (extrateritorial) hukum dan regulasi Republik Indonesia. Berikut adalah sebagian daftar nomor polisi untuk korps diplomatik di Indonesia:

• CD 12: Amerika Serikat
  
• CD 13: India
  
• CD 14: Perancis
  
• CD 15: Vatikan
  
• CD 16: Norwegia
  
• CD 17: Pakistan
  
• CD 18: Myanmar
  
• CD 19: Republik Rakyat Cina
  
• CD 20: Swedia
  

informasi yg masih berkaitan : klik disini
sumber :
sumber