Kongkalikong Anggaran BUMN
Sabtu, 27 Oktober 2012

KECURIGAAN bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi bahan "bancakan" oleh para anggota DPR sepertinya tidak berlebihan. Bisa jadi apa yang tersirat dari tindakan dan ucapan Menteri BUMN Dahlan Iskan dan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD benar adanya, di mana DPR menggiring BUMN dan institusi negara agar mau kongkalikong jika tidak ingin anggarannya "dibabat". Hubungan Menteri BUMN Dahlan Iskan saat ini dikabarkan sedang tidak baik dengan Komisi VII DPR. Itu diduga berkaitan dengan surat edaran Menteri BUMN itu ke seluruh BUMN agar tidak melakukan kongkalikong dengan DPR, DPRD, dan rekanan. DPR sendiri dikabarkan ingin mengklarifikasi kabar tersebut, termasuk soal hasil audit BPK terkait inefisiensi di PLN saat dipimpin Dahlan. Namun dalam dua kali udangan DPR Dahlan tidak pernah hadir.

Soal dugaan ada "permainan mata" antara DPR dan lembaga negara yang berharap anggaran yang mereka ajukan dapat disetujui DPR, secara tidak langsung juga mencuat dari pengakuan Ketua MK Mahfud MD yang menyatakan, DPR (Komisi III) telah memotong anggaran MK secara signifikan dalam dua tahun terakhir dan MK melarang jajarannya melobi DPR agar anggaran yang diajukan tidak dipotong. Apa yang mencuat tidak main-main. Apalagi yang mengeluhkannya tidak sembarang orang, dua tokoh publik yang saat ini mendapat kepercayaan cukup tinggi. Keduanya menyampaikan masalah secara terang-terangan kepada pers di Jakarta, Kamis (25/10). Dahlan di Istana Negara Jakarta, Kamis (25/10) mengakui soal instruksinya agar BUMN tidak kongkalikong. Itu, katanya, ada kaitannya dengan Sekretaris Kabinet Dipo Alam yang membuat surat edaran untuk kementerian, yang isinya tidak boleh kongkalikong, termasuk dengan DPR.

Sedangkan Mahfud menyatakan akan tetap bekerja profesional demi negara. Tidak dapat dikekang dan dihadang secara politis oleh politik anggaran DPR. Keputusan DPR memotong anggaran sosialisasi dan temu wicara hukum acara yang rutin digelar MK, misalnya, dikatakan cukup mengganggu karena acara itu sudah berjalan sejak era MK dimpimpin Jimly Asshiddiqie. Namun Mahfud menegaskan tetap melarang Sekjen MK melobi atau mengemis ke DPR. Benar atau salah, informasi yang berkembang merupakan aib besar bagi DPR. Tidak hanya bagi komisi yang berhubungan dengan BUMN dan MK, tetapi bagi DPR secara keseluruhan, karena semua orang tahu bahwa tugas utama DPR selain fungsi legislasi, fungsi pengawasan, juga fungsi anggaran. Karena itu, seluruh pimpinan DPR bertanggung jawab menjernihkannya. Memperjelas duduk persoalan. Apalagi ada pihak yang menyatakan siap membeberkan nama-nama oknum anggota DPR yang meminta "jatah" ke BUMN.

Jika DPR hanya diam, dapat dipastikan para wakil rakyat itu akan makin kehilangan kepercayaan. Masyarakat pasti berpendapat, Dewan terhormat tak lebih dari "tikus-tikus" yang dengan ganasnya menggerogoti hak orang lain. Karenanya, tudingan bahwa DPR selalu mengajak "kliennya" kongkalikong harus diperjelas kebenarannya. Jika memang ada oknum DPR yang berbuat, harus dibersihkan. Sangatlah tidak pada tempatnya apabila DPR ternyata tak lebih dari calo
http://www.suarakarya-online.com/new...html?id=314247


Presiden Dukung BUMN Tolak Kongkalikong
Minggu, 28 Oktober 2012 , 05:05:00

JAKARTA - Ketegangan antara Menteri BUMN Dahlan Iskan dan DPR terkait adanya oknum yang meminta jatah ke perusahaan negara tak luput dari perhatian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Firmanzah menyatakan, sejak awal presiden mendorong agar ada pengelolaan anggaran yang profesional dan efisien. "Jangan sampai anggaran yang susah payah didapat ada kebocoran yang tinggi. Ada alokasi yang tidak mengedepankan efisiensi," katanya kepada Jawa Pos, Sabtu (27/10).

BUMN, lanjut dia, harus memiliki keuangan yang sehat, efisien, serta bebas dari kepentingan politik. Firmanzah menegaskan, BUMN harus benar-benar bisa menjadi kepanjangan tangan negara dalam sektor ekonomi dan tidak membebani anggaran negara. "Termasuk, jangan ada praktik kongkalikong. Tidak hanya dengan politik, tapi juga eksekutif," ujarnya. Salah satu arahan presiden kepada BUMN disampaikan di depan jajaran dewan komisaris dan direksi BUMN di ballroom Hotel Sahid Rich, Jogjakarta (10/10). Saat itu, SBY memberikan apresiasi atas prestasi BUMN. Selain itu, SBY mengingatkan agar BUMN berbenah dengan membersihkan diri.

Menurut Firmanzah, saat ini semangatnya adalah bersama-sama melakukan reformasi dan perbaikan. Masing-masing pihak, baik direksi BUMN maupun legislatif, harus menjaga hal tersebut. SBY, kata dia, menyambut baik sikap Dahlan yang siap memberikan klarifikasi kepada DPR. "Kesempatan bertemu DPR adalah kesempatan yang baik," ungkap mantan dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) itu. Klarifikasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan laporan mengenai inefisiensi di Perusahaan Listrik Negara (PLN) saat Dahlan menjabat direktur utama, namun juga soal oknum DPR yang mengajak mempermainkan anggaran atau meminta jatah dari BUMN. "Nanti ada mekanismenya di sana (DPR). Tapi, masing-masing pihak semangatnya adalah keterbukaan dan untuk memperbaiki diri," urai Firmanzah.
http://www.jpnn.com/index.php?mib=be...tail&id=144872


Ketua MK Dukung SE 542 Seskab untuk Cegah Kongkalikong
Sabtu, 27 Oktober 2012 - 06:40 WIB

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menegaskan, pihaknya mendukung langkah yang dilakukan Sekretaris Kabinet Dipo Alam dengan mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 542/Seskab/IX/2012 untuk mencegah terjadinya praktik kongkalikong oleh oknum-oknum di DPR. "Surat yang ditujukan kepada menteri dan anggota Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, berikut pimpinan lembaga pemerintah non kementerian itu sangat bagus demi mengawal keberlangsungan negara ini. Khususnya dalam mengawal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2013 – 2014," kata Mahfud di Jakarta, Kamis (25/10).

Mahfud menyebut adanya tiga akibat atau risiko pada negara ini jika praktik kongkalikong oleh oknum DPR dibiarkan. Resiko yang dihadapi itu cukup berat bagi keberlangsungan negara ini. "Pertama, seperti yang sekarang ini oknum-oknumnya sudah banyak dihukum dan diadili. Kedua kita disandera oleh tangan setan, dan ketiga memuaskan nafsu sombong oknum yang dianggap penting," sebut Mahfud.

Ketua MK itu mengingatkan agar penyusunan anggaran paska keluarnya SE Seskab Nomor 542/Seskab/IX/2012 tersebut dapat segera dilakukan, yakni dengan disusun secara rasional dan tidak ada unsur tawar-menawar dengan sejumlah DPR. "DPR menetapkan berapapun diterima saja dan maksimalkan bekerja. Tidak usah pakai lobi kalau tidak ingin ada resiko," kata Mahfud yang mengaku MK pun pernah dilobi DPR terhadap suatu anggaran yang diusulkan, namun MK memilih menolak meski akhirnya anggaran tersebut diblokir DPR.

Menurut Mahfud, MK akan terus bekerja demi kemajuan bangsa dan negara. Karenanya, MK melarang keras sekjennya untuk melakukan lobi dan mengemis ke DPR agar tidak dilakukan pemotongan anggaran. Bagaimanapun, lembaga hukum yang dipimpinnya harus on the track, tidak bisa dikekang dan dihadang secara politis dengan pemotongan anggaran. "Saya melarang sekjen untuk melobi atau mengemis, mari tunjukkan bahwa MK itu bisa lebih kuat meski anggarannya dipotong. Demi negara, MK akan bekerja tanpa bisa dikekang dan dihadang secara politis dengan anggaran," tegas Mahfud
http://setkab.go.id/berita-6168-ketu...gkalikong.html

----------------------

Itu Pak Dahlan Iskan niat ingsunnya sudah baik, mau mencegah kemunkaran diantara pejabat negara di lingkungan BUMN dan anggota DPR? Kok dicurigai? Selama kebenaran yang ditegakkan, pastilah siapa saja akan rela untuk pasang badan melindungi kebenaran itu.