KASKUS

Penyelesaian Pegawai Bila Perusahaan Merger

Ane kerja di perusahaan swasta sudah 12 tahun, pada bulan september 2012 ini perusahaan merger dan berganti nama. Saat ini perusahaan sudah berstatus PMA. Tidak ada PHK tetapi status karyawan diteruskan pada perusahaan dengan nama baru. Managemen mengatakan bahwa masa kerja ane di perusahaan sebelumnya diakui oleh perusahaan baru yang selama 12 tahun. Apakah ini tidak menjadi masalah bila dikemudian hari pensiun. Apakah tidak menjadi masalah bila dikemudian hari perusahaan baru terjadi selisih dengan karyawan. Jelas-jelas pada akte tercantum "Pendirian Perseroan Terbatas" Karena saat ini penyelesaiannya hanya melalui surat kesepakatan yang isinya antara lain :
1. Menerima informasi penggantian nama.
2. Nilai gaji & tunjangan yang ane terima dimanagemen lama
3. Tidak akan menuntut secara perdata maupun pidana
Dan tanda tangan diatas Materai Rp. 6000 dibuat satu rangkap. ane tidak diperbolehkan menyimpan copy file nya.

Apakah sudah benar penyelesaianya? & bagaimana status kerja ane yang 12 tahun, dapat diakui diperusahaan baru atau tidak karena perusahaan baru dengan akta pedirian yang baru terbentuk tahun 2012

Mohon untuk solusinya gan
Quote:Original Posted By ParisPanJapa
cek pm

- waktu kerja dari jam 08.00-17.00 (istrirahat 1 jam) bila kerjanya melebihi jam 17.00 maka berlaku jam kerja lembur
Waktu kerja meliputi :
a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

- perusahaan berhak memperpanjang waktu kerja sampe jam 20.00 jika diperlukan
lembur dalam 1hari paling banyak dilakukan dalam 3 jam dan dalam 1minggu sebanyak 14 jam, tentunya atas perintah perusahaan dan persetujuan si pekerja yang hendak lembur (bila lembur diatas 3 jam juga harus ada persetujuan si pekerja bersedia utk lembur) jadi bukan putusan secara sepihak oleh perusahaan

- gaji yang ane dapet 1.9jt/50 jam ngajar, setiap kelebihannya 8rb/jam
Mengenai ketentuan lembur sudah diatur oleh UU
Ane gak tahu agan kerja untuk 6hari kerja atau 5 hari kerja
Jadi ane asumsikan agan bekerja selama 5 hari kerja dengan waktu istrirahat 1 jam dengan jam kerja 08.00- 17.00 dan dalam 1 hari lembur selama 2 jam (total 50jam/minggu)
1,9juta/173=10.983 x 17,5=192.202,5 jadi agan berhak mendapatkan lembur dalam seminggu sebesar 192.202,5.... kalau sebulan ya tinggal kalikan 4 gan

- kalo ane resign harus bayar 8jt

Pasal 62
Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.

Maksudnya gini gan, sesuai perjanjian agan harus bekerja 15bulan,,, anggap aja agan sudah bekerja selama 13 bulan sama pak dosen dan sisa bekerja tinggal 2 bulan lagi tetapi agan mengundurkan diri jadi agan harus membayar ganti rugi kepada pak dosen sebesar 2x1,9juta=3,8 juta dan sebaliknya, bila pak dosen mutusin kontrak agan misalkan pada bulan ke-2 berarti pak dosen harus membayar ganti rugi kepada agan sebesar 13x1,9juta=???


dan juga nyediain penggantinya disana
tidak ada ketentuan dalam UU menjelaskan mengenai pekerja/buruh yang ingin mengundurkan diri harus mencari pengganti diri,,, kalaupun harus mencari pengganti diri agan, itu adalah pihak perusahaan (dosen)

solusinya gimana? Agan bersedia untuk bekerja atau gak nih?kalau gak bersedia bekerja bakalan sulit karena agan kan sudah berjanji, tetapi kalau bersedia untuk bekerja ya bilang terus terang sama dosennya bahwa agan keberatan dengan beberapa isi perjanjian karena bertentangan dengan UU jadi agan minta agar perjanjian dibuat sesuai dengan peraturan perundang2an (minta tolong sama yang ngerti gan),,, lagipula lumayan gan, selesai kuliah langsung dapat kerja dengan gaji 1,9juta dan belum lagi ditambah lemburnya

kalau dosennya gak mau? minta tolong sama pak disnaker biar ngasih saran buat pak dosen bahwa perjanjiannya banyak melanggar UU jadi harus disesuaikan dengan peraturan UU tetapi yang jelas agan harus siap menerima segala konsekuensinya seperti diomelin pak dosen
NB:ke disanker jangan lupa bawa "amplop"

maaf kalau ada tulisan ane yang buat agan bingung terutama soal upah lembur, ane juga dulunya bingung gan
kalau agan pengen tahu mengenai perhitungan upah lembur, bisa ane ajarin kok gan @.@

Quote:Original Posted By 4q1l1a
Ane kerja di perusahaan swasta sudah 12 tahun, pada bulan september 2012 ini perusahaan merger dan berganti nama. Saat ini perusahaan sudah berstatus PMA. Tidak ada PHK tetapi status karyawan diteruskan pada perusahaan dengan nama baru. Managemen mengatakan bahwa masa kerja ane di perusahaan sebelumnya diakui oleh perusahaan baru yang selama 12 tahun. Apakah ini tidak menjadi masalah bila dikemudian hari pensiun. Apakah tidak menjadi masalah bila dikemudian hari perusahaan baru terjadi selisih dengan karyawan. Jelas-jelas pada akte tercantum "Pendirian Perseroan Terbatas" Karena saat ini penyelesaiannya hanya melalui surat kesepakatan yang isinya antara lain :
1. Menerima informasi penggantian nama.
2. Nilai gaji & tunjangan yang ane terima dimanagemen lama
3. Tidak akan menuntut secara perdata maupun pidana
Dan tanda tangan diatas Materai Rp. 6000 dibuat satu rangkap. ane tidak diperbolehkan menyimpan copy file nya.

Apakah sudah benar penyelesaianya? & bagaimana status kerja ane yang 12 tahun, dapat diakui diperusahaan baru atau tidak karena perusahaan baru dengan akta pedirian yang baru terbentuk tahun 2012

Mohon untuk solusinya gan


ane asumsikan, surat kesepakatan yang dimaksud adalah surat perjanjian kerja yang baru (antara karyawan dengan perusahaan baru)

seharusnya bila terjadi merger, perusahaan memberikan pilihan kepada para karyawannya yakni:
1. karyawan bersedia melanjutkan pekerjaan pada perusahaan baru dengan membuat perjanjian kerja yang baru ATAU
2. bila karyawan tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja dengan perusahaan baru (merger), maka perusahaan berhak membayar uang pesangon 1x, uang penghargaan masa kerja 1x dan uang penggantian hak kepada karyawan

klausul perjanjian poin 3 patut dicurigai gan
"tidak akan menuntut secara perdata maupun pidana" maksudnya apa ya?
misalkan saja, tahun depan agan di PHK dan seharusnya berhak untuk mendapatkan pesangon yang dengan hitungan masa kerja 13 tahun tetapi malah dihitung 1 tahun, gimana gan? kalau dilihat isi perjanjiannya sih gak ada bukti yang menunjukkan pesangon agan dihitung dari masa kerja agan yang lama

undang-undang ketenagakerjaan memang mengatur mengenai perjanjian kerja dibuat sekurang2nya rangkap 2, namun sayangnya UUK tidak mengatur secara tegas akibat perjanjian yang tidak dibuat dalam rangkap 2

bila perjanjian kerja yang dibuat telah memenuhi pasal 1320 KUHPerd atau pasal 52 maka perjanjian tersebut dianggap sah

mengenai pasal2nya silakan agan lihat komen ane diatas (01-10-2012, 12:23)

saran ane, ada baiknya agan beserta karyawan yang lain melalui perwakilan karyawan menyampaikan ke pihak manajemen untuk membuat ulang perjanjian kerjanya untuk menghindari terjadinya perselisihan di masa yang akan datang

paling tidak perusahaan mau menambah isi perjanjian tersebut mengenai masa kerja karyawan lama pada perusahaan lama tetap dihitung pada perusahaan baru dan sekalian tanyakan secara kepada pihak manajemen apa maksud "Tidak akan menuntut secara perdata maupun pidana"? atau bila dirasa perlu karyawan bisa meminta penambahan ketentuan lain dalam perjanjian kerja tersebut

kalau bisa minta rangkap 2

tetapi bila perusahaan tidak mau menuruti keinginan karyawan, berarti karyawan hanya diberi 2 pilihan
1. mengikuti kebijakan perusahaan ATAU
2. mengikuti pasal 163 ayat 1

Pasal 163
(1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dalam hal terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang perhargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4).
(2) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perubahan status, penggabungan, atau peleburan perusahaan, dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh di perusahaannya, maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4).
Pak / Bu mau tanya nih tentang Jamsostek .....

Ane karyawan kontrak yg sudah 3 thn (kontrak per tahun)
Selama masa kerja ane tidak pernah melihat kondisi jamsostek ane.
Terakhir kmrn ane cek, perusahaan memang menyetor jamsostek ane tpi yang di setor itu bukan berdasarkan gaji pokok ( misalkan gaji ane 10 jt, tetapi yang di laporkan 7 jt).

Yang menjadi pertanyaan, :

- apakah perusahaan ini membuat kesalahan krna tidak jujur melaporkan real gaji ane ?

- Jika perusahaan ini memanipulasi jamsostek maka otomatis hak ane yang di setor ke jamsostek yang seharusnya di bayar perusahaan juga ikut di manipulasi, dan apakah ane di rugikan?

- Apa dasar hukum jika memang ane di rugikan untuk menanyakan hal tersebut ke perusahaan?

Terima kasih atas jawabannya ....

Cuti bersama yg memotong cuti tahunan

Gan, mau tanya dong.
Rekan saya masa kerja belum capai 1 tahun jadi belum punya hak cuti. tapi sama perusahaannya tiap kali ada cuti bersama, dibilangnya dia dah punya hutang cuti (jatah cuti tahun depan dah dipotong). Apa itu diperbolehkan ya?? Dasar hukumnya ada gak?
Soalnya kalau tahun ini misalnya ada 6 hari cuti bersama, jadi dia udah punya hutang cuti 6 hari, dan tahun depan misalnya ada 6 hari cuti bersama lagi, berarti habis dong cuti tahunannya. Dan setiap tahun dia akan selalu punya hutang cuti...agak2 aneh aja menurut saya.
Minta infonya yach. Makasih.
dasar hukum karyawan PKWT ga dapet pesangon apa ya? dari kontrak kerjanya aj?
Quote:Original Posted By yosua.andri
dasar hukum karyawan PKWT ga dapet pesangon apa ya? dari kontrak kerjanya aj?


PKWT tidak mengenal istilah pesangon, tapi lebih kepada ganti rugi atas pengakhiran hubungan kerja dimana pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan memberikan ganti rugi sebesar sisa waktu kontrak dikalikan upah per bulan.
Quote:Original Posted By dhava
Pak / Bu mau tanya nih tentang Jamsostek .....

Ane karyawan kontrak yg sudah 3 thn (kontrak per tahun)
Selama masa kerja ane tidak pernah melihat kondisi jamsostek ane.
Terakhir kmrn ane cek, perusahaan memang menyetor jamsostek ane tpi yang di setor itu bukan berdasarkan gaji pokok ( misalkan gaji ane 10 jt, tetapi yang di laporkan 7 jt).

Yang menjadi pertanyaan, :

- apakah perusahaan ini membuat kesalahan krna tidak jujur melaporkan real gaji ane ?

- Jika perusahaan ini memanipulasi jamsostek maka otomatis hak ane yang di setor ke jamsostek yang seharusnya di bayar perusahaan juga ikut di manipulasi, dan apakah ane di rugikan?

- Apa dasar hukum jika memang ane di rugikan untuk menanyakan hal tersebut ke perusahaan?

Terima kasih atas jawabannya ....


jamsostek terdiri memberikan pelayanan berupa uang dan fasilitas kesehatan
-Jaminan hari tua 5,70%
(2% ditanggung pekerja x upah sebulan)
(3,70 ditanggung pengusaha x upah sebulan)

-Jaminan kecelakaan kerja
kelompok I = 0,24
Kelompok II = 0,54
Kelompok III = 0,89
kelompok IV = 1,27
Kelompok V = 1,74
pengelompokannya tergantung bidang perusahaannya

-Jaminan hari tua
0,30% x upah sebulan

-Jaminan pemeliharaan kesehatan
setinggi2nya gaji karyawan 3.080.000
( x 6% untuk karyawan menikah
( x 3% untuk karyawan lajang)

sebaiknya agan tanyakan ke HRDnya kalau ada penyetoran yang kurang, karena ini akan mengurangi manfaat yang akan agan terima nantinya

Quote:Original Posted By agus4878
Gan, mau tanya dong.
Rekan saya masa kerja belum capai 1 tahun jadi belum punya hak cuti. tapi sama perusahaannya tiap kali ada cuti bersama, dibilangnya dia dah punya hutang cuti (jatah cuti tahun depan dah dipotong). Apa itu diperbolehkan ya?? Dasar hukumnya ada gak?
Soalnya kalau tahun ini misalnya ada 6 hari cuti bersama, jadi dia udah punya hutang cuti 6 hari, dan tahun depan misalnya ada 6 hari cuti bersama lagi, berarti habis dong cuti tahunannya. Dan setiap tahun dia akan selalu punya hutang cuti...agak2 aneh aja menurut saya.
Minta infonya yach. Makasih.

ada dasar hukumnya kok gan, bunyinya kira2 seperti ini "cuti bersama bagian dari cuti tahunan" dan cuti tahunan diberikan kepada karyawan sekurang2nya 12 hari kerja setelah bekerja selama 1 tahun (menurut UU 12 hari kerja, mau lebih dari 12 hari juga bisa kok kalau perusahannya mau ngasih), mengenai ketentuannya tentu saja diatur dalam peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama
coba di lihat aja PP/PKBnya, minta sama bagian personalia

tahun ini agan gunain cuti tahunan 6hari berarti sisa cuti tahunan 6 hari yang bisa agan pake kapanpun dan mengenai hangusnya cuti tahunan yang tidak dipakai karyawan tentu saja diatur dalam PP/PKB

mengenai cuti bersama, karyawan kudu ikut arus, jadi karyawan yang sebenarnya gak mau ikut cuti bersama dipaksa untuk mengikuti cuti bersama sehingga akan mengurangi hak karyawan secara otomatis
Quote:Original Posted By dhava

Pak / Bu mau tanya nih tentang Jamsostek .....

Ane karyawan kontrak yg sudah 3 thn (kontrak per tahun)
Selama masa kerja ane tidak pernah melihat kondisi jamsostek ane.
Terakhir kmrn ane cek, perusahaan memang menyetor jamsostek ane tpi yang di setor itu bukan berdasarkan gaji pokok ( misalkan gaji ane 10 jt, tetapi yang di laporkan 7 jt).

Yang menjadi pertanyaan, :

- apakah perusahaan ini membuat kesalahan krna tidak jujur melaporkan real gaji ane ?

- Jika perusahaan ini memanipulasi jamsostek maka otomatis hak ane yang di setor ke jamsostek yang seharusnya di bayar perusahaan juga ikut di manipulasi, dan apakah ane di rugikan?

- Apa dasar hukum jika memang ane di rugikan untuk menanyakan hal tersebut ke perusahaan?

Terima kasih atas jawabannya ....



Quote:Original Posted By KsatriaBajaItam
jamsostek terdiri memberikan pelayanan berupa uang dan fasilitas kesehatan
-Jaminan hari tua 5,70%
(2% ditanggung pekerja x upah sebulan)
(3,70 ditanggung pengusaha x upah sebulan)

-Jaminan kecelakaan kerja
kelompok I = 0,24
Kelompok II = 0,54
Kelompok III = 0,89
kelompok IV = 1,27
Kelompok V = 1,74
pengelompokannya tergantung bidang perusahaannya

-Jaminan hari tua
0,30% x upah sebulan

-Jaminan pemeliharaan kesehatan
setinggi2nya gaji karyawan 3.080.000
( x 6% untuk karyawan menikah
( x 3% untuk karyawan lajang)

sebaiknya agan tanyakan ke HRDnya kalau ada penyetoran yang kurang, karena ini akan mengurangi manfaat yang akan agan terima nantinya



Tnx Gan dah respon sepertinya memang harus di luruskan ke puhak HRD krn mengurangi HAK kita nantinya.

Ane sempet cari berikut mungkin bisa di jadiakan referensi rekan2 jika menemukan mslh yg sama

Quote:Original Posted By dhava

Jawaban:
Heri Aryanto, S.H.
http://images.hukumonline.com/fronte...d6eae96199.jpg

Bapak Anto yang terhormat,


Ketentuan mengenai Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (“Jamsostek”) dan pelaksanaannya diatur di dalam UU RI No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (“UU Jamsostek”) dan PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (“PP Jamsostek”) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 84 Tahun 2010, serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans).


Program Jamsostek merupakan hak sekaligus jaminan perlindungan yang diberikan terhadap pekerja, yang wajib didaftar oleh perusahaan yang mempekerjakan minimal 10 orang atau lebih, atau membayar upah pekerja paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang meliputi (vide/lihat Pasal 6 ayat [1] UU Jamsostek ) :

a. Jaminan Kecelakaan Kerja;

b. Jaminan Kematian;

c. Jaminan Hari Tua;

d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.


Kepesertaan Program Jamsostek sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 ayat (1) UU Jamsostek di atas, dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu :


1. Kepesertaan Tenaga Kerja dalam Hubungan Kerja (TK DHK), yaitu orang yang bekerja pada setiap bentuk usaha (perusahaan) atau perorangan dengan menerima upah, termasuk tenaga harian lepas, borongan, dan kontrak, sebagaimana diatur di dalam Permenakertrans No. PER-12/MEN/VI/2007 (“Permen No. 12 Tahun 2007”) juncto Permenakertrans No. PER-06/MEN/III/2009 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (“Permen No. 06 Tahun 2009”).


2. Kepesertaan Tenaga Kerja di Luar Hubungan Kerja (TK LHK), yaitu setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri, sebagaimana diatur di dalam Permenakertrans No. PER-24/MEN/VI/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Yang Melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan Kerja; dan


3. Kepesertaan Tenaga Kerja Jasa Konstruksi (HBK JK), yaitu Program Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Jasa Konstruksi, sebagaimana diatur di dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: KEP-196/MEN/1999.


Oleh karena Bapak Anto tidak menjelaskan secara rinci pertanyaan Bapak, apakah Bapak bekerja pada perusahaan sendiri atau di perusahaan milik orang lain, juga tidak menjelaskan status hubungan kerja dan bidang usaha perusahaan Bapak, apakah Jasa Kontruksi atau Non-Konstruksi. Namun, berdasarkan penyampaian Bapak yang menyebutkan kata-kata “ di perusahaan saya”, maka kami mengasumsikan Bapak menjadi Kepesertaan Jamsostek di dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Permen No. 12 Tahun 2007 juncto Permen No. 06 Tahun 2009.


Berdasarkan pertanyaan yang Bapak sampaikan, maka menurut kami perhitungan pembayaran iuran yang dilakukan oleh perusahaan kepada Badan Penyelenggara, dalam hal ini PT. Jamsostek (Persero), harus didasarkan pada upah bulan yang bersangkutan yang diterima oleh pekerja. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Permen No. 12 Tahun 2007 dihubungkan Pasal 9 PP Jamsostek, yang menyebutkan:


Iuran setiap bulan wajib dibayar oleh pengusaha secara berurutan dihitung berdasarkan upah bulan yang bersangkutan yang diterima oleh tenaga kerja dan dibayarkan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya kepada badan penyelenggara dengan mela mpirkan formulir jamsostek 2 dan formulir jamsostek 2a untuk bulan yang bersangkutan beserta data pendukungnya.


Lebih lanjut, Pasal 1 angka 3 PP Jamsostek menyebutkan bahwa upah sebulan adalah upah yang sebenarnya diterima oleh tenaga kerja selama satu bulan yang terakhir.


Berdasarkan ketentuan tersebut, maka menurut kami perhitungan besarnya iuran yang disetorkan perusahaan kepada PT. Jamsostek adalah didasarkan pada persentase (%) jenis Jaminan yang didaftarkan oleh perusahaan atas diri Bapak (Jaminan Kecelakaan, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, dan/atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan), dikali upah yang diterima Bapak pada bulan yang bersangkutan (dalam hal ini dikali Rp3 juta sebagaimana permisalan yang bapak buat). Oleh karenanya, perhitungan besarnya iuran bukan didasarkan pada upah minimum, karena upah minimum adalah salah satu bagian dari komponen upah yang diterima pekerja. Sebagaimana diketahui, upah terdiri dari upah pokok (serendah-rendahnya upah minimum) ditambah tunjangan yang bersifat tetap, yang rinciannya dapat dilihat dari uraian Slip Gaji yang biasa diterima oleh pekerja setiap bulannya.


Perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan Bapak yang didasarkan pada upah minimum, dapat dimungkinkan oleh beberapa hal, yaitu :

- Ketidaktahuan perusahaan mengenai besaran dan teknis perhitungan iuran yang harusnya disetor oleh perusahaan kepada PT. Jamsostek; atau

- Perusahaan ingin meminimalisasi kewajiban perusahaan dengan mengurangi iuran setiap bulan yang harus disetor kepada PT. Jamsostek, karena berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) PP Jamsostek, pengusaha menanggung penuh iuran Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan untuk iuran jaminan Hari Tua 3,70% ditanggung oleh pengusaha dan 2% ditanggung oleh tenaga kerja.


Dengan adanya perhitungan yang didasarkan pada upah minimum atau tidak sesuai dengan upah sebenarnya yang diterima oleh Bapak Anto, maka akan mengakibatkan iuran yang disetorkan perusahaan kepada PT. Jamsostek akan lebih kecil dan secara signifikan akan menyebabkan pengurangan terhadap besarnya uang Jaminan yang Bapak akan terima di kemudian hari. Oleh karenanya, Bapak mempunyai hak mengajukan complaint atau keberatan terlebih dahulu kepada Perusahaan agar Perusahaan segera mengajukan perubahan perhitungan upah (perubahan upah) kepada PT. Jamsostek. Hal ini karena yang wajib mengajukan perubahan adalah Perusahaan.


Bapak juga dapat menginformasikan dan mengajukan keberatan kepada PT. Jamsostek, baik di kantor cabang maupun kantor pusat, apabila ternyata perusahaan tidak mengindahkan dan menindaklanjuti keberatan Bapak. Di samping itu, Bapak juga bisa mengajukan pengaduan kepada Pengawas Ketenagakerjaan di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, baik di kabupaten/kota, provinsi, maupun pusat, apabila ada dugaan kesengajaan pembayaran iuran dan pelaporan data upah Bapak yang tidak benar yang diberikan perusahaan kepada PT. Jamsostek.


Apabila ternyata terbukti benar perusahaan/pengusaha menyampaikan data yang tidak benar, yang mengakibatkan kekurangan pembayaran Jaminan kepada tenaga kerja (Bapak Anto), maka berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (4) UU Jamsostek, perusahaan/pengusaha wajib memenuhi kekurangan jaminan tersebut. Di samping itu, berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Jamsostek, pengusaha dapat diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).


Demikian Jawaban kami, mohon maaf apabila ada kekeliruan dan semoga bermanfaat.


Dasar hukum:

1. Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

2. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2010;

3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER-12/MEN/VI/2007 juncto No. PER-06/MEN/III/2009 Tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER- 24/MEN/VI/2006) Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Yang Melakukan Pekerjaan Di Luar Hubungan Kerja; dan

5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: KEP-196/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan Dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Jasa Konstruksi



Salam
maaf gan numpang tanya kalo iklan iklan yang tayang di tv, dimana pemerannya ada anak-anak apa itu melanggar undang-undang ketenaga kerjaan atau bahkan melanggar undang-undang perlindungan anak? mohon pencerahannyaya gan, dan mohon maaf apabila salah kamar!
permisi gan.. ane mau numpang nanya kalo ada contoh kasus seperti berikut:

ada beberapa karyawan di perusahaan A yang semula di kontrak sampai dengan 1 tahun, kemudian setelah kontrak tersebut berakhir karyawan tersebut akan diangkat menjadi staf tetap dengan diberikan penyesuaian gaji sebagai staf tetap, yang pada awal kontrak dijanjikan oleh GM HRD perusahaan tersebut.

prakteknya, karyawan2 tersebut setelah memasuki akhir kontrak dan kemudian di angkat menjadi staf tetap sampai berjalan 1 tahun lebih dengan status staf tetap, belum menerima penyesuain gaji seperti yang dijanjikan pada awal mereka dikontrak.

yang menjadi pertanyaan saya, apa yang harus dilakukan oleh karyawan tersebut untuk mendapatkan haknya? sedangkan tidak ada upaya/perhatian dari HRD mengenai hal tersebut. apabila karyawan tersebut mendapatkan haknya, bagaimana perhitungan mengenai penyesuaian gaji yang tidak didapatkan semenjak karyawan2 tersebut diangkat menjadi staf tetap sampai dengan berjalan? apakah hal ini diatur dalam UU Ketenagakerjaan?

mohon pencerahannya yaak.. makasih kalo ada yang bantu jawab..
Quote:Original Posted By ARIEF.ROEHIYAT
maaf gan numpang tanya kalo iklan iklan yang tayang di tv, dimana pemerannya ada anak-anak apa itu melanggar undang-undang ketenaga kerjaan atau bahkan melanggar undang-undang perlindungan anak? mohon pencerahannyaya gan, dan mohon maaf apabila salah kamar!


UUK hanya mengatur mengenai pekerja anak usia 13-15 tahun tentunya dengan izin tertulis dari orang tua/wali dan pekerjaan yang diberikan kepada anak tersebut merupakan pekerjaan yang bersifat ringan

kalau ane pribadi sih, iklan tersebut tidak melanggar gan, agan kan bisa nilai sendiri, kalau ada iklan yang ada anak2 sebagai pemerannya pasti memberikan nilai yang positif kan? kalau ada pemeran anak2 untuk iklan kond*m, itu baru namanya pelanggaran

Quote:Original Posted By pepelepewcat
permisi gan.. ane mau numpang nanya kalo ada contoh kasus seperti berikut:

ada beberapa karyawan di perusahaan A yang semula di kontrak sampai dengan 1 tahun, kemudian setelah kontrak tersebut berakhir karyawan tersebut akan diangkat menjadi staf tetap dengan diberikan penyesuaian gaji sebagai staf tetap, yang pada awal kontrak dijanjikan oleh GM HRD perusahaan tersebut.

prakteknya, karyawan2 tersebut setelah memasuki akhir kontrak dan kemudian di angkat menjadi staf tetap sampai berjalan 1 tahun lebih dengan status staf tetap, belum menerima penyesuain gaji seperti yang dijanjikan pada awal mereka dikontrak.

yang menjadi pertanyaan saya, apa yang harus dilakukan oleh karyawan tersebut untuk mendapatkan haknya? sedangkan tidak ada upaya/perhatian dari HRD mengenai hal tersebut. apabila karyawan tersebut mendapatkan haknya, bagaimana perhitungan mengenai penyesuaian gaji yang tidak didapatkan semenjak karyawan2 tersebut diangkat menjadi staf tetap sampai dengan berjalan? apakah hal ini diatur dalam UU Ketenagakerjaan?

mohon pencerahannya yaak.. makasih kalo ada yang bantu jawab..


dari awal sebenarnya status agan udah karyawan tetap kok gan, karena perjanjian kerja kontrak tidak berlaku bagi pekerjaan yang bersifat tetap ...kontrak itu hanya berlaku kepada orang2 yang bekerja sambilan (udah bekerja tetapi ingin kerja sambilan), kerja musiman, satpam, OB
(mengenai hal ini diatur dalam Undang2 ketenagakerjaan dan permenaker tahun 2004 tentang PKWT)

mengenai penyesuaian gaji yang tidak diberikan oleh perusahaan kepada karyawan sebagaimana mestinya, hal ini diatur dalam PP tahun 1981, yang intinya karyawan berhak untuk mendapatkan ganti rugi mengenai upah yang ditahan oleh perusahaan

tapi kalau agan mau mendapatkan hak agan mengenai gaji yang ditahan selama ini dari awal, tentunya masalah ini harus dibawa ke PHI (sesuai prosedur), dengan permulaan dilaporkan kepada disnaker

tapi kalau agan tidak mempermasalahkan hal ini dan ingin menuntut gaji sesuai dengan penyesuaian yang diberikan oleh perusahaan setelah agan diangkat menjadi karyawan tetap maka yang berlaku adalah perhitungan penggajian dalam perusahaan itu sendiri, kan yang ngatur gaji perusahaan jadi putusan kenaikan gaji yang perusahaan itu sendiri yang menentukan tetapi untuk posisi agan perusahaan malah tidak menepati janji tersebut, saran ane coba adakan perundingan dulu dengan pihak personalia dan sedikit di ancam bahwasanya hal ini akan dilaporkan ke disnaker bila hak2 agan tidak dipenuhi...

perlu diingat gan, bila hal ini dilaporin ke disnaker pastinya agan gak bakal enakan kerja disitu dan perusahaan juga tidak bisa memecat agan dengan alasan tidak suka/alasan yang tidak jelas karena dilaporin ke disnaker,,,

ya agan tahu sendirilah, kalau lingkungan kerja gak kondusif yang ada malah bikin sakit hati

mudah2an agan pintar dalam menyikapi hal ini

kalo kasus bgn gmn solusinya gan....

Teman kita, Chen2,Fran Hiu,bersama adiknya, TKI asal ponti ЧªϞφ kerja di malaysia, divonis hukuman mati,krn di tuduh membunuh seorang warga malaysia yang coba mencuri di rumah kerja mereka..
Negara malaysia punya hukum yang aneh,bagaimana kalau mereka bukan WNI yg melakukan tapi warga malaysia apa hukumannya sama?
Nh berita nya,,
Silahkan di baca,,
http://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10151
210894579643&id=132099649642&_rdr#10151211071614643

habis kontrak karena kecelakaan kerja

ikut nimbrung ya gan...
sekalian mau tanya nih...
di tempat saya kerja ada karyawan yang di phk dengan alasan habis kontrak,
tetapi kondisi karyawan tersebut masih dalam tahap penyembuhan karena kecelakaan kerja di tempat kerja, menurut keterangan dokter karyawan tersebut perlu istirahat selama 2 bulan. tetapi masih dalam tahap penyembuhan karyawan tersebut terkena phk dengan alasan habis kontrak.
pertanyaannya apakah bisa karyawan tersebut di phk karena masih dalam tahap penyembuhan?
Quote:Original Posted By nungkauje
Teman kita, Chen2,Fran Hiu,bersama adiknya, TKI asal ponti ЧªϞφ kerja di malaysia, divonis hukuman mati,krn di tuduh membunuh seorang warga malaysia yang coba mencuri di rumah kerja mereka..
Negara malaysia punya hukum yang aneh,bagaimana kalau mereka bukan WNI yg melakukan tapi warga malaysia apa hukumannya sama?
Nh berita nya,,
Silahkan di baca,,
http://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10151
210894579643&id=132099649642&_rdr#10151211071614643


ane turut prihatin gan, kalau masalah ini sebenarnya urusan pemerintah kita dan bertanggung jawab atas ini semua adalah orang no 1 di republik ini beserta para jajarannya

Quote:Original Posted By ferrays
ikut nimbrung ya gan...
sekalian mau tanya nih...
di tempat saya kerja ada karyawan yang di phk dengan alasan habis kontrak,
tetapi kondisi karyawan tersebut masih dalam tahap penyembuhan karena kecelakaan kerja di tempat kerja, menurut keterangan dokter karyawan tersebut perlu istirahat selama 2 bulan. tetapi masih dalam tahap penyembuhan karyawan tersebut terkena phk dengan alasan habis kontrak.
pertanyaannya apakah bisa karyawan tersebut di phk karena masih dalam tahap penyembuhan?

perusahaan tidak boleh memPHK pekerja/buruh yang sedang sakit gan, bila tetap pengen di PHK maka batal demi hukum dan pekerja/buruh tersebut tetap kembali bekerja

bila buruh tidak masuk kerja dengan alasan sakit maka perusahaan harus membayar sesuai dengan ketentuan UU yakni
4bulan pertama 100% dari upah/gaji
4bulan kedua 75% dari upah/gaji
4bulan ketiga 50% dari upah/gaji
4bulan keempat 25% dari upah/gaji

atau bila perusahaan tetap ingin memPHK, coba lihat perjanjian kontraknya berakhir berapa lama? bila perusahaan memutusk kontrak sebelum berakhirnya perjanjian kontrak maka perusahaan diwajibkan membayar ganti rugi sebesar waktu berakhirnya perjanjian kontrak tersebut
Numpang tanya donk

1. Kalau Direksi WNA, apakah ada syarat-syarat atau kelengkapan dokumen yang diperlukan supaya dia dapat terima gaji dari Perusahaan Indonesia?
2. Kalau Direksi WNA tersebut merupakan Direksi dari beberapa Perusahaan (Anak Perusahaannya/Group dari Perusahaannya) apakah dia berkewajiban untuk mengalokasikan sedikit gajinya untuk anak perusahaannya tersebut? Jika iya, apakah alokasi tersebut terkena PPN atau Pajak Potong Pungut (withholding tax)?

Terima Kasih
Quote:Original Posted By Rascalitous
Numpang tanya donk

1. Kalau Direksi WNA, apakah ada syarat-syarat atau kelengkapan dokumen yang diperlukan supaya dia dapat terima gaji dari Perusahaan Indonesia?
2. Kalau Direksi WNA tersebut merupakan Direksi dari beberapa Perusahaan (Anak Perusahaannya/Group dari Perusahaannya) apakah dia berkewajiban untuk mengalokasikan sedikit gajinya untuk anak perusahaannya tersebut? Jika iya, apakah alokasi tersebut terkena PPN atau Pajak Potong Pungut (withholding tax)?

Terima Kasih


maaf pak aulia, saya tidak memiliki pengetahuan yang memadai untuk menjawab pertanyaan bapak

saya melihat bapak menanyakan hal serupa pada forum Link***n dan jawaban bapak telah dijawab oleh rekan praktisi disana

terima kasih sudah mampir
Ane kerja di salah satu perusahaan swasta gan, di bidang Telekomunikasi gitu lah...
ane dah dikontrak 2x berturut-turut, tetapi di kontrak tidak pernah ada jam kerja atau hari kerja nya, dan HRD nya bilang kalo di tempat ane memang tidak ada uang lemburan.
maslahnya posisi ane sekarang menuntut ane untuk kerja dari jam 8-7 malem rata2
nah kan klo di itung ane lembur tuh yah...
kira2 ane bisa minta gak nih gan untuk lemburannya...

makasih sarannya gan
Quote:Original Posted By KsatriaBajaItam

ane turut prihatin gan, kalau masalah ini sebenarnya urusan pemerintah kita dan bertanggung jawab atas ini semua adalah orang no 1 di republik ini beserta para jajarannya


perusahaan tidak boleh memPHK pekerja/buruh yang sedang sakit gan, bila tetap pengen di PHK maka batal demi hukum dan pekerja/buruh tersebut tetap kembali bekerja

bila buruh tidak masuk kerja dengan alasan sakit maka perusahaan harus membayar sesuai dengan ketentuan UU yakni
4bulan pertama 100% dari upah/gaji
4bulan kedua 75% dari upah/gaji
4bulan ketiga 50% dari upah/gaji
4bulan keempat 25% dari upah/gaji

atau bila perusahaan tetap ingin memPHK, coba lihat perjanjian kontraknya berakhir berapa lama? bila perusahaan memutusk kontrak sebelum berakhirnya perjanjian kontrak maka perusahaan diwajibkan membayar ganti rugi sebesar waktu berakhirnya perjanjian kontrak tersebut


saya sependapat sama agan klo perusahaan tidak boleh memphk karyawan sedang sakit, apalagi sakit karna kecelakaan kerja.
tapi permasalahannya karyawan ini secara kebetulan sudah habis masa kontraknya.
yg jadi pertanyaan apa sah perusahaan memphk karyawan tersebut meskipun telah habis masa kontraknya,sementara masih dalam tahap penyembuhanan?
Quote:Original Posted By ferrays


saya sependapat sama agan klo perusahaan tidak boleh memphk karyawan sedang sakit, apalagi sakit karna kecelakaan kerja.
tapi permasalahannya karyawan ini secara kebetulan sudah habis masa kontraknya.
yg jadi pertanyaan apa sah perusahaan memphk karyawan tersebut meskipun telah habis masa kontraknya,sementara masih dalam tahap penyembuhanan?


sekedar menambahkan saja bahwa karyawan yang telah habis masa kontraknya maka hubungan kerja yang terjadi antara karyawan dan Perusahaan dapat diakhiri, sehingga menurut pandangan saya perusahaan dapat melakukan pengakhiran hubunga kerja dengan alasan habis kontrak.
Quote:Original Posted By Fund17
Ane kerja di salah satu perusahaan swasta gan, di bidang Telekomunikasi gitu lah...
ane dah dikontrak 2x berturut-turut, tetapi di kontrak tidak pernah ada jam kerja atau hari kerja nya, dan HRD nya bilang kalo di tempat ane memang tidak ada uang lemburan.
maslahnya posisi ane sekarang menuntut ane untuk kerja dari jam 8-7 malem rata2
nah kan klo di itung ane lembur tuh yah...
kira2 ane bisa minta gak nih gan untuk lemburannya...

makasih sarannya gan


Sblmnya ane mau tanya, maksud kalimat agan diawal,perusahaan agan bergerak dibidang IT telekom atau agan yg bkrja di perusahaan pada bidang IT telkmnikasi? Yg jelas perjanjian kerja hanya ada 2:
PKWTT (tetap) dan PKWT (kontrak)

Untuk PKWT tidak dibenarkan untuk pekerjaan bersifat tetap seperti cs,adm, accounting, IT, spv,engineer dll,,, pokoknya pekerjaan yang brhbgan langsung dgn aktivitas bisnis perusahaan harus didasari PKWTT kecuali diperlakukan masa percobaan 3 bulan

Pekerjaan kontrak diperuntukkan untuk pekerjaan yg sekali selesai atau sementara sifatnya, musiman, produk baru, atau sampingan
Misal:SPG,OB,Sopir,satpam,kerja sampingan, memenuhi pesanan pada musim tertentu

Bila pekerjaan bersifat tetap dibuat kontrak? Demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (tetap) sejak dimulainya hubungan kerja

Mengenai perpanjangan kontrak kerja mempunyai aturan main gan, kalau perusahaan tidak mengikuti sesuai aturan UU perpanjangan kntrak meskipun agan bekerja sbgai sopir dgn status kntrak (misal) maka demi hukum berubah menjadi PKWTT (TETAP)

Tidak ada hari kerja dan jam kerja pada perjanjian kontrak?uu mengatur
-7 jam (dalam satu hari) dan 40 jam (dalam 1mggu) untuk 6 hari kerja mgtur
-8 jam (dlm stu hari) dan 40 jam (1mggu) untuk 5 hari krja

Diluar dari ketentuan jam kerja maka berlaku upah lembur, perusahaan wajib mmbrikan upah lmbur

Mgnai ktntuan lmbur jg py aturan main gan, 3 jam plg byk dlm 1hari dan 14jam dlm 1mggu,,, mengenai pemberlakuan lmbr, perusahaan gak bisa mtsin agan lmbur scra sepihak tetapi harus ada persetujuan agan utk bersdia lmbur
Kalau perushaan tdk mbrikan upah lmbur diknakan krgan dan denda 10-100juta

PP no 8 thun 1981 pasal 15 menjelaskan bila buruh merasa dirugikan maka buruh dapat meminta pengusaha memberikan upah yg ditahan (tidak dibyr sbgaimana mstinya slama agan bkrja) sbgai ganti rugi
×