BERITAJAKARTA.COM — 12-11-2012 19:21
Belum finalnya pembahasan Dewan Pengupahan DKI Jakarta soal Upah Minimum Provinsi (UMP), membuat buruh hilang kesabaran. Mereka yang tergabung dalam Forum Buruh DKI Jakarta rencananya akan menggelar aksi unjuk rasa di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI serta depan Balaikota DKI, pada Selasa (13/11) besok.

Sekretaris Jenderal Forum Buruh DKI, Mohammad Toha mengatakan, selain akan menggelar sejumlah aksi unjuk rasa, buruh juga tidak akan hadir dalam rapat dengan Dewan Pengupahan DKI yang membahas mengenai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan UMP. Alasannya, pembahasan KHL dan UMP merugikan buruh.

“Kami mendesak agar ditetapkan UMP DKI sebesar Rp 2.799.067 atau 141,45 persen dari KHL yang nilainya Rp 1.978.789,” ujar Mohammad Toha di Balaikota, Senin (12/11).

Toha menyebutkan, dalam kurun waktu lima tahun lebih nilai UMP DKI selalu rendah dari hasil survei KHL pekerja lajang. Padahal, KHL adalah standar untuk hidup layak bagi pekerja. menurutnya, pada tahun 2009, survei KHL pekerja lajang sebesar RP 1.314.059 namun UMP yang diputuskan oleh Pemprov DKI berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan DKI hanya Rp 1.069.865 atau 81,42 persen dari KHL. Kemudian tahun 2010, survei KHL lajang Rp 1.317.710 namun UMP yang diputuskan hanya Rp 1.118.009 atau 84,84 persen dari KHL. Kasus ini kembali terulang pada tahun 2011, survei KHL pekerja lajang RP 1.401.100 namun UMP yang diputuskan hanya Rp 1.290.000 atau 92 persen dari KHL.

BERITAJAKARTA.COM — 13-11-2012 15:19
Sekitar 1.500 massa buruh yang tergabung dalam Forum Buruh Jakarta kembali menggeruduk gedung Balaikota DKI Jakarta di Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (13/11). Dalam aksinya, mereka mendesak Pemprov DKI menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp 2.799.067 atau naik dari nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp Rp 1.978.789. Aksi sempat beberapa kali ricuh dan memanas ketika para pendemo mencoba mendorong pagar gedung Balaikota untuk dirobohkan. Tak hanya itu, sejumlah buruh juga sempat melakukan aksi sweeping di Balaikota saat mendengar kabar adanya beberapa rekan mereka yang mengikuti rapat dalam sidang Dewan Pengupahan yang berlangsung di dalam Balaikota.

Sejak tiba sekitar pukul 13.00, massa langsung membentangkan poster dan meneriakan yel-yel menyuarakan aspirasi mereka. Massa buruh juga sempat menutup satu lajur Jl Medan Merdeka Selatan hingga membuat arus lalu lintas di dari arah Tugu Tani menuju Jl MH Thamrin mengalami macet panjang. Para pendemo juga bersikeras meminta bertemu Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo atau wakilnya Basuki T Purnama.

Saat mendengar isu adanya rekan mereka yang mengikuti rapat bersama Dewan Pengupahan di dalam Balaikota, sejumlah buruh langsung memasuki gedung Balaikota melakukan sweeping. Beruntung, hal ini dapat segera diredam oleh petugas kepolisian dan Satpol PP yang berjaga-jaga mengawal demo tersebut.

Sekjen Forum Buruh Jakarta, Mohammad Toha mengatakan, selama lima tahun kaum buruh di Jakarta terus didzalimi. Sebab, tuntutan kenaikan UMP setiap tahunnya tidak pernah terealisasi sebesar 100 persen. Karenanya, massa buruh pun sepakan untuk memboikot rapat yang dilangsungkan Dewan Pengupahan.

"Kami menolak untuk ikut rapat dengan Dewan Pengupahan karena selama lima tahun selalu didzalimi. Kami hadir di sini juga tidak mau bertemu dengan siapa-siapa kecuali dengan Jokowi atau Ahok," ujar Mohammad Toha, Selasa (13/11). Jika kedua pimpinan Pemprov DKI Jakarta itu tidak mau menemui para buruh, dirinya mengancam akan menduduki atau bahkan menginap di gedung Balaikota.

Hingga berita ini diturunkan, aksi yang dilakukan Forum Buruh Jakarta masih berlangsung. Sementara itu, Dewan Pengupahan DKI Jakarta juga masih melakukan rapat membahas besaran UMP DKI Jakarta. Akibat aksi ini, arus lalu lintas di Jl Medan Merdeka Selatan tampak tersendat karena sebagian pendemo menutupi satu ruas jalan tersebut.