JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Organda DKI Jakarta Soedirman menolak wacana tentang peremajaan angkutan kota. Penolakan itu secara langsung ia lontarkan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Badan Legislatif Daerah DPRD DKI Jakarta.

Soedirman mendesak DPRD dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk kembali mempertimbangkan wacana tersebut. Hal itu tentunya diimbangi dengan kajian yang mendalam dan sesuai kondisi di lapangan.

"Andaikata itu benar dilaksanakan, maka habis semua bus. Saya minta dipertimbangkan karena kami sangat keberatan," kata Soedirman dalam rapat yang digelar di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (9/11/2012).

Ia mengungkapkan dasar penolakan itu. Menurutnya, semua semakin tak masuk akal karena usulan yang mengemuka mengatur peremajaan angkutan kota di rentang waktu yang sangat singkat, yakni peremajaan bus besar setiap 10 tahun, bus sedang 8 tahun, dan angkutan kecil dalam kurun 7 tahun.

Padahal, dalam banyak diskusi dan hasil kajian, pemilik angkutan akan mencapai break event point (BEP) setidaknya setelah kendaraannya beroperasi selama 7 tahun. Di luar itu, Soedirman juga menuntut pihak terkait untuk tidak memutuskan rencana ini dengan tergesa-gesa. Ia meminta agar ada suatu aturan yang mengatur detail mengenai waktu peremajaan dan kompensasi supaya tidak menimbulkan gejolak setelahnya.

"Harusnya diatur detail soal kompensasinya karena kami tidak sepakat dengan cara yang tidak matang. Ini tergesa-gesa dan semua syaratnya memberatkan. Kami khawatir akan ada gejolak sosial," tandasnya.