JAKARTA. Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek, meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan memberi bukti soal pelanggaran janji soal penyediaan lahan pertanian seluas 100.000 hektare (ha) dari pemerintah provinsi Kalimantan Timur kepada BUMN.
Sebelumnya, Dahlan Iskan menyatakan, pemerintah Kalimantan Timur memberi janji omong kosong mengenai penyediaan lahan seluas 100.000 ha untuk lahan pertanian baru. Selain itu, Dahlan menilai, lahan yang dijanjikan itu sebagian sudah diserahkan kepada perusahaan kelapa sawit.
Merasa tidak terima tudingan itu, Awang meminta mantan Dirut PLN menyerahkan bukti-bukti dari pernyataannya, termasuk tudingan penyerahan lahan pertanian untuk perusahaan perkebunan kelapa sawit.
"Saya minta tunjukkan daerah mana, bahkan kalau bisa perusahaan mana yang bermasalah itu," kata Awang di acara Indonesian InternationalInfrastructure Conference and Exhibition, di Jakarta Rabu (29/8).
Untuk meminta penjelasan dari Dahlan Iskan itu, Awang mengaku akan mempersiapkan pertemuan. Nanti tanggal 5 September kami undang semuanya. Mulai dari Pemerintah daerah, BUMN dan juga swasta," jelas Awang.
Awang menilai, tudingan mantan Dirut PLN itu tidak tepat, karena terjadi kasuistik dan tidak sesuai dengan kondisi. "Disatu daerah mungkin ada masalah, tapi belum tentu daerah lainnya bermasalah," kilah Awang yang mengaku sangat mendukung gerakan perluasan area pertanian baru.
Mengenai masalah lahan di Kalimantan Timur itu, Awang juga menantang Dahlan Iskan untuk tidak mundur dari Kalimantan Timur. Menurutnya, jika BUMN mundur, maka akan ada investor swasta yang akan masuk ke Kalimantan Timur.
Seperti diketahui, Dahlan Iskan telah membatalkan rencana perluasan area pertanian di Kalimantan Timur seluas 100.000 hektare. "Kami cabut dari Kalimantan, semua itu (lahan pertanian) itu hanya omong kosong. Tidak ada itu tanah seluas 100.000 ha," kata Dahlan di kantor pusat PT Pertani, Jakarta, Selasa (28/8).
Menurut Dahlan, lahan pertanian itu memang ada, tetapi sarat dengan masalah. Hal itu diketahui setelah pihak kementerian BUMN mengurus perizinannya. Diketahui, izin tanah tersebut sudah diberikan kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit.
Tak hanya masalah lahan yang membuat Dahlan kecewa denga Kalimantan Timur, dirinya juga menemukan ada masalah dan kecurangan lainnya. "Saat kami urus surat izin untuk tanah tersebut, ternyata tanah yang diberikan adalah lahan sebelahnya," jelasnya.
Sumber
