Transaksi Gendut Para Politikus Senayan
Senin, 03 September 2012 | 10:07 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan meneliti ribuan transaksi anggota Dewan. Lalu lintas rekening milik belasan anggota Badan Anggaran dicurigai. Laporan utama majalah Tempo edisi 3 September berjudul "Banggar: Bandar Anggaran" mengungkap hal tersebut. Dari sebuah kantor perusahaan penggergajian yang kini sudah mangkrak di tepi Sungai Kapuas, Pontianak, contohnya, mengalir miliaran rupiah ke rekening Mirwan Amir, politikus Partai Demokrat, yang mundur dari posisi Wakil Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat pada Mei lalu. Sumber Tempo mencatat, pada Maret 2011, seorang perempuan bernama Dina mengirim Rp 150 juta ke rekening itu. Selama April-Mei tahun lalu, pengirim dengan nama yang sama mentransfer sekitar Rp 3 miliar dalam belasan transaksi, masing-masing Rp 214 juta. Belum jelas maksud pengiriman uang tersebut. Transaksi ini, menurut sumber yang sama, dicurigai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, yang kemudian melaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Lalu lintas dana di rekening Mirwan tak cuma melibatkan Dina. Di rekeningnya tercatat nama seorang pengusaha hotel. Ada juga setoran melalui dua anggota stafnya di DPR. Kemudian ada transaksi dengan koleganya di Badan Anggaran. Pada Juni 2011, seorang pengusaha periklanan juga menyetor Rp 500 juta. Tak cuma menghimpun dana, Mirwan terdeteksi berbelanja tiga mobil mewah. Namun semuanya diatasnamakan orang lain. Pada Januari 2011, ia membeli Range Rover senilai Rp 2,1 miliar secara kredit lewat perusahaan di Jalan Fatmawati, Jakarta. Setelah membayar uang muka, Mirwan langsung melunasi pembelian pada pembayaran kedua atau ketiga. Mobil buatan Inggris itu tercatat atas nama adiknya, Amrinur Okta Jaya.

Kepada wartawan, Senin pekan lalu, Mirwan tak menyangkal telah membeli tiga mobil itu. "Itu memang mobil adik saya. Adik sama abang salahnya apa, sih? Itu adik saya minta tolong," ujarnya. Menurut Mirwan, uang yang dipakai buat membeli mobil pun berasal dari sumber yang halal. Amrinur Okta, seperti dikutip Detik, mengatakan mobil-mobil itu dibeli dengan uangnya. Soal setoran dari sejumlah pengusaha, Tempo mengirimkan surat permohonan wawancara untuk meminta penjelasan Mirwan. Di rumahnya di kawasan Bintaro, seorang perempuan yang bekerja di situ mengatakan sudah beberapa hari bosnya tak pulang. Ditunggui di rumahnya hingga Sabtu dinihari, ia tak juga nongol. Menurut Sekretaris Fraksi Demokrat Saan Mustopa, Mirwan sudah mengetahui permohonan itu. Ia juga tidak bisa ditemui di kantornya. Seorang anggota staf Fraksi Demokrat mengatakan Mirwan absen sejak Selasa.

Dua ribuan transaksi anggota Dewan disorot Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Menurut Muhammad Yusuf, kepala lembaga itu, baru sekitar seribu transaksi yang selesai dianalisis. Dari situ, muncul sekitar sepuluh nama anggota Dewan yang terindikasi melakukan transaksi mencurigakan. Umumnya anggota Badan Anggaran.
http://www.tempo.co/read/news/2012/0...itikus-Senayan


Ada Pencairan Rp 20 Triliun Cek Mencurigakan
Senin, 03 September 2012 | 09:54 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi terus menangkapi para penilep uang negara, para korupto tak kunjung jera. Laporan utama majalah Tempo edisi 3 September berjudul "Banggar: Bandar Anggaran" mengungkap hal tersebut. Tercatat ada 2.000-an ribuan transaksi anggota Dewan disorot Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Menurut Muhammad Yusuf, kepala lembaga itu, baru sekitar seribu transaksi yang selesai dianalisis. Dari situ, muncul sekitar sepuluh nama anggota Dewan yang terindikasi melakukan transaksi mencurigakan. Umumnya anggota Badan Anggaran.

Menurut Yusuf, daftar itu sudah diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, bersama nama-nama yang diduga terlibat perkara Wisma Atlet SEA Games Palembang dan kasus lain. Totalnya ada 18 nama. Yusuf menolak memastikan apakah satu dari 18 pemilik rekening itu Mirwan Amir. "Tanyakan saja kepada KPK," katanya. Ia memastikan jumlah itu akan bertambah karena sekitar seribu transaksi lain masih terus disigi. Transaksi yang membuat alarm Pusat Pelaporan berdering tak cuma transfer antar-rekening, setor, dan tarik tunai. Mereka yang bertransaksi lewat cek pelawat terpantau pula. Pusat Pelaporan, menurut sejumlah sumber, baru selesai menghitung pencairan Mandiri Traveler''s Cheque oleh pejabat negara selama sepuluh tahun terakhir. Akumulasi nilai cek pelawat yang dicairkan sungguh mencengangkan: hampir Rp 20 triliun--artinya rata-rata Rp 2 triliun per tahun.

Cek pelawat lebih ringkas. Ketimbang membawa uang satu koper, lebih gampang menenteng satu amplop cek. Toh, atas alasan praktis pula masih banyak yang mengalirkan rasuah atau gratifikasi kepada anggota DPR lewat setor tunai dan transfer. Cara ini dilakukan salah satunya dengan memutar transfer lewat anggota staf atau anggota keluarga atau orang lain untuk menyamarkan transaksi. Dalam banyak kasus, fulus itu pelicin dalam mengurus anggaran. Kewenangan super DPR dalam penentuan anggaran menyebabkan orang berbondong-bondong ke Senayan. Satu yang telah terungkap adalah kasus alokasi dana pengembangan infrastruktur daerah yang melibatkan anggota Badan Anggaran, Wa Ode Nurhayati.

Nurhayati mengaku memiliki rekening berisi Rp 10 juta dari total kekayaan Rp 5,5 miliar pada 2009. Isi rekeningnya membengkak jadi Rp 50,5 miliar pada September 2011. Sebanyak Rp 6,2 miliar disetor sekitar November 2010. Menurut jaksa di persidangan perkaranya, duit itu merupakan pelicin dari pengusaha agar sejumlah daerah yang "dipesan" menerima kucuran dana infrastruktur. Nurhayati mengatakan duit di rekeningnya hasil usaha dan pindah buku. Sebagai anggota DPR, Nurhayati semestinya menerima gaji sekurang-kurangnya Rp 51,5 juta tiap bulan. Bila dia ketua komisi, gajinya mencapai Rp 54,9 juta. Dihitung-hitung selama dua tahun dia duduk jadi wakil rakyat, total gajinya jauh di bawah total isi rekeningnya. Di persidangan bahkan terungkap, ia mengeluarkan Rp 9 miliar untuk membeli telepon seluler dan pulsa dari satu penjual.
http://www.tempo.co/read/news/2012/0...k-Mencurigakan


Banggar DPR disinyalir akar Korupsi
Wednesday, 18 May 2011 09:45

JAKARTA - Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Ucok Sky Khadafi mengatakan pengusutan perkara korupsi APBN sebaiknya dimulai dari Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sehingga perkara korupsi yang sistematis bisa dibongkar dari hulu sampai hilir. "Sistematika korupsi di Indonesia dimulai dari Banggar DPR RI. KPK harus memotong jalur korupsi mulai dari Banggar agar pemberantasan korupsi tidak sepotong-sepotong pada satu kasus saja. Saya yakin semuanya dimulai dari Banggar dan pengusutan di Banggar harus menjadi prioritas bagi KPK," kata Ucok.

Ia menyebutkan, jika Partai Demokrat ingin memeriksa keterkaitan kader-kadernya dalam kasus korupsi di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), hendaknya dimulai dari pemeriksaan anggota DPR RI Demokrat yang ada di Banggar, baik dari tingkat pusat maupun daerah. "Partai Demokrat yang kabarnya ingin menjadi partai modern dan bersih harus bisa memanfaatkan kasus tertangkap tangannya Sekretaris Kemenpora Wafid Muharam untuk membersihkan DPR sekaligus kader partai. Kalau memang PD serius maka harus diusut korupsi itu mulai dari perencanaan sampai dengan penggunaan anggaran," tambahnya.

Ia menambahkan, meskipun belum pernah dibuktikan secara hukum, namun sudah menjadi rahasia umum bahwa kebocoran anggaran negara mulai dari tingkat pusat sampai daerah tingkat II itu dimulai dari Banggar. Berbagai mark up nilai proyek hanya bisa dilaksanakan di Banggar. "Kasus dugaan suap di Kemenpora seharusnya bisa dijadikan bahan evaluasi proses penganggaran yang transparan dan bersih. Ini harus dijadikan oleh PD sebagai momentum membenahi lembaga legislatif sekaligus partai," sebut dia.

Banggar, kata Ucok, merupakan salah satu alat kelengkapan yang selama ini dalam menjalankan tugas dan fungsinya mulai dari proses sampai pengambilan keputusan tidak pernah transparan. "Anggota dari Banggar selama ini tertutup mulai dari proses pembahasan sampai dengan pengambilan keputusan anggaran. Masyarakat tidak bisa mendapatkan akses untuk mengikuti prosesnya maupun mendapatkan hasil keputusan mengenai anggaran tersebut," katanya.

Anggota-anggota Banggar, lanjutnya, selalu beralasan bahwa keputusan APBN adalah rahasia negara. Padahal APBN sama sekali bukanlah rahasia negara. Rakyat di negara demokrasi lainnya dapat mengakses hasil keputusan anggaran yang diperuntukan bagi masyarakat dan sebagian besar menggunakan dana yang dikumpulkan dari masyarakat juga. "Sudah menjadi rahasia umum bahwa orang-orang di Banggar kebanyakan adalah pemilik perusahaan yang melaksanakan proyek-proyek yang diputuskan di Banggar atau minimal menjadi calonya. Ini harus ditindak," ungkapnya.
http://www.waspada.co.id/index.php?o...onal&Itemid=30

-------------

Sudahlah, kembalikan saja UUD 1945 seperti sebelum di amndemen oleh Amin Raies cs di awal Reformasi dulu. Sehingga hak budgeter DPR itu tidak sampai main gila seperti saat ini