\t\t
NASIONAL - HUKUM

KPK Diminta Segera Menangkap Fauzi Bowo

JAKARTA - Puluhan massa dari Indonesian Fight Corruption (IFC) meggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jalan HR Rasuna Said, Jakarta. Mereka meminta KPK segera menangkap Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo (Foke).

Aksi yang dimulai sekitar pukul 10.45 wib tersebut berlangsung tertib. Massa IFC tampak membawa berbagai spanduk dan poster yang mendesak KPK segera memeriksa Foke dan anak buahnya yang diduga melakukan tindak pidana korupsi pada APBD Provinsi DKI Jakarta.

"KPK garda terdepan di negeri ini untuk memerangi korupsi. Banyak penyimpangan penggunaan anggaran daerah. Kami minta segera menagkap koruptornya," kata Koordinator aksi IFC, Aby Surya dalam orasinya.

Menurut IFC, DKI Jakarta merupakan provinsi yang memiliki APBD terbesar di Indonesia dengan jumlah sekitar Rp32 Triliun. Seharusnya, kata dia lagi, anggaran tersebut sudah sudah bisa membawa kesejahteraan masyarakat.

"Faktanya, dengan anggaran APBD terbesar di Indonesia, DKI sepertinya tidak ada perubahan dan kemajuan signifikan," tegas Aby.

Bahkan berdasarkan hasil survey IFC, ditemukan dugaan korupsi APBD DKI Jakarta, di antaranya terkait dana gotong royong Dinas Sosial, dugaan penyimpangan PD PAM Jaya, penyimpangan dana infrastruktur Dinas Pendidikan.

"Kami meminta KPK mengusut tuntas dugaan korupsi ini, segera periksa Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo beserta perangkat daerahnya," tegas Aby.(fat/jpnn)

Sumber 1 :
http://www.jpnn.com/read/2012/04/19/...ap-Fauzi-Bowo-

FAUZI BOWO

RMOL.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menelaah laporan dugaan korupsi Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo yang baru baru ini dilaporkan Snak Markus (Solidaritas Nasional Anti Korupsi dan Makelar Kasus) bersama Wagub DKI, Prijanto.

Demikian disampaikan Kabiro Humas KPK, Johan Budi SP melalui pesan singkat beberapa waktu lalu (Selasa, 13/3).

Setelah menelaah, kata Johan, pihaknya akan mengkaji, apabila ditemukan adanya unsur unsur pidana, segera diserahkan ke lima pimpinan KPK.

"Nanti akan di expose (gelar perkara) bersama-sama," kata Johan.

Baru baru ini Fauzi Wibowo dilaporkan atas 10 dugaan kasus korupsi oleh Wakilnya sendiri, Prijanto dan LSM "Solidaritas Nasional Anti-korupsi dan Anti-makelar Kasus".

Yurisman Star selaku ketum LSM ini melapor dugaan korupsi Fauzi Bowo berbekal buku Prijanto, 'Andaikan Aku atau Anda Gubernur' dan 'Kenapa Saya Mundur'.

Dia mengaku turut menyerahkan bukti data serta rekaman tentang sejumlah penyimpangan anggaran yang diduga dilakukakan Fauzi Bowo sebagai gubernur. [zul]

Sumber 2 :
http://www.rmol.co/read/2012/03/13/5...si-Fauzi-Bowo-

Korupsi Fasos dan Fasum ala Fauzi Bowo

Ada 341 ha (3.410.000 m²) luas tanah di jakarta yang disulap Fauzi Bowo peruntukannya : lahan publik, sosial, resapan air, hutan kota, dll.

Nah hitungannya sederhananya : based on nilai tanah. Harga rata-rata di Jakarta 20 juta = 68 triliun. Itu adalah asset negara. Belum termasuk kewajiban pengembang untuk sediakan fasilitas tertentu yang wajib menurut UU : jalan umum, trotoar, parkir, area terbuka, ruang tunggu pengemudi, taman, toilet, sarana ibadah, tangga darurat, akses publik, sarana olah raga, kewajiban 3:2:1, dll.

Semua kewajiban-kewajiban untuk fasilitas umum dan sosial itu “dimainkan” oleh developer dan pemprov DKI. Dikurangi kualitas dan kuantitasnya. Kenapa begitu? Karena fasum dan fasos itu adalah cost/biaya bukan propety komersil. Developer ingin untung besar, suap saja si Foke.

Contohnya :
Sebuah gedung kompleks perkantoran harus menyediakan 20% sarana fasos/fasum. Ini dimainkan developer jadi hanya 5%. Sisanya 15% disulap developer jadi property komersil bernilai tinggi. Dijual. Pemprov tutup mata. Asumsikan saja nilai awal total property 1 triliun karena sarana fasos/fasum ditilep, developer bisa nambah bangun ruang kantor atau ruko. Nilainya naik jadi 1,15 triliun. Untung besar. Kelebihan nilai 150 milyar tadi karena manipulasi fasos/fasum yang jadi hak sosial warga jakarta. Developer suap ke pemprov untuk tutup mata.

Contoh sederhana lain :
Pembangunan apartemen di jakarta. Misalkan untuk 1000 kamar apartement. Pemprov syaratkan ada 2000 slot parkir untuk para penghuni dan 200 slot parkir untuk tamu/pengunjung. Oleh developer dikurangi, lahan parkir dijadikan property komersial. Lahan parkir untuk 2200 mobil dikurangi jadi untuk 1000-1500 mobil. Lahan sisanya dijadikan kamar, ruang kantor, toko, dll yang dijual lagi. Hitung sendiri berapa harga property komersil hasil konversi fasum/fasos yang bisa dikeruk oleh developer itu. Kalikan dengan ribuan property.

Contoh sederhana lagi :
Real estate misalkan harusnya ada lapangan olah raga, mesjid, puskemas, jalan selebar 8 m, dst. Disulap developer. Ada berapa ratus real estate di Jakarta, kalikan saja berapa juta m² yang disulap jadi property komersil seperti ruko atau rukan.

Itulah beberapa contoh sederhana perhitungan kerugian negara untuk hak sosial rakyat Jakarta yang dirampok oleh Foke bersama developer-developer itu.

Warga Jakarta tidak secerewet dan sekritis warga dunia lainnya. Tahu Foke merampok hak sosial publik tapi tidak banyak yang bersuara. Publik diam saja ketika trotoar mengecil, lahan parkir sulit, atau tak ada taman, area terbuka di sebuah komplek perkantoran, mal, dst. Padahal sesuai peraturan, hak sosial publik itu dilindungi. Tapi Foke nekad merampoknya karena butuh uang triliunan untuk pilgub DKI.

Bukti penyimpangan atau manipulasi Foke ini mudah ditesuluri. teliti saja IMB bangunan-bangunan komersil/real estate di Jakarta. Lihat faktanya. SEMUA, sekali lagi SEMUA pengembang “bermain” di persyaratan fasum/fasos. Tidak ada yang 100% tunaikan fasos/fasum sesuai IMB yang diberikan. Itu belum termasuk suap ke pemprov DKI untuk perubahan peruntukan lokasi lahan. Misalnya perumahan dijadikan pusat niaga dst.

Jadi, jika ada pengamat yang sudah disumpal mulutnya sama Foke dan bilang dari angka 80 triliun fasus/fasom tidak ada yang digelapkan Foke, mereka orang “BUTA”. Kepentingan pribadi atau uang suap Foke telah menutup mata dan hatinya, menipu dirinya sendiri, pramuria intelektual, tempatnya : Neraka Jahanam

Kebejatan Foke tidak cukup sampai disitu. Hidayat dan Jokowi lawan kuatnya akan dihancurkan dengan keji dan fitnah. Lihat saja sekarang isu-isu yang muncul. Hidayat dituduh sebagai Islam keras, anti minoritas, anti kemajuan dst. Jokowi akan digoyang dengan black campaign berbau SARA.

Kenapa Foke halalkan segala cara untuk menang? Karena dia tahu dia bakal habis masuk penjara jika dia tidak lagi berkuasa, korupsinya gila-gilaan. Publik masih ingat 6 bulan yang lalu. Semua pihak sudah menyatakan Foke gagal. Foke pun sadar dia gagal, tapi dia punya uang haram banyak.

We no need Foke. Say no to Foke Fake itu !

Selengkapnya bisa di baca disini :
http://politik.kompasiana.com/2012/0...la-fauzi-bowo/

KPK Didesak Usut Laporan ICW dan Prijanto Terkait Foke

JAKARTA, KOMPAS.com - Kelompok mahasiswa dari berbagai kampus yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Jakarta untuk Keadilan (Amjak) kembali mengulang aksi dalam beberapa pekan terakhir. Kali ini mereka mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menuntut pengusutan dugaan penyelewangan dana oleh Pemprov DKI Jakarta.

Acuan mereka adalah temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan laporan Wakil Gubernur Prijanto soal dugaan penyimpangan anggaran yang diduga digawangi oleh Fauzi Bowo, Gubernur DKI Jakarta yang juga berstatus calon gubernur 2012-2017.

"Saat ini ada kecenderungan alokasi dana hibah dan bantuan sosial menjelang pilkada di beberapa daerah meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Politik anggaran itu biasanya selalu berkorelasi dengan peningkatan kasus korupsi dana hibah dan bansos menjelang pilkada," ujar Wiwit, Koordinator Lapangan AMJAK dalam orasinya di depan Gedung KPK, Jakarta, Rabu (4/7/2012).

Berdasarkan data ICW, kerugian negara khusus akibat korupsi dana bansos pada tahun itu mencapai Rp. 215,57 milyar. Data tersebut sejalan dengan temuan BPK yang menyebutkan terjadi banyak penyelewengan dana untuk kepentingan Pemilukada.

"Temuan lembaga itu selaras dengan hasil riset Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai tren korupsi 2009, yakni dana bansos dan hibah paling banyak dikorupsi bertepatan dengan tahun penyelenggaraan pemilu," papar Wiwit.



Selanjutnya bisa di baca disini :
http://megapolitan.kompas.com/read/2...o.Terkait.Foke