Tuesday, 30 October 2012 13:49
itoday -Anggota DPRD DKI Jakarta dari PAN, Wanda Hamidah mempertanyakan rencana Gubernur DKI, Joko Widodo atau Jokowi yang akan menghibahkan angkutan umum kepada pihak swasta.

"Anggota Badan Anggaran DPRD menolak kebijakan hibah angkutan umum. Pandangan dewan, angkutan umum itu bagian dari profit oriented,” ujar anggota Badan Anggaran DPRD Wanda Hamidah, Senin (29/10).

Menurut politisi PAN ini, pihaknya menolakan kebijakan hibah angkutan umum karena tidak mempunyai landasan hukumnya.

Selain itu, kata Wanda, kepala dinas yang dikirim Jokowi ke DPRD DKI tidak dapat menjelaskan secara teknis pelaksanaannya kebijakan hibah dengan detail. "wajar sekali tadi Dinas Perhubungan sangat gagap menjelaskan dan terkesan kurang mengerti dengan konsep pimpinannya

Kata Wanda, angkutan umum merupakan bagian dari bisnis transportasi yang menghasilkan keuntungan bagi pemiliknya, karena itu pengunaan APBD untuk membelikan angkutan kepada pengusaha secara cuma-cuma tidak relevan.

"Kami perlu gubernur menjelaskan secara langsung kebijakan hibah ini karena berbeda sekali dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) jaman gubernur sebelumnya," ungkapnya.

Kritik terhadap Jokowi juga diungkapkan PKS melalui Selamat Nurdin. Selamat Nurdin yang juga Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta meminta Jokowi tidak terlalu sering turun ke lapangan dan lebih memikirkan sejumlah permasalahan lain yang lebih penting.

Menurut Nurdin, persoalan Blok A Tanah Abang lebih krusial ketimbang jalan-jalan ke lokasi permukiman warga. "Jangan sampai Blok A Pasar Tanah Abang jatuh ke tangan swasta. Ini persoalan bisnis dan Blok A itu aset Pemprov DKI. Kalau bisa, kurangi sedikit jalan-jalannya, lihat berkas lama PD Pasar Jaya," ujar Nurdin, Jumat (19/10).

http://www.itoday.co.id/politik/pan-...impinan-jokowi